Pilih Calon Hakim Agung, DPR Klaim Transparan dan Bebas Kepentingan Politik Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Jumat (10/7) (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Merahputih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima 11 nama calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY), Jumat (17/9).

Ketua DPR, Puan Maharani menegaskan bahwa proses pemilihan calon Hakim Agung akan dilaksanakan secara transparan ke publik.

Baca Juga

24 Nama Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Tahap Ketiga

"Proses pemilihan Calon Hakim Agung akan dilakukan secara terbuka, transparan, parsipatif dan akuntabel," terang Puan, Jumat (17/9).

Komisi Yudisial sudah melakukan seleksi calon Hakim Agung sejak Februari sampai dengan Agustus 2021.

angkapan layar Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof. Mukti Fajar Nur Dewata mengumumkan nama-nama yang lolos tes tahap ketiga Calon Hakim Agung 2021. ANTARA/Muhammad Zulfikar
angkapan layar Ketua Komisi Yudisial (KY) Prof. Mukti Fajar Nur Dewata mengumumkan nama-nama yang lolos tes tahap ketiga Calon Hakim Agung 2021. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Komisi Yudisial pun siap membuka rekrutmen dari internal hakim karier serta masyarakat sesuai ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2011, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Sementara itu, 11 nama calon Hakim Agung ini diserahkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian akan ditetapkan oleh Presiden. Seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial menghasilkan calon-calon Hakim Agung terbaik.

"Sehingga hasil seleksi yang disampaikan kepada DPR RI adalah calon Hakim Agung yang layak untuk diajukan dan telah memenuhi kualifikasi sebagai calon Hakim Agung," tuturnya.

Baca Juga

KY Bantah Minta Pungutan ke Calon Hakim Agung Jelang Lebaran

Putri Presiden kelima Megawati Soekarniputri ini mengingatkan, agar nama calon Hakim Agung yang diserahkan ke DPR telah diseleksi dengan melihat rekam jejaknya.

Tujuannya agar menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Calon Hakim Agung, kata Puan, harus bebas pengaruh kepentingan politik. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketersediaan Oksigen di RSHS Masih Terkendali
Indonesia
Ketersediaan Oksigen di RSHS Masih Terkendali

Karena kebutuhan oksigen masing-masing pasien itu beda

Muhammadiyah Akan Keluarkan Fatwa Salat Iduladha di Rumah
Indonesia
Muhammadiyah Akan Keluarkan Fatwa Salat Iduladha di Rumah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah merekomendasikan salat Iduladha di rumah masing-masing.

Kekeringan Makin Parah, Bantuan Air Bersih di Gunung Kidul Naik 50 Persen
Indonesia
Kekeringan Makin Parah, Bantuan Air Bersih di Gunung Kidul Naik 50 Persen

Kekeringan yang melanda Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun ini lebih parah dibandingkan tahun lalu.

NasDem Ogah Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dipisah
Indonesia
NasDem Ogah Revisi UU Pemilu dan Pilkada Dipisah

Apabila ingin dilakukan revisi UU Pemilu, maka harus sesuai dengan draf yang diinisiasi Komisi II DPR RI.

Asal Bentuk Panitia, Pemkot Depok Izinkan Salat Idul Fitri
Indonesia
Asal Bentuk Panitia, Pemkot Depok Izinkan Salat Idul Fitri

Jemaah lanjut usia yang memiliki penyakit komorbit dan orang yang sedang sakit untuk tidak mengikuti kegiatan shalat Idul Fitri.

Vaksin Merah Putih Bisa Produksi Massal Akhir 2021
Indonesia
Vaksin Merah Putih Bisa Produksi Massal Akhir 2021

Dari enam institusi yang mengembangkan vaksin Merah Putih, ada dua institusi yang memiliki progres paling cepat yakni Universitas Airlangga dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Belasan Oknum TNI Penyerang Polsek Ciracas Resmi Dipecat
Indonesia
Belasan Oknum TNI Penyerang Polsek Ciracas Resmi Dipecat

19 terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 bulan

[HOAKS atau FAKTA]: Ngabalin Sindir Refly Harun Tak Ada Pekerjaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ngabalin Sindir Refly Harun Tak Ada Pekerjaan

Akun Facebook Zulfansyah mengunggah gambar wajah Ali Mochtar Ngabalin dan Refly Harun beserta dengan narasi.

Lonjakan COVID-19, Menaker Peringatkan Pengusaha Tak Korbankan Nasib Pekerja
Indonesia
Lonjakan COVID-19, Menaker Peringatkan Pengusaha Tak Korbankan Nasib Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan agar terus memberlakukan protokol kesehatan di tempat kerja secara ketat.

Alasan Perlunya Pemerintah Beri Kepastian Investasi di Bidang Pertahanan
Indonesia
Alasan Perlunya Pemerintah Beri Kepastian Investasi di Bidang Pertahanan

Investasi yang dilakukan secara langsung di tahun 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia