Pidato Lengkap Ketua MPR Bambang Soesatyo di Sidang Tahunan MPR 2022 Ketua MPR Bambang Soesatyo saat sidang tahunan MPR. (Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Hari ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang tahunan. Selain itu, DPR dan DPD menggelar sidang bersama yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para mantan presiden dan wakil presiden serta para tokoh nasional dan politik. Berikut pidato lengkap Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam sidang tahunan menjelang HUT RI.

Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SubhanahuWaa Ta‘ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatandan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing, melaksanakan pengabdian kepadamasyarakat, bangsa, dan negara.

Baca Juga:

Jokowi Pakai Baju Adat Bangka Belitung saat Hadiri Sidang Tahunan MPR 2022

Rasa syukur yang mendalam juga patut kita persembahkan. Setelah lebih dari dua tahun dilandapandemi Covid-19, berkat kerja keras Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa, kita dapat mengatasipandemi secara baik. Kita bisa pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat. Sehingga pada hari ini, kita pun dapat melaksanakan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, dihadiri oleh seluruh AnggotaMPR/DPR/DPD, serta undangan lainnya.

Untuk itu, izinkan kami selaku Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD menyampaikan terima kasih danpenghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo,Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. DR. K.H. Ma’ruf Amin, serta seluruh Pimpinan LembagaNegara, atas perkenannya hadir memenuhi undangan kami, dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang BersamaDPR dan DPD.

Sebelum menyampaikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD,sesuaiketentuan Pasal 33 ayat (4) Tata Tertib MPR, izinkan kami melaporkan, pada tanggal 30 Juni 2022, SaudaraYandri Susanto, S.Pt., telah mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MPR, menggantikan Saudara Dr. (Honoris Causa) Zulkifli Hasan, S.E., yang mengundurkan diri karena mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Pimpinan dan Anggota MPR mengucapkan terima kasih atas pengabdian Saudara Zulkifli Hasan di lembaga yang terhormat, sebagai Ketua MPR masa jabatan 2014 – 2019, dan Wakil Ketua MPR masa jabatan 2019 – 2024.Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya membuka sidang ini dengan dua bait pantun:

Ada burung di atas dahan,

Dahannya ada di pohon beringin,

Saya ucapkan salam pembukaan,

Kepada semua para hadirin.

Agustus bulan kemerdekaan,

Gotong royong menjadi kekuatan,

Agar Indonesia sukses menyongsong masa depan,

Jaga terus Persatuan dan Kesatuan.

MERDEKA !

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, Esok hari bangsa Indonesia akan memasuki usianya yang ke-77 tahun. Sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang bangsa, yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwanya, sehingga sampailah kita kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbangkemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Melalui mimbar Sidang Paripurna ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD, mengucapkan Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia. Merdeka… ! Merdeka… ! Merdeka.. !

Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, mari kita gelorakan semangat untuk mewujudkan tujuanIndonesia merdeka, yaitu: menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; sertamelaksanakan amanah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertibandunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, setelah 77 tahun Indonesia merdeka, kita lahirkan generasi muda yang tangguh, unggul, bersatu, dan optimis, sehingga memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional, guna mewujudkan citacita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, Kondisi global saat ini semakin tidak menentu.Semua negara sedang berupaya keras memulihkan ekonominya, pasca pandemi Covid-19. Namun, fase initerganggu oleh dinamika global, seperti konflik RusiaUkraina, perang dagang dan teknologi Amerika SerikatTiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.

Kenegarawanan Presiden Jokowi kembali ditunjukkan, melalui pelaksanaan salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yaitu: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Misi perdamaian Presiden, dengan mengunjungi Ukrainadan Rusia beberapa waktu yang lalu, patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Perang dengan alasan apa pun, selalu membawa petaka, kehancuran, dan kesengsaraan. Menghancurkan peradaban, yang telah dibangun berabad-abad lamanya.

Membawa krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi. Menurut Badan Pengungsi PBB, UNHCR, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sejak pasukan Rusia memulai perang di Ukraina, sebanyak 5 juta warga Ukraina telah meninggalkan negara mereka. Warga Ukraina kini merupakan kelompok pengungsi kedua terbesar di dunia, setelah pengungsi Suriah yang jumlahnya mencapai 6,8 juta.

