Pidato Jokowi Hari Ini Dinilai Tak Sesuai Realita di Lapangan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Materi pidato Presiden Joko Widodo saat sidang Tahunan MPR menuai kritikan.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan, titik tekan Presiden Joko Widodo ke sejumlah sektor seperti pendidikan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan legislasi tampak mengabaikan realitas yang terjadi di lapangan.

"Seperti persoalan pendidikan, hari-hari ini siswa dan orang tua siswa termasuk kalangan perguruan tinggi di masa pandemi menjadi masalah krusial yang hingga saat ini belum menemukan format ideal," kata Ahmad dalam keteranganya, Jumat (14/8).

Baca Juga:

Begini Kehadiran Sidang Tahunan Kala Pandemi COVID-19

Begitu juga mengenai legislasi antara DPR dan Presiden, aspirasi masyarakat sipil mengenai pembahasan sejumlah RUU di DPR saat masa pandemi ini, luput dari cermatan Presiden.

"Aspirasi dari warga negara semestinya menjadi catatan penting bagi negara dalam perumusan setiap kebijakan publik, khususnya produk legislasi," ungkap Ahmad.

Ia menambahkan, materi pidato Presiden yang menyebut pandemi ini dijadikan momentum kebangkitan baru untuk melakukan lompatan besar patut didukung.

Ia menyerukan harus ada penataan ulang secara besar-besaran di semua sektor melalui jalur hukum. "Hukum harus responsif atas persoalan pandemi dan dampak turunan akibat pandemi," terang dia.

Jokowi saat hadir di sidang MPR
Presiden Joko Widodo saat di Sidang Tahunan MPR. (Foto: Antara).

Ahmad menekankan, penataan ulang secara besar-besaran harus diwujudkan melalui hukum dengan tetap menjadikan konstitusi dan demokrasi sebagai kompasnya.

"Jangan sampai langkah "great reset" justru terjebak pada pengabaian konstitusi dan demokrasi," terang Ahmad.

Ia menambahkan, sidang tahunan yang berisi laporan lembaga-lembaga negara selama setahun terakhir yang diwakili oleh Presiden dirasa tidak tepat.

Secara substansial, cabang-cabang kekuasaan melalui trias politica telah dipisah melalui mekanisme separation of power. Presiden tidak bisa mewakili lembaga legislatif maupun yudikatif. Termasuk badan pemeriksa keuangan (BPK).

"Ke depan perlu diatur mengenai pelaporan tiap-tiap lembaga untuk menyampaikan secara langsung di hadapan sidang MPR," kata ungkap Ahmad.

Ia berharap, kedepan materi pelaporan dalam Sidang Tahunan juga perlu ditekankan pada penyampaian kondisi obyektif tiap-tiap lembaga.

Baca Juga:

Jokowi Ungkap Keprihatinan Hilangnya Kegembiraan dan Karnaval HUT RI

Sidang Tahunan tidak hanya menyampaikan "kabar gembira" namun tantangan dan persoalan di masing-masing lembaga sebaiknya disampaikan dalam forum Sidang Tahunan ini.

Sidang ini dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat berhak mengetahui bagaimana kondisi oyektif tiap-tiap lembaga negara. "Upaya ini agar Sidang Tahunan tidak terjebak pada agenda rutin yang lebih menonjol sisi seremonial saja," tutup Ahmad. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dianggap Pengkhianat Demokrat, Jhoni Allen Marbun Didepak dari Anggota DPR
Indonesia
Dianggap Pengkhianat Demokrat, Jhoni Allen Marbun Didepak dari Anggota DPR

Partai Demokrat memecat secara tidak hormat terhadap 7 kader yang berkhianat kepada partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Meninggal Sejak Januari, Alasan Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Baru Diumumkan
Indonesia
Meninggal Sejak Januari, Alasan Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Baru Diumumkan

Rusdi tidak menjelaskan secara detail penyebab kecelakaan tunggal yang dialami anggota Polda Metro Jaya

 [HOAKS Atau FAKTA]: Satu Keluarga di Medan Kelaparan Karena Terdampak Corona
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Satu Keluarga di Medan Kelaparan Karena Terdampak Corona

Dalam keterangan atau caption unggahan instagram tersebut, diungkapkan bahwa satu keluarga terusir lantaran sang suami tidak lagi bekerja karena terdampak corona.

1.807 Polantas Dikerahkan di 56 Titik di Jakarta, Incar Pengendara Bandel
Indonesia
1.807 Polantas Dikerahkan di 56 Titik di Jakarta, Incar Pengendara Bandel

Nantinya, anggota berkeliling mencari pengendara yang melanggar lalu lintas.

Bulan Juni Mal Jakarta Dibuka, Ketua DPRD: Engga Usah Takut Lawan Corona
Indonesia
Bulan Juni Mal Jakarta Dibuka, Ketua DPRD: Engga Usah Takut Lawan Corona

Ia mengingatkan kepada masyarakat untuk harus menjalankan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.

Vaksinasi COVID-19 Butuh 45 menit, Jabar Minta Pusat Bikin Aturan Realistis
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Butuh 45 menit, Jabar Minta Pusat Bikin Aturan Realistis

Setelah uji klinis selesai, Bio Farma akan menyampaikan laporan kepada pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

[HOAKS atau FAKTA]: Gedung Kejagung Kebakaran, Semua Koruptor Bakal Diputihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gedung Kejagung Kebakaran, Semua Koruptor Bakal Diputihkan

Faktanya, di artikel berita yang dibagikan, tidak terdapat pernyataan seperti yang ditulis di klaim. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan, berkas penanganan perkara dan para tahanan aman dari kebakaran.

Tiongkok Laporkan 11 Kasus Baru COVID-19, 6 Transmisi Lokal di Beijing
Dunia
Tiongkok Laporkan 11 Kasus Baru COVID-19, 6 Transmisi Lokal di Beijing

Lima dari pasien baru COVID-19 merupakan kasus impor, yang melibatkan pelancong dari luar negeri.

Wahyu Setiawan Siap "Bernyanyi" Soal Kasus PAW hingga Kecurangan Pemilu
Indonesia
Wahyu Setiawan Siap "Bernyanyi" Soal Kasus PAW hingga Kecurangan Pemilu

Wahyu Setiawan resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Bappenas Terkait Korupsi PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri