Pilkada Papua Bisa Tiru Aceh Dengan Akomodir Partai Lokal TPS Pemilu. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua, perlu diatur secara asimetris atau berbeda dengan daerah-daerah lainnya sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Papua.

"Kita tahu kondisi Indonesia asimetris, ada wilayah perkotaan yang banyak penduduknya, ada yang kepulauan, kultur berbeda, dan sebagainya," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.

Akmal mengatakan regulasi pilkada yang merupakan pesta demokrasi lokal, saat ini diwadahi regulasi yang sama, yakni UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Salah satu yang berbeda adalah pelaksanaan demokrasi di Aceh dengan mengacu pada UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Baca Juga:

Kemen PUPR Selesai Bangun Pasar Klewer Timur, Pedagang Kirab Dua Gunungan

"Ada partai lokal di Aceh, kemudian paslon perseorangan. Di Yogyakarta juga ada ruang kepala daerah ditetapkan oleh DPRD. Itu kearifan lokal masing-masing daerah," katanya.

Ia mengatakan, sesungguhnya Papua juga memiliki kondisi asimetris yang tidak sama dengan provinsi-provinsi lainnya, namun putusan politik mengatur pilkada di Papua diatur secara simetris.

"Walau memang ada ruang yang mengatur kondisi asimetris di Papua, yakni penggunaan noken. Tetapi, selebihnya pendekatan simetris atau sama, mulai pencalonan, rekrutmen, tata kelolanya," katanya.

Padahal, kata dia, kondisi kearifan lokal Papua, sebagaimana diketahui memang berbeda, seperti kondisi geografis yang sangat berat dilalui dan banyaknya suku-suku.

Papua
Papua (Foto: Google Map)

Akmal mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemendagri sebenarnya telah meminta penyelenggara untuk menghadirkan kondisi asimetris dalam pelaksanaan pilkada melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Politik atau nilai lokal memberikan kontribusi secara nasional. Bagaimana kondisi lokalitas justru memperkaya demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Peneliti Melbourne University Richard Chauvel mengatakan, pilkada tidak bisa terpisah dari proses pemekaran suatu daerah.

"Ada dua faktor, yakni pilkada dan pemekaran yang mentransformasi politik dan pemerintahan di Papua. Sebelumnya, Papua hanya terdiri dari satu provinsi dan 14 kabupaten/kota, sementara sekarang ada dua provinsi dan 42 kabupaten/kota," katanya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Semua Handphone Kini Dipantau Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Penembakan Pendeta Yeremia ke Jokowi
Indonesia
Komnas HAM Serahkan Hasil Penyelidikan Penembakan Pendeta Yeremia ke Jokowi

Komnas HAM ingin ada penegakan hukum terhadap terduga pelaku. Hal ini, supaya ada rasa keadilan, terutama bagi keluarga dan masyarakat di Papua.

Warga India Positif COVID-19 'Kabur' ke Indonesia, Wagub DKI: Sudah Dikarantina
Indonesia
Warga India Positif COVID-19 'Kabur' ke Indonesia, Wagub DKI: Sudah Dikarantina

Ratusan warga India yang lolos masuk ke Indonesia dari Bandara Soekarno Hatta sudah dilakukan karantina di ibu kota.

Momentum Mukernas, Ini Harapan Jokowi terhadap PKB dalam Perpolitikan Tanah Air
Indonesia
Momentum Mukernas, Ini Harapan Jokowi terhadap PKB dalam Perpolitikan Tanah Air

Presiden Jokowi berharap PKB terus mendorong inovasi dalam mengembangkan tata kelola politik yang baik.

Polda Lampung Konfirmasi Penangkapan Artis VS Terkait Prostitusi Daring
Indonesia
Polda Lampung Konfirmasi Penangkapan Artis VS Terkait Prostitusi Daring

Ada dua orang lainnya yang ditangkap bersama artis VA.

Ketua DPR: Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf, Indonesia Hadapi Banyak Tantangan
Indonesia
Ketua DPR: Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf, Indonesia Hadapi Banyak Tantangan

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadapi banyak tantangan pada satu tahun awal pemerintahannya.

Tangkal Resesi, Konsumsi Rakyat Perlu Ditingkatkan Buat
Indonesia
Tangkal Resesi, Konsumsi Rakyat Perlu Ditingkatkan Buat

Perekonomian Indonesia ditargetkan dapat kembali tumbuh ke kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen pada 2021

Anies Sebut Lebih dari 50 Anak di Bawah Umur Terpapar COVID-19 Varian Baru
Indonesia
Anies Sebut Lebih dari 50 Anak di Bawah Umur Terpapar COVID-19 Varian Baru

Lebih dari 50 anak-anak di bawah umur 18 tahun di DKI Jakarta terkonfirmasi terpapar COVID-19 varian baru. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Positif COVID-19, Aa Gym Alami Gejala Batuk
Indonesia
Positif COVID-19, Aa Gym Alami Gejala Batuk

"Kondisi Aa saat ini kendalanya hanya batuk tidak ada sesak, tidak pusing berlebihan," ujar Aa Gym

Masa Berlaku Paspor Kini 10 Tahun Loh
Indonesia
Masa Berlaku Paspor Kini 10 Tahun Loh

Aturan baru tersebut tertuang dalam pasal 51 Ayat 1 PP Nomor 51 Tahun 2020

DKI Bersyukur MA Menangkan Anies Cabut Izin Reklamasi Pulau I
Indonesia
DKI Bersyukur MA Menangkan Anies Cabut Izin Reklamasi Pulau I

MA membatalkan putusan sebelumnya yang dilayangkan pengembang Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Pakci.