Perang antara Rusia dan Ukraina, juga telah menyebabkan sekitar 7,1 juta warga Ukraina terpaksakehilangan tempat tinggal mereka di negaranya. Jumlah tersebut merupakan jumlah populasi terbesar di dunia,yang harus kehilangan tempat tinggal mereka sendiri akibat konflik yang melanda. Perang di Ukraina telahmemicu krisis pengungsi dan krisis kemanusiaan yang tumbuh paling cepat.

Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa ancaman krisis global kini ada di depan mata. Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut. Menurut data IMF dan Bank Dunia, perekonomian 66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Pelambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global, semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.

Berkat kesigapan Pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survey Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan resiko resesi yang kecil, hanya tiga persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40 hingga 55 persen, ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen.

Namun demikian, kita tidak boleh lalai. Kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, bahwa per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen. Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen.

Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat, yang baru saja bangkit dari pademi COVID-19. Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun. Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu.

Kondisi fiskal dan moneter Indonesia juga perlu menjadi perhatian. guna menghadapi potensi krisis global. Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utangluar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Pengembangan kemampuan sektoral, terutama Konsolidasi Demokrasi, Ekonomi Hijau, Infrastruktur Digital, dan Pembangunan Ibu Kota Negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang, dan sekaligus upaya me-mitigasi berbagai risiko yang dihadapidi masa depan.

Defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun 2023, menjadi tantangan utama, karena kondisi pemulihan yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan.

Sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan.Kebijakan burden sharing tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalamupaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.

Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30tahun kedepan, dan pada saat yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.Di sisi lain, pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah, akan berdampak pada pengurangancadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeriIndonesia sebesar 21,6 miliar US dollar per bulan. Lebih lanjut, posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli ini, masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, Indonesia sebagai negara bangsa yang berdaulat, memiliki peran strategis di kancah global. Terlebih Indonesia kini memegang Presidensi G-20, yang pada puncaknya, 20 pemimpin dunia akan bertemu pada KTT G-20 di Bali, bulan November nanti. Oleh karenanya, suara Indonesia diharapkan bisa turut memberikan alternatif solusi di tengah dinamika global yang sedang bergejolak.

Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif, serta berpegang teguh pada prinsip Dasa Sila Bandung sebagai ruh politik luar negeri Indonesia, perlu terus mengonsolidasi dukungan negaranegara di kawasan, untuk menyerukan solusi perdamaian permanen, dalam mengatasi konflik dan ketegangan militer.

Selain itu, Indonesia juga perlu menawarkan agenda konsolidasi ekonomi, untuk mencapai kerjasama strategis,,serta menjembataninya dengan komitmen pembangunan inklusif secara global melalui G-20. Tema “RecoverTogether, Recover Stronger” merupakan bukti komitmen Indonesia, untuk membawa dunia yang lebih inklusif, dan segera bangkit bersama-sama di tengah Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Kita mendoakan, KTT G-20 berjalan lancar dan sukses. Kita tentunya berkeinginan, kepemimpinan Indonesia di G-20 tahun ini, kelak dikenang dunia sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai, tumbuh berkelanjutan, serta menghapus segala penderitaan rakyat di dunia. Dengan semangat yang sama, MPR tengah merintis pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Gagasan pembentukan Forum ini, dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan menghadirkan penguatan diplomasi parlemen, dalam rangka menghadirkan tatanan dunia yang semakin harmonis dan berkeadaban.

Penyelesaian berbagai masalah dunia menuntut adanya partisipasi semua pihak, dengan melibatkankerjasama lintas negara, lintas sektor, dan lintas lembaga pemerintahan. Setiap elemen mesti mengambil peran atas dasar solidaritas kemanusiaan yang menjunjung tinggi persatuan, persaudaraan, perasaan senasib sepenanggungan, serta menjunjung tinggi keadilan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, Menuju Indonesia Emas tahun 2045, bangsaIndonesia akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan tantangan. Munculnyaberbagai kecenderungan baru berskala global dengan daya dorong besar, menuntut watak politik yang lebihantisipatif dengan haluan berjangka panjang.

Berangkat dari kenyataan seperti itu, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan, serta menunjukkan, petajalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional,dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta, jalanpembangunan yang lebih menjamin kesinambungan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektorallima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional.

Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang. Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan. Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis, untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi.

Pembentukan “haluan negara” yang dipatuhi oleh pemerintahan periode-periode berikutnya, menjadi aspekkrusial untuk mengarahkan pembangunan, khususnya untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara maju padatahun 2045.

Hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakatibersama. Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaanPokok-Pokok Haluan Negara kepada MPR. Adanya Pokok-Pokok Haluan Negara, justru akan menjadi payungideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045.

Jika Pokok-Pokok Haluan Negara disepakati oleh seluruh komponen bangsa, maka calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Walikota, tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing, melainkan seluruhnya memiliki visi dan misi yang sama , yaitu visi dan misi sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, Badan Pengkajian MPR dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat dan daerah, telah menyelesaikan kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara, dan telah disampaikan kepada Pimpinan MPR pada tanggal 7 Juli 2022, serta telah dilaporkan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, pada tangga 25 Juli 2022 yang lalu. Badan Pengkajian MPR merekomendasikan, untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara tanpamelalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memahami dengan seksama original intent Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 sebelum diubah, menyatakan bahwa : “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.” Penulisan frasa garis-garis besar daripada haluan negara yang menjadi satu rangkaian kalimat dengan frasa menetapkan Undang-Undang Dasar, mengandung makna, bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara yang merupakan garis-garis besar daripada haluan negara, perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang Dasar, tetapi harus di atas Undang-Undang.

Alasannya, PokokPokok Haluan Negara tidak boleh lebih filosofis daripada Undang-Undang Dasar, sekaligus tidak boleh bersifat teknis atau teknokratis seperti Undang-Undang. Dengan demikian, memang idealnya, Pokok-Pokok Haluan Negara perlu diatur melalui Ketetapan MPR, dengan melakukan perubahan terbatas terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, untuk saat ini, seperti kita pahami bersama, gagasan tersebut sangat sulit untuk direalisasikan. Olehsebab itu, mengingat urgensinya berkaitan dengan momentum lima tahunan, gagasan menghadirkan PokokPokok Haluan Negara yang diatur melalui Ketetapan MPR, cara menghadirkannya akan diupayakan melaluikonvensi ketatanegaraan.

Dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, secara aklamasimenerima hasil kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara. Untuk menindaklanjuti kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara tersebut, pada awal bulan September yang akan datang, MPR akan menyelenggarakan Sidang Paripurna, dengan agenda tunggal pembentukan Panitia Ad Hoc MPR, dengan terlebih dulu memberikan kesempatan kepada Fraksi dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pemandangan umumnya.

Dengan kesepakatan Rapat Gabungan tersebut, kita memiliki harapan untuk menuntaskan Rekomendasi MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara, yang telah melewati dua periode keanggotaan MPR. Dan, yang paling utama, dengan adanya PokokPokok Haluan Negara, maka Indonesia akan memiliki peta jalan pembangunan, yang memberi arah pencapaian tujuan negara, dengan mempertemukan nilai-nilai Pancasila dengan aturan dasar yang diatur konstitusi.

Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, Vaksinasi ideologi berupa sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, atau lebih dikenal dengan istilah Empat Pilar, yang dimandatkan kepada MPR, adalah tugas mulia yang harus dilakukan sepanjang hayat. Untuk itu Pimpinan MPR juga akan dibantu oleh Forum Aspirasi Konstitusi untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Pancasila merupakan dasar persatuan bangsa. Indonesia adalah bangsa paling majemuk di dunia, terdiriatas ratusan komunitas etnik, budaya dan agama. Di dalam rumah besar Indonesia, kita hanyamengenal kata satu. Satu Tanah Air Indonesia, Satu Bangsa Indonesia, dan Satu Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Mimpi kita tentu tidak hanya tertuju dan berhenti pada tahun 2045.

