Pilih Jalan Lobi, Tidak Semua Organisasi Buruh Bakal Mogok Kerja Demo buruh. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Rencana buruh yang bakal melakukan demo dan mogok massal karena RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh, tidak akan diikuti oleh seluruh organisasi buruh.

Beberapa organisasi buruh, masih mengkaji hasil RUU Cipta Kerja terkait berapa banyak yang diusulkan oleh buruh yang ditampung dan aturan mana saja yang didegradasi. Selain tidak melakukan aksi unjuk rasa, organisasi buruh takut jika ada klaster baru COVID-19 yang berdampak pada buruh.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengakui, selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja, pihaknya sudah beberapa kali terlibat untuk memberikan kritikan dan masukan kepada DPR RI dan pemerintah pusat.

Baca Juga:

DPR-Pemerintah 'Ketuk Palu' RUU Ciptaker, Pengamat: Sudah Diduga dari Awal

“Kalaupun nanti ada aspirasi buruh yang tidak dimasukkan dalam UU tersebut, KSBSI akan aksi sendiri," katanya di Jakarta, Senin (5/10).

Ia menilai aksi mogok nasional saat ini justru merugikan buruh. Kondisi pandemi ini, bikin buruh semakin banyak buruh terancam pemutusan hubungan kerja.

"Saya yakin buruh pun ketakutan kehilangan pekerjaan pasca mogok 3 hari. Situasi penyebaran COVID-19 belum mereda. Kita tak ingin aksi buruh justru menjadi klaster baru. Kami mengimbau semua untuk menahan diri,” pungkas Elly.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyatakan juga pihaknya tidak akan ikut mogok nasional soal RUU Cipta Kerja yang rencananya akan dilakukan oleh KSPI pada tanggal 6-8 Oktober 2020 nanti.

Alasannya, saat ini situasi nasional khususnya di DKI Jakarta masih berstatus pandemi virus corona dan memperhatikan kondisi anggotanya yang masih banyak dirumahkan dan belum selesainya kasus ribuan anggota KSPN yang menjadi korban PHK.

KSPN dikliam memiliki anggota lebih dari 300 ribu pekerja. Keputusan tak mengikuti aksi mogok nasional ini, juga telah mempertimbangkan berbagai masukan dari pengurus pusat dan daerah.

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: Kanugrahana).

Keputusan tak mengikuti aksi mogok tertuang dalam surat tertanggal 29 September 2020 yang ditandatangani Presiden KSPN Ristadi dan Sekretaris Jenderal KSPN Ahmad Mustaqim, ditujukan kepada Presiden/Ketua Umum Federasi Afiliasi KSPN.

Ristadi mengungkapkan KSPN telah terlibat dalam tim Tripartit bentukan pemerintah yang melibatkan buruh dan pengusaha. KSPN sudah mengkritisi substansi omnibus law atau RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dalam pembahasan di tim tripartit.

KSPN menilai, advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, lobi hingga terlibat langsung dalam audiensi.

“Proses perjuangan tersebut sekarang sedang kami kawal terus agar sesuai harapan pekerja/buruh khususnya anggota KSPN,” ujar Ristadi.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan memberikan izin demo selama pandemi korona. Aksi demo dikhawatirkan menyebabkan munculnya klaster baru penyebaran korona. Pertimbangan lainnya, angka kasus positif korona di Jakarta masih tinggi COVID-19 di Jakarta ini cukup tinggi mencapai 1.000 sehari.

"Polda Metro dalam hal ini tidak akan pernah memberikan izin untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk melakukan unjuk rasa atau tempat-tempat kegiatan keramaian yang ada,” tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan. (Knu)

Baca Juga:

Pandemi COVID-19 Jadi Alasan DPR Pangkas Pesangon di RUU Cipta Kerja

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LG Electronic Indonesia Terpukul 242 Karyawan Terpapar COVID-19
Indonesia
LG Electronic Indonesia Terpukul 242 Karyawan Terpapar COVID-19

Mereka pun harus menghentikan operasional pabrik dan mengalihkan fokus perusahaan ke penanganan COVID-19.

 Jelang Idulfitri, Permintaan LPG di DIY Diprediksi Naik Capai 437 MT
Indonesia
Jelang Idulfitri, Permintaan LPG di DIY Diprediksi Naik Capai 437 MT

Pjs. General Manager Pertamina MOR IV, Teuku Johan Miftah memprediksi konsumsi gas melon saat selama Ramadhan dan Idulfitri diperkirakan sebesar 437 MT.

Sejumlah Jenderal Mulai Bermanuver Jelang Pemilihan Kapolri Baru
Indonesia
Sejumlah Jenderal Mulai Bermanuver Jelang Pemilihan Kapolri Baru

Ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komjen yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis

Puluhan Peserta Demo UU Cipta Kerja Positif COVID-19
Indonesia
Puluhan Peserta Demo UU Cipta Kerja Positif COVID-19

Mabes Polri menyarankan untuk masyarakat yang tidak menyetujui soal UU Omnibus Law melakukan peningjauan kembali ke MK.

Ahli Hukum: Pemakzulan Presiden Sudah Diatur
Indonesia
Ahli Hukum: Pemakzulan Presiden Sudah Diatur

Mungkin ini dilakukan oleh barisan sakit hati

Polisi Bakal Bubarkan Reuni 212 Jika Tetap Diadakan Besok
Indonesia
Polisi Bakal Bubarkan Reuni 212 Jika Tetap Diadakan Besok

Jika masih ada acara yang menyebabkan kerumunan Polri tak segan untuk membubarkan acara tersebut.

Terdampak COVID-19, 12.076 Keluarga Miskin Solo Dapat Dana Insentif Rp600 Ribu
Indonesia
Terdampak COVID-19, 12.076 Keluarga Miskin Solo Dapat Dana Insentif Rp600 Ribu

Rudy mengatakan total ada sebanyak 12.076 keluarga miskin Solo bakal menerima DID. Besaran bantuan yang diberikan Rp600.000 per keluarga.

 Sebar Hoaks Virus Corona, Seorang WNI Dipenjara di Malaysia
Dunia
Sebar Hoaks Virus Corona, Seorang WNI Dipenjara di Malaysia

Bukan hanya dipenjara, WNI yang berjenis kelamin perempuan itu juga didenda sebesar Rp3,2 juta oleh Pengadilan Magistrate di Kuala Lumpur, pada Jumat, (21/2).

Penderita Corona WNA di Indonesia Meninggal Dunia
Indonesia
Penderita Corona WNA di Indonesia Meninggal Dunia

Sekarang dalam proses mengirimkan kembali jenazah ke negaranya

Kebijakan Aparat Keamanan di Papua Harus Hadirkan Rasa Aman
Indonesia
Kebijakan Aparat Keamanan di Papua Harus Hadirkan Rasa Aman

Tugas pokok Polri dan TNI adalah mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tercipta rasa aman, nyaman dan kondusif.