Pilkada di Masa Pandemi, Publik Merasa Was-Was Siti Zuhro, peneliti LIPI. (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Peneliti senior LIPI Prof Siti Zuhro mengkhawatirkan pilkada yang dipaksakan digelar di tengah pandemi akan memengaruhi kualitas pesta demokrasi tersebut.

"Benarkah pilkada di era pandemi akan berkualitas? Atau jadi sekadar penanda pergantian kekuasaan di daerah saja?," ujar Waketum DN Pergerakan Indonesia Maju itu saat webinar Sarasehan Kebangsaan #33, Kamis (24/9).

Baca Juga:

Pilkada Tangsel Memanas, Baliho Muhamad-Rahayu Saraswati Dirusak

Siti mengingatkan bahwa publik mulai sanksi terhadap relevansi dan signifikansi pilkada yang dilaksanakan di tengah makin ganasnya COVID-19 meski pemerintah menjamin dilaksanakannya protokol kesehatan.

"Meskipun ada pernyataan secara terbuka dari pihak penyelenggara, pemerintah, bahwa pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sesuai yang disyaratkan Kementerian Kesehatan, publik tetap merasa was-was," katanya.

Ilustrasi Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal)

Apalagi, dua ormas besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, lembaga negara yakni DPD RI, aktivis pemilu, dan akademisi telah menyuarakan penundaan pilkada.

Webinar dengan tema "Pilkada di tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda?" yang diprakarsai oleh DN Pergerakan Indonesia Maju itu menghadirkan sejumlah pembicara.

Antara lain, Ketua PBNU Eman Suryaman, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan.

Baca Juga:

Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bisa Kehilangan Legitimasi di Mata Rakyat Jika Pilkada Ditunda

Ketua PBNU Emas Suryaman, sebagaimana dikutip Antara, menyebut sudah selayaknya pemerintah memprioritaskan untuk menuntaskan krisis kesehatan terlebih dahulu melihat tingginya kasus COVID-19 di Indonesia,

"Maka PBNU memberikan usulan, baik kepada pemerintah, kepada KPU atau DPR di tengah COVID-19 yang begitu gencarnya, begitu mengkhawatirkannya, maka pilkada ini perlu ditinjau kembali," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertama Kali, Pemerintah Raup Rp97 Miliar Dari Pajak Digital
Indonesia
Pertama Kali, Pemerintah Raup Rp97 Miliar Dari Pajak Digital

Jumlah perusahaan SPLN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat terus bertambah dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara.

SBY Ingin Jokowi Sukses Laksanakan Tugasnya
Indonesia
SBY Ingin Jokowi Sukses Laksanakan Tugasnya

Salah satu yang disoroti SBY adalah soal pekerjaan

Belajar Online Tidak Maksimal, Ma'ruf Amin: Harus Ada Tatap Muka
Indonesia
Belajar Online Tidak Maksimal, Ma'ruf Amin: Harus Ada Tatap Muka

Pertimbangan pembukaan kembali sekolah tersebut juga harus menerapkan protokol kesehatan

Pertama Kalinya, Seluruh Kelompok Agama Bentuk Satu Wadah Ormas
Indonesia
Pertama Kalinya, Seluruh Kelompok Agama Bentuk Satu Wadah Ormas

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengukuhkan pengurus Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK).

Haji Lulung: Jangan Cari Kesalahan Anies Bentuk Pansus Banjir
Indonesia
Haji Lulung: Jangan Cari Kesalahan Anies Bentuk Pansus Banjir

Haji Lulung meminta anggota DPRD DKI tak mencari-cari kesalahan Gubernur Anies Baswedan dengan wacana pansus banjir.

Polisi Selidiki Unsur Pidana dalam Situs IndoXXI
Indonesia
Polisi Selidiki Unsur Pidana dalam Situs IndoXXI

Polisi berkoordinasi dengan Kominfo guna memastikan pelanggaran hukum yang dilakukan IndoXXI.

Ambulans Ditangkap di Menteng Diduga Bawa Logistik Berisi Batu untuk Rusuh
Indonesia
Ambulans Ditangkap di Menteng Diduga Bawa Logistik Berisi Batu untuk Rusuh

Mobil ambulans yang sempat dikejar oleh aparat dan jadi viral media sosial diduga membawa batu untuk perusuh dalam demo.

Jenderal Kaki Tangan 'Joker' Ternyata Teman Angkatannya, Kabareskrim Janjikan Ini
Indonesia
Jenderal Kaki Tangan 'Joker' Ternyata Teman Angkatannya, Kabareskrim Janjikan Ini

Tiga jenderal polisi telah dicopot dari jabatannya karena membantu buronan Djoko 'Joker' Tjandra.

Hadi Pranoto Ditantang Buktikan Keabsahan Obat 'Corona' di Depan Penyidik
Indonesia
Hadi Pranoto Ditantang Buktikan Keabsahan Obat 'Corona' di Depan Penyidik

Muanas menilai, langkah Hadi yang mengklaim obat herbalnya memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), akan ditentukan oleh proses penyidikan.

KAI Prediksi Jumlah Penumpang Lebaran 2020 Naik 4-5 Persen
Indonesia
KAI Prediksi Jumlah Penumpang Lebaran 2020 Naik 4-5 Persen

dia mengatakan total penumpang bisa lebih dari ketersediaan tempat duduk karena di kereta api ada penumpang yang sifatnya dinamis.