Pilkada Serentak Bisa Ditiadakan, Begini Alasannya Ilustrasi Pilkada 2020

MerahPutih.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR mendukung adanya usulan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak.

Anggota DPR Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya sepakat dengan usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung dilihat dari manfaat dan mudhoratnya.

Baca Juga

Citra Buruk Presiden Jokowi Rugikan PDIP di Pilkada Serentak 2020

"Evaluasi itu penting karena tujuan dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat," kata Baidowi dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Baidowi menambahkan jangan sampai proses demokrasi justru tidak mensejahterakan rakyat tapi menyesengsarakam rakyat dengan maraknya perilaku koruptif

Ilustrasi Pilkada 2020
Ilustrasi Pilkada 2020

Dirinya melihat banyaknya operasi tangkap tangan kepala daerah ternyata bermotif sama yakni untuk menutupi biaya politik yang tinggi.

Baca Juga

KPU Bocorkan Anggaran Pilkada 2020 di 265 Daerah

"Dalam hal ini Kemendagri dan KPK memiliki datanya," jelas dia.

Baidowi berpandangan, salah satu kelemahan pilkada langsung yakni tingginya biaya politik sehingga menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat.

Ia menyebut pilkada langsung tetap bisa dilakukan namun instrumen pembiayaan yang tinggi bisa dikurangi.

"Misalnya waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek, lalu subsidi ataupun penyediaan saksi oleh negara untuk. Termasuk penguatan Bawaslu dengan menambah satgas money politic. Kalaupun ada penambahan biaya, itu disiapkan negara bukan pembekakan biaya di calon yang menyebabkan munculnya orientasi balik modal," jelas dia.

Baca Juga

Mendagri Tito Pertanyakan Relevansi Pilkada Langsung

Baidowi menantang jika ada keberanian kembalikan Pilkada melalui DPRD. "Tapi dengan catatan memperketat pengawasan terhadap money politic di DPRD dengan pengawalan ketat aparat pada setiap anggota DPRD selama tahapan dan proses pemilihan berlangsung," papar dia.

Nah, dengan begitu harus ada sanksi berat bagi parpol yang terbukti menerapkan mahar dalam pencalonan. "Sanksi berat berupa diskualifikasi hingga pembubaran parpol," terang Wasekjen PPP ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, ada manfaat dan mudarat dari sistem politik yang ada saat ini.

Baca Juga

Berikut 270 Daerah yang Gelar Pilkada 2020

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia. Sudah mahar politik,” tuturnya.

Melihat hal tersebut, Tito menyarankan, agar dilakukan riset akademik untuk mengatahui dampak positif dan negatif dari sistem politik saat ini termasuk Pilkada serentak. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH