Pilkada Digelar 9 Desember, Pemerintah Tak Ingin 270 Daerah Dijabat Plt Ilustrasi (Pixabay)

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pertimbangan keputusan tidak menunda pilkada 9 Desember 2020, salah satunya karena pemerintah tidak ingin pimpinan 270 daerah dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dalam waktu bersamaan.

"Karena Plt itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis," ujar Mahfud, Selasa (22/9).

Baca Juga

Bawaslu Sebut Pandemi COVID-19 Berpotensi Ganggu Pilkada 2020

Sedangkan dalam situasi sekarang di tengah pandemi COVID-19, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis.

Oleh sebab itu, akan kurang menguntungkan bagi proses pemerintahan ketika 270 daerah itu dilakukan oleh Plt tanpa waktu yang jelas.

Mahfud menyampaikan alasan pertama pilkada tidak ditunda karena untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur di dalam undang-undang dan atau di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Ilustrasi (Pixabay)

Selanjutnya, jika Pilkada ditunda, misalnya sampai selesainya bencana COVID-19 maka itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan COVID-19 akan berakhir.

"Di negara-negara yang serangan COVID-nya lebih besar seperti Amerika sekalipun, pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai negara juga berlangsung, pemilu tidak ditunda," beber dia.

Alasan berikutnya, sebagaimana dikutip Antara, pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 itu sudah ditunda dari semula dijadwalkan pada 23 September 2020.

Baca Juga:

Megawati Minta Masukan ke Tri Rismaharini Soal Pilkada Surabaya

Artinya, penundaan pilkada sebenarnya sudah pernah dilakukan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan pilkada ditunda.

"Nah, yang diperlukan sekarang sebagai antisipasi masih masifnya penularan COVID-19 seperti dikhawatirkan baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok atau masyarakat yang menginginkan agar ditunda. Penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum yang tegas," pungkas Mahfud. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Ganjar Pastikan di Jateng Belum Ada Pasien Positif Corona
Indonesia
Anak Buah Ganjar Pastikan di Jateng Belum Ada Pasien Positif Corona

Indikasi awal pasien terinfeksi virus Corona panas tinggi

Satgas COVID-19 Bawa Angin Segar untuk UMKM di Tengah Pandemi
Indonesia
Satgas COVID-19 Bawa Angin Segar untuk UMKM di Tengah Pandemi

Dari segi ekonomi, pemerintah akan menyiapkan agar daerah bisa melakukan pinjaman

Mahfud MD Hindari Wartawan Saat Tiba di KPK
Indonesia
Mahfud MD Hindari Wartawan Saat Tiba di KPK

Mahfud tiba di Gedung KPK sekitar pukul 13.00 WIB

UU Cipta Kerja Potensial Perluas Kesempatan Kerja
Indonesia
UU Cipta Kerja Potensial Perluas Kesempatan Kerja

UU Cipta Kerja dinilai memberikan dampak positif bagi ketersediaan lapangan kerja baru di Indonesia.

KPK Obok-Obok Rumah Adik Ipar Nurhadi, Hasilnya?
Indonesia
KPK Obok-Obok Rumah Adik Ipar Nurhadi, Hasilnya?

Tim penyidik belum berhasil menemukan Nurhadi dan Rezky.

Kegiatan Kepolisian Dianggap Berbahaya karena Picu Penyebaran Corona
Indonesia
Kegiatan Kepolisian Dianggap Berbahaya karena Picu Penyebaran Corona

Tindakan yang dilakukan jajaran kepolisian terkesan bertolak belakangan dengan perintah Presiden Jokowi.

Warga Sipil Pasang Rotator di Kendaraan Pribadi Bakal Dipidana
Indonesia
Warga Sipil Pasang Rotator di Kendaraan Pribadi Bakal Dipidana

Polisi berjanji akan teguh dengan aturan ini, bahwa hanya kendaraan dinas yang boleh menggunakan rotator atau sirine pada kendaraannya.

Bapemperda: Reklamasi Ancol Harus Masuk dalam RDTR dan RTRW
Indonesia
Bapemperda: Reklamasi Ancol Harus Masuk dalam RDTR dan RTRW

Proses pembangunan reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 ha dan Dunia Fantasi (Dufan) 35 ha itu tak diperkenankan tanpa RDTR dan RTRW.

Polisi Bangun Posko Khusus Pantau Kedisiplinan Warga di Bundaran HI
Indonesia
Polisi Bangun Posko Khusus Pantau Kedisiplinan Warga di Bundaran HI

"Ini tentu akan menjadi fokus pengawasan kedepan karena di kawasan itu ramai pengunjung," kata Guntur

2 Juta Warga DKI Bakal Diberikan Bansos hingga Desember
Indonesia
2 Juta Warga DKI Bakal Diberikan Bansos hingga Desember

Kepastian itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.