Pilkada Serentak  di Tengah Pandemi COVID-19, Politik Uang Subur atau Hilang? Seorang mahasiswi menyosialisasikan tolak politik uang di salah satu kampus di Tanjungpinang (Nikolas Panama)

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengkhawatirkan maraknya politik uang saat Pilkada 2020. Salah satu akar masalah dari politik uang adalah persoalan ekonomi.

"Ini tantangan berat bagi kita di dalam Pilkada 2020, apakah politik uang ini akan semakin subur, atau politik uang ini bisa berkurang, sangat tergantung pada bagaimana masyarakat memaknai pilkada di tengah pandemi COVID-19,” ungkap Dewi dalam keteranganya yang dikutip di Jakarta, Jumat (24/7).

Baca Juga:

Politik Uang Bakal Makin Marak saat Pilkada Serentak

Koordinator Divisi Penindakan ini menjelaskan analisisnya terhadap norma politik uang dalam undang-undang.

Dia menerangkan bahwa pengaturan politik uang dalam Undang-Undang Pilkada sesungguhnya lebih tegas dan aplikatif daripada Undang-Undang Pemilu.

Alasannya, lanjut Dewi, antara lain pengaturan subyek setiap orang dapat lebih menjangkau terhadap pelaku politik uang.

Sementara subyek seperti pelaksana kampanye, peserta kampanye, tim kampanye, petugas kampanye sangat terbatasi dan menyulitkan dalam pembuktian.

Hal ini mengingat harus memastikan terdaftar tidaknya subyek ke KPU sesuai tingkatan.

Selanjutnya, pengaturan dalam pilkada tidak membagi bagi perbuatan dalam tahapan tertentu (kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara).

Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)
Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)

Pembatasan tahapan akan mempengaruhi proses penanganan pelanggaran, karena bila terjadi diluar tahapan yang disebut UU, maka perbuatan itu tidak bisa diproses.

"Sehingga dapat mengganggu tahapan lain seperti politik uang yang terjadi pada masa rekapitulasi penghitungan perolehan suara,” jelasnya.

Dewi menjelaskan politik uang sangat berpotensi merusak kemurnian pelaksanaan hak pilih. Pelaku politik uang harus dijerat sanksi yang lebih berat agar menimbulkan efek jera.

“Memang salah satu politik hukum pidana kita di pilkada ini ingin memberikan efek jera terhadap pelaku politik uang makanya pengaturan subyek, penghilangan pengaturan di setiap tahapan dan juga sanksi yang berat diharapkan bisa memberikan efek jera pada Pilkada 2020,” kata perempuan asal Palu itu.

Baca Juga:

Politik Uang dan Ujaran Kebencian di Pilkada Serentak 2020 Bakal Dipidana

Dalam pilkada, penerima uang atau materi lainnya juga bisa dijerat sanksi pidana, sementara dalam pemilu hanya pemberi yang bisa dijerat.

"Sehingga akan memberikan kewaspadaan kepada masyarakat kita tidak menerima politik uang,” jelas dia.

Maka dari itu, Dewi mengharapkan peran serta masyarakat, insan akademis dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari politik uang. (Knu)

Baca Juga:

Empat Tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 Buka Celah Politik Uang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Catat Rekor Baru, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.176 Orang
Indonesia
Catat Rekor Baru, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.176 Orang

Komando dari masing-masing kepala daerah menjadi penting

 Polisi Terpaksa Tambah Pos Penyekatan Mudik, Ini Alasannya
Indonesia
Polisi Terpaksa Tambah Pos Penyekatan Mudik, Ini Alasannya

Kemungkinan kita akan tambah dua untuk di tol yang masuk Jakarta, yaitu untuk yang masuk Jakarta baik dari arah Cikampek maupun dari arah Banten atau Merak

Gibran Dinilai Emosional dan Bajo Lebih Tenang Khas Rakyat
Indonesia
Gibran Dinilai Emosional dan Bajo Lebih Tenang Khas Rakyat

Pada dasarnya kedua paslon sama-sama belum menyentuh problem riil yang dihadapi masyarakat Solo saat debat pertama.

Dua Anak Buah Anies Terpapar Corona, Komisi A Minta Pejabat DKI Test Swab
Indonesia
Dua Anak Buah Anies Terpapar Corona, Komisi A Minta Pejabat DKI Test Swab

Politikus Partai Demokrat ini menyarankan agar kegiatan rapat kerja dilaksanakan dengan sistem daring atau online.

3 Pesawat TNI yang Bawa WNI dari Wuhan Tiba di Natuna
Indonesia
3 Pesawat TNI yang Bawa WNI dari Wuhan Tiba di Natuna

Seluruh WNI diangkut dalam 3 pesawat milik TNI

Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi
Indonesia
Khawatir Muncul 'Klaster Samsat', Pengurusan Perpanjangan SIM Kini Dibatasi

Anggota yang melakukan pelayanan juga tetap mengedepankan protokol kesehatan

Awas, 20 Tempat di Jabodetabek Berikut Lokasi Paling Rawan Kecelakaan
Indonesia
Awas, 20 Tempat di Jabodetabek Berikut Lokasi Paling Rawan Kecelakaan

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat ada sebanyak 20 titik black spot atau titik rawan kecelakaan di wilayah hukumnya.

PSI Ancam Enggak Mau Ikut Pilih Wagub DKI, Kenapa Ya?
Indonesia
PSI Ancam Enggak Mau Ikut Pilih Wagub DKI, Kenapa Ya?

PSI sendiri tak mempersoalkan dua sosok cawagub Ahmad Riza Patria dan Nurmansjah Lubis

 DPRD DKI Potong Anggaran Rp2 Triliun untuk Warga yang Terdampak Corona
Indonesia
DPRD DKI Potong Anggaran Rp2 Triliun untuk Warga yang Terdampak Corona

"Ada usulan dana dari DPRD seperti dana Kunker juga termasuk Sosper itu dipotong dan diarahkan ke masyarakat terdampak," kata Rasyidi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4).