Pilkada Papua Bisa Tiru Aceh Dengan Akomodir Partai Lokal TPS Pemilu. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua, perlu diatur secara asimetris atau berbeda dengan daerah-daerah lainnya sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Papua.

"Kita tahu kondisi Indonesia asimetris, ada wilayah perkotaan yang banyak penduduknya, ada yang kepulauan, kultur berbeda, dan sebagainya," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.

Akmal mengatakan regulasi pilkada yang merupakan pesta demokrasi lokal, saat ini diwadahi regulasi yang sama, yakni UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Salah satu yang berbeda adalah pelaksanaan demokrasi di Aceh dengan mengacu pada UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Baca Juga:

Kemen PUPR Selesai Bangun Pasar Klewer Timur, Pedagang Kirab Dua Gunungan

"Ada partai lokal di Aceh, kemudian paslon perseorangan. Di Yogyakarta juga ada ruang kepala daerah ditetapkan oleh DPRD. Itu kearifan lokal masing-masing daerah," katanya.

Ia mengatakan, sesungguhnya Papua juga memiliki kondisi asimetris yang tidak sama dengan provinsi-provinsi lainnya, namun putusan politik mengatur pilkada di Papua diatur secara simetris.

"Walau memang ada ruang yang mengatur kondisi asimetris di Papua, yakni penggunaan noken. Tetapi, selebihnya pendekatan simetris atau sama, mulai pencalonan, rekrutmen, tata kelolanya," katanya.

Padahal, kata dia, kondisi kearifan lokal Papua, sebagaimana diketahui memang berbeda, seperti kondisi geografis yang sangat berat dilalui dan banyaknya suku-suku.

Papua
Papua (Foto: Google Map)

Akmal mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemendagri sebenarnya telah meminta penyelenggara untuk menghadirkan kondisi asimetris dalam pelaksanaan pilkada melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Politik atau nilai lokal memberikan kontribusi secara nasional. Bagaimana kondisi lokalitas justru memperkaya demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Peneliti Melbourne University Richard Chauvel mengatakan, pilkada tidak bisa terpisah dari proses pemekaran suatu daerah.

"Ada dua faktor, yakni pilkada dan pemekaran yang mentransformasi politik dan pemerintahan di Papua. Sebelumnya, Papua hanya terdiri dari satu provinsi dan 14 kabupaten/kota, sementara sekarang ada dua provinsi dan 42 kabupaten/kota," katanya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Semua Handphone Kini Dipantau Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Periksa 104 Spesimen Corona, Menko PMK: 2 Masih Proses
Indonesia
Periksa 104 Spesimen Corona, Menko PMK: 2 Masih Proses

Evakuasi 238 WNI dari Hubei ke Natuna, juga merupakan langkah yang paling krusial

DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law
Indonesia
DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law

"Ini baru pembahasan awal dan mengambil keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya," katanya.

Dua Bahaya Laten yang Harus Diatasi Saat Ini Versi Imam Besar Masjid Istiqlal
Indonesia
Dua Bahaya Laten yang Harus Diatasi Saat Ini Versi Imam Besar Masjid Istiqlal

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi wabah COVID-19

Dites Corona, Begini Kondisi Anak Buah Moeldoko
Indonesia
Dites Corona, Begini Kondisi Anak Buah Moeldoko

Kepastian itu diperoleh setelah KSP melakukan cek terhadap staf di lima kedeputian yang ada.

Jenazah Pramugari Sriwijaya Air Mia Tresetyani Dikebumikan di Bali
Indonesia
Jenazah Pramugari Sriwijaya Air Mia Tresetyani Dikebumikan di Bali

Jenazah pramugari Sriwijaya Air SJ-182 atas nama Mia Tresetyani rencananya akan dikebumikan di Pemakaman Kristen Taman Mumbul, Badung, Bali.

 PSI Keberatan Pemprov DKI Beli Mobil Robot Damkar Seharga Rp40 Miliar
Indonesia
PSI Keberatan Pemprov DKI Beli Mobil Robot Damkar Seharga Rp40 Miliar

Menurut anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, seringkali Pemprov DKI membeli barang dengan harga selangit tapi tidak maksimal digunakan.

Ditantang Tembak di Tempat Harun Masiku, Polri: Kami Hanya Diminta Bantu Cari
Indonesia
Ditantang Tembak di Tempat Harun Masiku, Polri: Kami Hanya Diminta Bantu Cari

Mabes Polri angkat suara soal adanya desakan menembak di tempat buron kasus dugaan suap Harun Masiku.

Redam Gejolak Warga Natuna, Mahfud MD Janji Hadiri Istighosah 6 Februari
Indonesia
Redam Gejolak Warga Natuna, Mahfud MD Janji Hadiri Istighosah 6 Februari

Sebagian warga Natuna sempat berdemonstrasi menolak kehadiran ratusan warga Indonesia yang dipulangkan dari Tiongkok

Pelanggar PSBB DKI Silakan Pilih Sanksi: Bayar Rp1 Juta atau Jadi Pasukan Oranye!
Indonesia
Pelanggar PSBB DKI Silakan Pilih Sanksi: Bayar Rp1 Juta atau Jadi Pasukan Oranye!

Telah tersedia rompi dan sapu di seluruh check point PSBB yang tersebar di wilayah Ibu Kota.

Update Kasus Corona DKI Senin (12/10): 88.174 Positif, 72.633 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (12/10): 88.174 Positif, 72.633 Orang Sembuh

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 13.619 orang yang masih dirawat atau isolasi