Pilkada Saat COVID-19 Tetap Saja Menyimpan Berbagai Macam Potensi Konflik Kerumunan massa saat daftar pilkada. (Ismail/Jawa Tengah).

MerahPutih.com - Selain potensi kerawanan dipicu oleh pelaksanaan di tengah pandemi COVID-19, Pilkada serentak 2020 juga tetap menyimpan potensi konflik yang dipicu oleh berbagai kemungkinan kecurangan. Hal itu bisa melibatkan penyelenggara pemilu, calon kepala daerah (Cakada) pertahanan, hingga keputusan lembaga pengadilan.

Pilkada di saat wabah seperti saat ini tidaklah mudah. Di satu sisi lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pengawasan lapangan, namun di sisi lain bahaya kesehatan akibat virus corona tetap terbuka.

Baca Juga:

Ketum Parpol Diminta Bikin Kesepakatan Tidak Kampanye Undang Massa

"Jadi prasyarat dilaksanakannya pilkada ini adalah jika protokol kesehatan diterapkan, baik penyelenggara, pemilih, maupun peserta," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifudin, dalam webinar Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9).

Selain Afifudin, pembicara lainnya adalah mahasiswa program doktor Unhan yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan Peneliti LIPI Dr.Adriana Elisabeth.

Tentu saja berbagai pembatasan harus dilakukan. Misalnya, untuk pengumpulan massa dalam rapat umum hanya boleh dihadiri 50 orang. Selain itu, dari sisi anggaran, biayanya menjadi lebih mahal. Sebagai contoh, KPU saja mengajukan anggaran triliunan rupiah demi memastikan petugasnya tak mengidap COVID-19 atau terpapar COVID-19 ketika turun ke lapangan.

Nah untuk potensi konflik, Bawaslu sudah mengingatkan potensi kekecewaan para bakal calon maupun pendukung yang gagal ditetapkan oleh KPUD setempat di dalam waktu dekat.

"Misalnya ada calon yang tidak masuk sebagai calon karena ada syarat yang kurang, sehingga mereka kecewa, mereka melakukan unjuk rasa dan seterusnya. Kami mengirim surat ke daerah soal ini. Termasuk calon yang lolos proses selebrasinya jangan berlebihan," jelas dia.

TPS Pemilu
TPS Pemilu. (Foto: Antara).

Potensi masalah selanjutnya adalah daftar pemilih tidak akurat. Misalnya ada yang datang ke TPS, tapi tak pernah mengecek namanya di daftar pemilih. Idealnya, sejak awal sudah jelas berapa jumlah pemilih dan surat suara disiapkan.

"Kalau banyak orang yang harusnya masuk sebagai pemilih, tapi tidak masuk daftar pemilih, ini pasti berpotensi menimbulkan konflik," imbuhnya.

Titik berikutnya adalah proses pencalonan yang bermasalah. Contoh, seseorang diduga ijazahnya palsu. Biasanya ada ketegangan di sana. "Karena begitu sudah ada calon, maka emosi massa pendukung tentunya jadi satu," imbuhnya.

Di tahapan kampanye, potensi konflik sudah jelas. Sehingga Bawaslu merekomendasikan proses itu benar-benar meminimalisasi jumlah massa. Di proses penghitungan suara dan rekap hasil penghitungan di TPS juga memiliki potensi konflik yang besar dan kerap membuat situasi panas.

Baca Juga:

Konser dan Rapat Umum Dilarang, Pertemuan Timses Dibatasi Maksimal 50 Orang

Selanjutnya penyelenggara pilkada yang dinilai tidak adil dan netral. Penyelenggara yang berpihak ini juga jadi sumber masalah, imbuhnya. Titik selanjutnya adalah kontroversi putusan lembaga peradilan jika ada putusan MA atau MK yang memenangkan calon tertentu.

"Lalu posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah incumbent dalam pilkada. Misalnya menggerakkan jajaran birokrasi dan seterusnya," kata Afifudin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gugat Jiwasraya ke Pengadilan, Nasabah Minta Dana Dikembalikan
Indonesia
Gugat Jiwasraya ke Pengadilan, Nasabah Minta Dana Dikembalikan

Para penggugat meminta majelis hakim menghukum Jiwasraya dan mengembalikan uang para nasabah.

Korupsi Makin Massif, Jokowi Didorong Benahi Bidang Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Korupsi Makin Massif, Jokowi Didorong Benahi Bidang Pencegahan dan Penindakan

Hal tersebut tidak terlepas dari peran birokrat atau penyelenggaran negara, dan keterlibatan pihak swasta sebagai potensi kekuataan nonbirokrasi negara.

[HOAKS atau FAKTA]: Tangan Rizieq Lebam karena Tangannya Dipelintir Petugas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tangan Rizieq Lebam karena Tangannya Dipelintir Petugas

Beredar video berjudul “GEMPAR!!! – TANGAN HABIB RIZIEK DIPELINTIR UNTUK MENGHADIRI PERSIDANGAN HINGGA TERKILIR DAN LEBAM” yang diunggah oleh kanal Youtube TITIK TUMPU pada 19 Maret 2021.

24 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK Ikuti Diklat Bela Negara Bersama Kemenhan
Indonesia
24 Pegawai KPK yang tak Lulus TWK Ikuti Diklat Bela Negara Bersama Kemenhan

- Sebanyak 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ali Kalora Cs Belum Tertangkap, Masa Tugas Satgas Tinombala Diperpanjang
Indonesia
Ali Kalora Cs Belum Tertangkap, Masa Tugas Satgas Tinombala Diperpanjang

Tim Densus 88 Antiteror Polri sepanjang tahun 2020 sudah menangkap sebanyak 32 orang terduga teroris

Komnas HAM Bakal Turun Tangan Selidiki Penganiayaan Jurnalis di Surabaya
Indonesia
Komnas HAM Bakal Turun Tangan Selidiki Penganiayaan Jurnalis di Surabaya

Jurnalis adalah salah satu elemen penting dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Muhammadiyah Imbau Warga Salat Idul Fitri di Rumah
Indonesia
Muhammadiyah Imbau Warga Salat Idul Fitri di Rumah

Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto menuturkan, pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah masing-masing jika di lingkungannya terdapat warga yang terpapar COVID-19.

Vaksinasi COVID-19 di Bandung Masuk Gelombang Kedua
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 di Bandung Masuk Gelombang Kedua

Vaksinasi bukan satu satunya penurun atau penolakan COVID-19. Ada cara-cara lain yang mendukung selain vaksinasi, yakni menjalankan protokol kesehatan 5M dan 1T.

Indonesia Konsisten Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Konsisten Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin COVID-19

Pemerintah Indonesia terus mendorong kesetaraan akses terhadap vaksin bagi seluruh negara dunia.

Begini Respon 'Musuh' AS Soal Pertarungan Biden dan Trump
Dunia
Begini Respon 'Musuh' AS Soal Pertarungan Biden dan Trump

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan, siapa pun yang memenangkan masa jabatan empat tahun ke depan, pihaknya siap memulai babak baru dengan Amerika.