Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Negara -negara ASEAN dihantam kebijakan tarif resiprokal atau yang dikenal Tarif Trump antara 10-49 persen. Singapura berada di garis dasar 10 persen, sedangkan Kamboja dan Vietnam masing -masing dikenai tarif 49 dan 46 persen dan Indonesia pada 32 persen.
Negara-negara Anggota ASEAN mengatakan tidak akan membalas ebijakan tarif Presiden AS Donald Trump seraya menyatakan bahwa mereka berniat untuk mengelar dialog guna mengatasi kekhawatiran terhadap imbas bea tersebut bagi perekonomian di kawasan.
Menteri perdagangan dari 10 negara anggota ASEAN, melalui pernyataan bersama mengatakan bahwa pengenalan tarif sepihak itu "telah menyebabkan ketidakpastian dan akan memberikan tantangan yang signifikan bagi usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah serta dinamika perdagangan global".
"Pemberlakuan tarif yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Amerika Serikat akan mengganggu arus investasi dan perdagangan regional dan global dan juga rantai pasokan," katanya.
Baca juga:
Pernyataan bersama itu dirilis setelah para menteri mengelar pertemuan virtual khusus untuk membahas kebijakan tarif AS yang diumumkan pada 2 April, namun ditunda hingga 90 hari ke depan oleh Trump pada Rabu, kurang dari 24 jam setelah diberlakukan.
"Kami menyatakan niat kami untuk terlibat dalam dialog yang jujur dan konstruktif dengan Amerika Serikat guna mengatasi kekhawatiran perdagangan," kata para menteri ASEAN tersebut, menekankan komunikasi dan kolaborasi untuk memastikan hubungan yang seimbang.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, Indonesia berkomitmen untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi, merespons penerapan tarif unilateral Amerika Serikat (AS).
Pernyataan tersebut disampaikan Budi dalam Pertemuan Khusus Para Menteri Ekonomi ASEAN (Special ASEAN Economic Minister Meeting) secara daring pada Kamis (10/4).
Ia menyebut, Pemerintah Indonesia memilih pendekatan ini untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Menurutnya, pemberian tarif balasan akan mengeskalasi situasi dan hanya akan merugikan masyarakat serta negara-negara yang terlibat.
"Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi saling menguntungkan," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (10/4).
