Pilkada Serentak  di Tengah Pandemi COVID-19, Politik Uang Subur atau Hilang? Seorang mahasiswi menyosialisasikan tolak politik uang di salah satu kampus di Tanjungpinang (Nikolas Panama)

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengkhawatirkan maraknya politik uang saat Pilkada 2020. Salah satu akar masalah dari politik uang adalah persoalan ekonomi.

"Ini tantangan berat bagi kita di dalam Pilkada 2020, apakah politik uang ini akan semakin subur, atau politik uang ini bisa berkurang, sangat tergantung pada bagaimana masyarakat memaknai pilkada di tengah pandemi COVID-19,” ungkap Dewi dalam keteranganya yang dikutip di Jakarta, Jumat (24/7).

Baca Juga:

Politik Uang Bakal Makin Marak saat Pilkada Serentak

Koordinator Divisi Penindakan ini menjelaskan analisisnya terhadap norma politik uang dalam undang-undang.

Dia menerangkan bahwa pengaturan politik uang dalam Undang-Undang Pilkada sesungguhnya lebih tegas dan aplikatif daripada Undang-Undang Pemilu.

Alasannya, lanjut Dewi, antara lain pengaturan subyek setiap orang dapat lebih menjangkau terhadap pelaku politik uang.

Sementara subyek seperti pelaksana kampanye, peserta kampanye, tim kampanye, petugas kampanye sangat terbatasi dan menyulitkan dalam pembuktian.

Hal ini mengingat harus memastikan terdaftar tidaknya subyek ke KPU sesuai tingkatan.

Selanjutnya, pengaturan dalam pilkada tidak membagi bagi perbuatan dalam tahapan tertentu (kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara).

Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)
Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)

Pembatasan tahapan akan mempengaruhi proses penanganan pelanggaran, karena bila terjadi diluar tahapan yang disebut UU, maka perbuatan itu tidak bisa diproses.

"Sehingga dapat mengganggu tahapan lain seperti politik uang yang terjadi pada masa rekapitulasi penghitungan perolehan suara,” jelasnya.

Dewi menjelaskan politik uang sangat berpotensi merusak kemurnian pelaksanaan hak pilih. Pelaku politik uang harus dijerat sanksi yang lebih berat agar menimbulkan efek jera.

“Memang salah satu politik hukum pidana kita di pilkada ini ingin memberikan efek jera terhadap pelaku politik uang makanya pengaturan subyek, penghilangan pengaturan di setiap tahapan dan juga sanksi yang berat diharapkan bisa memberikan efek jera pada Pilkada 2020,” kata perempuan asal Palu itu.

Baca Juga:

Politik Uang dan Ujaran Kebencian di Pilkada Serentak 2020 Bakal Dipidana

Dalam pilkada, penerima uang atau materi lainnya juga bisa dijerat sanksi pidana, sementara dalam pemilu hanya pemberi yang bisa dijerat.

"Sehingga akan memberikan kewaspadaan kepada masyarakat kita tidak menerima politik uang,” jelas dia.

Maka dari itu, Dewi mengharapkan peran serta masyarakat, insan akademis dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari politik uang. (Knu)

Baca Juga:

Empat Tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 Buka Celah Politik Uang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Sumbang 0,82 Persen Kasus COVID-19 di Dunia
Indonesia
Indonesia Sumbang 0,82 Persen Kasus COVID-19 di Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-23 kasus sebaran COVID-19 dari 188 negara yang sudah terpapar virus tersebut.

KPK Korek Pengalihan Aset Vila Milik Nurhadi
Indonesia
KPK Korek Pengalihan Aset Vila Milik Nurhadi

Sejumlah aset kekayaan yang disegel tersebut di antaranya beberapa motor gede, empat mobil mewah dan villa di Ciawi, Bogor, Jawa Barat

DKI Jamin Stok Pangan Ramadan Aman, Harga Stabil
Indonesia
DKI Jamin Stok Pangan Ramadan Aman, Harga Stabil

Pemprov DKI bersiap untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat saat bulan puasa.

Menteri Tidak Loyal, Jokowi Diminta Segera Cari Pengganti
Indonesia
Menteri Tidak Loyal, Jokowi Diminta Segera Cari Pengganti

Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi kinerja menteri secara berkala. Evaluasi itu untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan menteri.

Polri: Penyerang Polsek Daha Lonewolf dan Terpapar Paham Radikal dari Internet
Indonesia
Polri: Penyerang Polsek Daha Lonewolf dan Terpapar Paham Radikal dari Internet

Akibat penyerangan tersebut, seorang anggota kepolisian bernama Brigadir Leonardo Latupapua tewas dengan luka bacok.

Gunung Merapi Keluarkan Guguran, Warga Desa Balerante Tetap Nekat Beraktivitas
Indonesia
Gunung Merapi Keluarkan Guguran, Warga Desa Balerante Tetap Nekat Beraktivitas

Desa Belerante berjarak 5 km dari puncak merapi merekam adanya guguran sebanyak satu kali dan terdengar gemuruh pada Kamis (19/11) pagi.

[Hoaks atau Fakta]: Vietnam Kendalikan COVID-19 Dengan Air Lemon Panas
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vietnam Kendalikan COVID-19 Dengan Air Lemon Panas

Sampai Januari 2021, kasus kematian akibat COVID-19 di Vietnam mencapai angka 35 jiwa.

MPR: Pesantren Potret Kebinekaan Indonesia
Indonesia
MPR: Pesantren Potret Kebinekaan Indonesia

Pondok pesantren merupakan potret kebhinnekaan Indonesia karena selain menjadi pusat ilmu agama, ponpes juga sangat berbaur dan mewarnai masyarakat sekitar.

PSI Desak Pemprov DKI Batalkan Pembangunan RTH di Tengah Pagebluk COVID-19
Indonesia
PSI Desak Pemprov DKI Batalkan Pembangunan RTH di Tengah Pagebluk COVID-19

Berdasarkan situs lpse.jakarta.go.id, terdapat 6 lelang proyek pembangunan RTH taman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan total nilai Rp14,2 miliar.

Dedi Mulyadi Minta PSBB Dihentikan, Diganti Karantina Komunal
Indonesia