Saat Indonesia menjadi negara dengan posisi ekonomi keempat terbesar di dunia, kita harus berani bermimpi yang lebih besar, menjadikan Indonesia sebagai pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiapperbedaan yang ada. Menjadi contoh bagi dunia, yang benar-benar rukun dalam kemajemukan, peduli dengankesejahteraan dan kemajuan rakyatnya. Kita harus berupaya agar Pancasila menjadi sebuah ideologi yangmempengaruhi evolusi dunia. Sidang Majelis dan Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan,

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, terkait dengan perkembangan pelaksanaanwewenang dan tugas konstitusional MPR tahun 2021- 2022. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, izinkan kami mengakhiri pengantar Sidang Tahunan MPR ini dengan dua bait pantun, untuk menggugah kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara.

Kupu-kupu terbang bersama kumbang, Hinggap di dahan pohonnya palsu.

Para Capres/Cawapres tak perlu bimbang, Ingat pesan Presiden : ojo kesusu.

Burung merpati terbang di atas sawah, Purnama datang dari negeri sebelah.

Koalisi masih bisa berubah, Pemilu jangan sampai membuat kita terbelah.

Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu Wata‘ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (Asp)

Baca Juga:

2 Tahun Terakhir Ikut Virtual, SBY Kembali tak Hadiri Pidato Kenegaraan Jokowi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harga Pangan Melambung Tinggi, Ganjar Siapkan Operasi Pasar
Indonesia
Harga Pangan Melambung Tinggi, Ganjar Siapkan Operasi Pasar

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyiapkan upaya penanganan jangka pendek berupa operasi pasar guna mengatasi inflasi di Jateng.

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Akan Bertambah
Indonesia
Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Akan Bertambah

Jaksa Agung dan Menteri BUMN akan mengumumkan tersangka baru kasus pengadaan pesawat yang mengakibatkan kerugian Rp 8,8 triliun.

Polisi Ungkap Peredaran Sabu 115 Kilogram, Diduga Dikirim dari Malaysia
Indonesia
Polisi Ungkap Peredaran Sabu 115 Kilogram, Diduga Dikirim dari Malaysia

Satgas Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap peredaran 115 kg narkoba jenis sabu-sabu selama tiga bulan operasi dilakukan.

Fokus Lolos Parlemen, Partai Bekas Petinggi PKS Belum Pikirkan Capres
Indonesia
Fokus Lolos Parlemen, Partai Bekas Petinggi PKS Belum Pikirkan Capres

Partai Gelora juga tidak muluk-muluk menargetkan perolehan suara di Pemilu 2024 mendatang.

Data Terkini Dampak Gempa Bumi di Jember
Indonesia
Data Terkini Dampak Gempa Bumi di Jember

Menurut data BPBD, hingga Kamis pukul 13.00 WIB gempa bumi tercatat telah menyebabkan empat warga terluka dan menimbulkan kerusakan bangunan rumah di Kabupaten Jember.

Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E
Indonesia
Didorong Fraksi PDIP, Ketua DPRD DKI Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E

Fraksi PDIP DPRD DKI bersikeras untuk melanjutkan rapat paripurna hak interpelasi Formula E untuk menanyakan secara detail kepada Gubernur Anies Baswedan.

PSI Kritik Rumah Sehat untuk Jakarta Kesulitan Lahan Parkir
Indonesia
PSI Kritik Rumah Sehat untuk Jakarta Kesulitan Lahan Parkir

Sarana dan prasarana mesti yang harus dibenahi Pemerintah DKI Jakarta dalam peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

RUU IKN Harus Petakan Potensi Konflik Penduduk Lokal-Pendatang
Indonesia
RUU IKN Harus Petakan Potensi Konflik Penduduk Lokal-Pendatang

DPR berencana akan membawa Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke paripurna pada 18 Januari 2022 mendatang.

Mahfud MD Dukung Usulan PDIP Soal Pemilu Proporsional Tertutup
Indonesia
Mahfud MD Dukung Usulan PDIP Soal Pemilu Proporsional Tertutup

PDI Perjuangan (PDIP) sedang mengkaji dan mengusulkan agar kembali diterapkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan sistem proporsional tertutup pasca Pemilu 2024.

 8 Pekerja Perbaikan Tower BTS 3 Telkomsel Meninggal Diduga Ulah KKB
Indonesia
8 Pekerja Perbaikan Tower BTS 3 Telkomsel Meninggal Diduga Ulah KKB

Penyerangan yang dilakukan oleh KKB terhadap karyawan Palaparing Timur Telematika (PTT) terjadi pada Rabu (2/3) di Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel.