Pilkada Papua Bisa Tiru Aceh Dengan Akomodir Partai Lokal TPS Pemilu. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua, perlu diatur secara asimetris atau berbeda dengan daerah-daerah lainnya sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Papua.

"Kita tahu kondisi Indonesia asimetris, ada wilayah perkotaan yang banyak penduduknya, ada yang kepulauan, kultur berbeda, dan sebagainya," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.

Akmal mengatakan regulasi pilkada yang merupakan pesta demokrasi lokal, saat ini diwadahi regulasi yang sama, yakni UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Salah satu yang berbeda adalah pelaksanaan demokrasi di Aceh dengan mengacu pada UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Baca Juga:

Kemen PUPR Selesai Bangun Pasar Klewer Timur, Pedagang Kirab Dua Gunungan

"Ada partai lokal di Aceh, kemudian paslon perseorangan. Di Yogyakarta juga ada ruang kepala daerah ditetapkan oleh DPRD. Itu kearifan lokal masing-masing daerah," katanya.

Ia mengatakan, sesungguhnya Papua juga memiliki kondisi asimetris yang tidak sama dengan provinsi-provinsi lainnya, namun putusan politik mengatur pilkada di Papua diatur secara simetris.

"Walau memang ada ruang yang mengatur kondisi asimetris di Papua, yakni penggunaan noken. Tetapi, selebihnya pendekatan simetris atau sama, mulai pencalonan, rekrutmen, tata kelolanya," katanya.

Padahal, kata dia, kondisi kearifan lokal Papua, sebagaimana diketahui memang berbeda, seperti kondisi geografis yang sangat berat dilalui dan banyaknya suku-suku.

Papua
Papua (Foto: Google Map)

Akmal mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemendagri sebenarnya telah meminta penyelenggara untuk menghadirkan kondisi asimetris dalam pelaksanaan pilkada melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Politik atau nilai lokal memberikan kontribusi secara nasional. Bagaimana kondisi lokalitas justru memperkaya demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Peneliti Melbourne University Richard Chauvel mengatakan, pilkada tidak bisa terpisah dari proses pemekaran suatu daerah.

"Ada dua faktor, yakni pilkada dan pemekaran yang mentransformasi politik dan pemerintahan di Papua. Sebelumnya, Papua hanya terdiri dari satu provinsi dan 14 kabupaten/kota, sementara sekarang ada dua provinsi dan 42 kabupaten/kota," katanya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Semua Handphone Kini Dipantau Pemerintah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langgar Prokes PPKM Level 3, Pol PP Tutup Kafe Holywings Kemang Selama 3 Hari
Indonesia
Langgar Prokes PPKM Level 3, Pol PP Tutup Kafe Holywings Kemang Selama 3 Hari

Sanksi Pembekuan Izin Usaha sesuai Perda nomor 2 tahun 2020 dan Pergub nomor 3 tahun 2021 akan diberlakukan kepada manajemen Holywings apabila kembali ditemukan melakukan pelanggaran ketentuan usaha di masa pandemi.

PDIP Dukung Formula E Digelar di Ancol
Indonesia
PDIP Dukung Formula E Digelar di Ancol

Pemilihan kawasan Ancol, Jakarta Utara sebagai lokasi sirkuit Formula E mendapat dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

Sektor Pertanian-Perikanan Terancam La Nina di Akhir 2021
Indonesia
Sektor Pertanian-Perikanan Terancam La Nina di Akhir 2021

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan sektor pertanian dan perikanan diprediksi terancam oleh La Nina di penghujung 2021.

Tekan Penyebaran COVID-19, Polisi Bikin Gerakan 'Jakarta Bermasker'
Indonesia
Tekan Penyebaran COVID-19, Polisi Bikin Gerakan 'Jakarta Bermasker'

Ini untuk mengingatkan pentingnya protokol kesehatan

Terbang ke Kalsel, Jokowi Resmikan Bendungan Tapin
Indonesia
Terbang ke Kalsel, Jokowi Resmikan Bendungan Tapin

Bendungan Tapin dirancang dengan tipe Timbunan Batu Zonal Inti Tegak dan memiliki kapasitas tampung sebesar 70,52 juta meter kubik.

12 Tahun Berkuasa, Pemerintahan Netanyahu Berakhir
Indonesia
12 Tahun Berkuasa, Pemerintahan Netanyahu Berakhir

Netanyahu (71) menyatakan akan segera kembali berkuasa lebih cepat dari yang diperkirakan, setelah disingkirkan dalam pemungutan suara yang sangat tipis.

Pemkot Solo dan Yogyakarta Launching Kalender Event 2022
Indonesia
Pemkot Solo dan Yogyakarta Launching Kalender Event 2022

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Yogyakarta resmi launching Calendar of Event (CoE) bersama di Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (11/12) malam.

Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik
Indonesia
Warga AS Terpilih Jadi Bupati, Bawaslu Sabu Raijua: Dia Lakukan Pembohongan Publik

Bawaslu Sabu Raijua menilai perbuatan yang dilakukan oleh bupati terpilih kabupaten itu Orient Riwu Kore adalah pembohongan publik.

Hukuman Mati Bagi Dua Mantan Menteri Jokowi Layak Diberikan
Indonesia
Hukuman Mati Bagi Dua Mantan Menteri Jokowi Layak Diberikan

"Undang-undangnya memungkinkan. Apabila syaratnya terpenuhi bisa diterapkan hukuman mati," kata Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo.

Adelin Lis Dipindah ke Lapas Gunung Sindur
Indonesia
Adelin Lis Dipindah ke Lapas Gunung Sindur

Terpidana kasus pembalakan liar Adelin Lis dipindahkan ke lapas dengan pengamanan ketat di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.