Pilkada Digelar 9 Desember, Pemerintah Tak Ingin 270 Daerah Dijabat Plt Ilustrasi (Pixabay)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pertimbangan keputusan tidak menunda pilkada 9 Desember 2020, salah satunya karena pemerintah tidak ingin pimpinan 270 daerah dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu bersamaan.

"Karena Plt itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis," ujar Mahfud, Selasa (22/9).

Baca Juga

Bawaslu Sebut Pandemi COVID-19 Berpotensi Ganggu Pilkada 2020

Sedangkan dalam situasi sekarang di tengah pandemi COVID-19, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis.

Oleh sebab itu, akan kurang menguntungkan bagi proses pemerintahan ketika 270 daerah itu dilakukan oleh Plt tanpa waktu yang jelas.

Mahfud menyampaikan alasan pertama pilkada tidak ditunda karena untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur di dalam undang-undang dan atau di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Ilustrasi (Pixabay)

Selanjutnya, jika Pilkada ditunda, misalnya sampai selesainya bencana COVID-19 maka itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan COVID-19 akan berakhir.

"Di negara-negara yang serangan COVID-nya lebih besar seperti Amerika sekalipun, pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai negara juga berlangsung, pemilu tidak ditunda," beber dia.

Alasan berikutnya, sebagaimana dikutip Antara, pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 itu sudah ditunda dari semula dijadwalkan pada 23 September 2020.

Baca Juga:

Megawati Minta Masukan ke Tri Rismaharini Soal Pilkada Surabaya

Artinya, penundaan pilkada sebenarnya sudah pernah dilakukan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan pilkada ditunda.

"Nah, yang diperlukan sekarang sebagai antisipasi masih masifnya penularan COVID-19 seperti dikhawatirkan baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok atau masyarakat yang menginginkan agar ditunda. Penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas," pungkas Mahfud. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Ringkus 6 Anggota Geng Motor Pelaku Penganiayaan 2 Remaja di Matraman
Indonesia
Polisi Ringkus 6 Anggota Geng Motor Pelaku Penganiayaan 2 Remaja di Matraman

"Iya sudah diamankan oleh tim Satreskrim dan sekarang dalam pemeriksaan intensif," kata dia

Pungut Pajak Digital, Konsumen Harus Dilindungi
Indonesia
Pungut Pajak Digital, Konsumen Harus Dilindungi

Regulasi saat ini belum mampu menjamin adanya lingkungan digital yang aman bagi konsumen, karena belum rampungnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Siber).

Politisi PDIP Minta Rizieq Hentikan Kegiatan yang Undang Kerumunan Massa
Indonesia
Politisi PDIP Minta Rizieq Hentikan Kegiatan yang Undang Kerumunan Massa

Rahmad meminta Rizieq Shihab menahan diri dari keinginan mengadakan kegiatan yang mengundang banyak orang, karena itu berpotensi menimbulkan kerumunan dan sangat berbahaya di masa pandemik ini.

Hari Ini DPR Bahas Pengganti Wahyu Setawan
Indonesia
Hari Ini DPR Bahas Pengganti Wahyu Setawan

Puan dijadwalkan akan memimpin Rapat Paripurna ke-11 DPR

Test COVID 19 Mahal, Penumpang Transportasi Ngeluh
Indonesia
Test COVID 19 Mahal, Penumpang Transportasi Ngeluh

Kementerian Perhubungan agar bisa terus memonitor harga-harga tiket. Terutama, tarif tiket pesawat yang tinggi ditambah biaya rapid test.

Tak Ada Jalan Konstitusi Halangi Praktik Nepotisme Berbentuk 'Dinasti Politik'
Indonesia
Tak Ada Jalan Konstitusi Halangi Praktik Nepotisme Berbentuk 'Dinasti Politik'

Jadi belum tentu orang nepotisme niatnya selalu jelek

Pasien COVID-19 Penuhi RS, Begini Respon Pemerintah Pusat
Indonesia
Pasien COVID-19 Penuhi RS, Begini Respon Pemerintah Pusat

"Pemerintah juga mendorong agar rumah sakit-rumah sakit yang ada di DKI atau yang di Jakarta, untuk dilakukan relaksasi terutama pasien-pasien yang posisinya sudah hampir sembuh," kata Airlangga.

Penderita COVID-19 di Indonesia Melonjak 3.269 Pasien
Indonesia
Penderita COVID-19 di Indonesia Melonjak 3.269 Pasien

Sehingga, hari ini total ada 187.537 kasus positif.

Ganjil Genap DKI Kembali Berlaku di Tengah Banjir Kritik, Ini Imbasnya ke KRL
Indonesia
Ganjil Genap DKI Kembali Berlaku di Tengah Banjir Kritik, Ini Imbasnya ke KRL

Terjadi peningkatan penumpang di Stasiun Bogor, Bojonggede,dan Rangkasbitung.

YLKI Nilai Anak Buah Anies tak Bermoral Naikkan Harga Masker
Indonesia
YLKI Nilai Anak Buah Anies tak Bermoral Naikkan Harga Masker

"Ini hal yang tidak bermoral yang dilakukan PD Pasar Jaya selaku pasar yang notabene milik pemerintah," ucap Tulus