Pidato Jokowi Hari Ini Dinilai Tak Sesuai Realita di Lapangan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Materi pidato Presiden Joko Widodo saat sidang Tahunan MPR menuai kritikan.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan, titik tekan Presiden Joko Widodo ke sejumlah sektor seperti pendidikan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan legislasi tampak mengabaikan realitas yang terjadi di lapangan.

"Seperti persoalan pendidikan, hari-hari ini siswa dan orang tua siswa termasuk kalangan perguruan tinggi di masa pandemi menjadi masalah krusial yang hingga saat ini belum menemukan format ideal," kata Ahmad dalam keteranganya, Jumat (14/8).

Baca Juga:

Begini Kehadiran Sidang Tahunan Kala Pandemi COVID-19

Begitu juga mengenai legislasi antara DPR dan Presiden, aspirasi masyarakat sipil mengenai pembahasan sejumlah RUU di DPR saat masa pandemi ini, luput dari cermatan Presiden.

"Aspirasi dari warga negara semestinya menjadi catatan penting bagi negara dalam perumusan setiap kebijakan publik, khususnya produk legislasi," ungkap Ahmad.

Ia menambahkan, materi pidato Presiden yang menyebut pandemi ini dijadikan momentum kebangkitan baru untuk melakukan lompatan besar patut didukung.

Ia menyerukan harus ada penataan ulang secara besar-besaran di semua sektor melalui jalur hukum. "Hukum harus responsif atas persoalan pandemi dan dampak turunan akibat pandemi," terang dia.

Jokowi saat hadir di sidang MPR
Presiden Joko Widodo saat di Sidang Tahunan MPR. (Foto: Antara).

Ahmad menekankan, penataan ulang secara besar-besaran harus diwujudkan melalui hukum dengan tetap menjadikan konstitusi dan demokrasi sebagai kompasnya.

"Jangan sampai langkah "great reset" justru terjebak pada pengabaian konstitusi dan demokrasi," terang Ahmad.

Ia menambahkan, sidang tahunan yang berisi laporan lembaga-lembaga negara selama setahun terakhir yang diwakili oleh Presiden dirasa tidak tepat.

Secara substansial, cabang-cabang kekuasaan melalui trias politica telah dipisah melalui mekanisme separation of power. Presiden tidak bisa mewakili lembaga legislatif maupun yudikatif. Termasuk badan pemeriksa keuangan (BPK).

"Ke depan perlu diatur mengenai pelaporan tiap-tiap lembaga untuk menyampaikan secara langsung di hadapan sidang MPR," kata ungkap Ahmad.

Ia berharap, kedepan materi pelaporan dalam Sidang Tahunan juga perlu ditekankan pada penyampaian kondisi obyektif tiap-tiap lembaga.

Baca Juga:

Jokowi Ungkap Keprihatinan Hilangnya Kegembiraan dan Karnaval HUT RI

Sidang Tahunan tidak hanya menyampaikan "kabar gembira" namun tantangan dan persoalan di masing-masing lembaga sebaiknya disampaikan dalam forum Sidang Tahunan ini.

Sidang ini dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat berhak mengetahui bagaimana kondisi oyektif tiap-tiap lembaga negara. "Upaya ini agar Sidang Tahunan tidak terjebak pada agenda rutin yang lebih menonjol sisi seremonial saja," tutup Ahmad. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Lima Daerah dengan Angka Kasus DBD Tertinggi 2021
Indonesia
Ini Lima Daerah dengan Angka Kasus DBD Tertinggi 2021

Sebanyak lima kota/kabupaten di Indonesia mendominasi angka kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) tertinggi pada pekan ke-25 Juni 2021.

Ini Faktor Yang Bikin Pengusaha Bisa Hadapi Resesi
Indonesia
Ini Faktor Yang Bikin Pengusaha Bisa Hadapi Resesi

Upaya-upaya reformasi kebijakan ekonomi dan birokrasi nasional yang pro-investasi dan penciptaan lapangan kerja yang relatif konsisten

Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai
Indonesia
Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai

Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran gedung Kejagung RI.

Gubernur Anies: Ini Bisa Sampai 2 Minggu, Bahkan 8 Minggu Lagi
Indonesia
Gubernur Anies: Ini Bisa Sampai 2 Minggu, Bahkan 8 Minggu Lagi

Semuanya, tutur Anies, tergantung kesadaran dan kedisiplinan masyarakat mengikuti ketentutan PPKM darurat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta

KPK Tahan 3 Tersangka Baru kasus Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Tahan 3 Tersangka Baru kasus Korupsi PT DI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka baru kasus korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.

Permintaan Jokowi Soal Daerah Tak Asal Lockdown Dinilai Bikin Bingung
Indonesia
Permintaan Jokowi Soal Daerah Tak Asal Lockdown Dinilai Bikin Bingung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta agar daerah yakni kabupaten/kota jangan sok-sokan menerapkan lockdown.

Dukung Kemerdekaan Palestina di Sidang PBB, Jokowi: No One, No Country Should Be Left Behind
Indonesia
Dukung Kemerdekaan Palestina di Sidang PBB, Jokowi: No One, No Country Should Be Left Behind

Hingga kini, prinsip Dasa Sila Bandung masih sangat relevan

Difasilitasi Isoman di Hotel, Anggota DPR Diminta Peka Terhadap Kesulitan Rakyat
Indonesia
Difasilitasi Isoman di Hotel, Anggota DPR Diminta Peka Terhadap Kesulitan Rakyat

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sebagai wakil rakyat, anggota dewan semestinya dapat berempati dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat.

Alasan Kapolri Antar Komjen Listyo Sigit ke DPR
Indonesia
Alasan Kapolri Antar Komjen Listyo Sigit ke DPR

Hal ini dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada generasi Polri mendatang

Dinilai Emosional saat Debat, Begini Reaksi Gibran Rakabuming
Indonesia
Dinilai Emosional saat Debat, Begini Reaksi Gibran Rakabuming

Gibran Rakabuming Raka menegaskan sudah menunjukkan seluruh kemampuannya saat debat perdana yang diadakan KPU di The Sunan Hotel Solo, Jumat (6/11).