Pidana dan Pengembalian Dana Ancam Pendaftar Kartu Prakerja pendaftaran kartu prakerja, (prakerja.go.id).

MerahPutih.com - Sanksi pidana dan tuntutan ganti kerugian mengancam para pendaftar program kartu prakerja, jika penerima program sengaja memalsu identitas. Manajemen kartu prakerja bakal meminta kejaksan melakukan tuntutan hukum tersebut hal ini tertuang dalam aturan anyar kartu prakerja.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ellen Setiadi, menegaskan, aturan baru terkait sanksi itu diatur Pasal 31D Peraturan Presiden (Perpres) 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu, dalam aturan baru ini, penerima kartu prakerja yang tidak memenuhi ketentuan, maka mereka wajib mengembalikan insentif dan atau biaya pelatihan kepada negara dan waktu 60 hari. Dan apabila tidak dikembalikan, manajemen bisa melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima kartu prakerja.

Baca Juga:

Baru 19 Bocah Teridentifikasi Jadi Korban WN Prancis, Polisi Bongkar Kendalanya

Ia menegaskan, jika penerima kartu prakerja sengaja memalsukan identitas, tanpa perlu ditegaskan dalam perpres baru ini, maka penerima itu bisa dijatuhi sanksi pidana karena sudah diatur dalam aturan hukum yang umum.

"Pemalsuan identitas tidak diatur pun di dalam perpres ini tetap berlaku bahwa itu adalah pidana yang sudah berlaku diatur di dalam peraturan undang-undang, kami hanya menegaskan saja," katanya.

Kartu Prakerja
Ilustrasi Kartu Prakerja. (Foto: prakerja.go.id)

Dalam aturan revisi ini, program diberikan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja serta peningkatan kompetensi kerja ini termasuk bagi buruh atau pekerja yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Para pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, kepala desa dan perangkat desa serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN dan BUMD dilarang mengambil program kartu pra kerja.

Baca Juga:

Urai Penumpukan Penumpang KRL, BPTJ Bakal Buka Rute Poin To Poin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Kawasan Pasar Baru Membludak padahal Lagi PSBB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kawasan Pasar Baru Membludak padahal Lagi PSBB

Foto tersebut merupakan suasana di Pasar Rakyat Tengah, Pontianak, Kalimatan Barat.

Kasus Korupsi Lahan DP 0 Rupiah, KPK Cegah Sejumlah Pihak ke Luar Negeri
Indonesia
Kasus Korupsi Lahan DP 0 Rupiah, KPK Cegah Sejumlah Pihak ke Luar Negeri

Ali tak menjelaskan secara rinci identitas dan status para pihak yang dilarang bepergian

Imba Demo di Depan Kedubes Prancis, TransJakarta Lakukan Modifikasi Rute
Indonesia
2 ASN Positif COVID-19, Pemkot Solo Tutup Tiga Kantor Dinas di Balai Kota
Indonesia
2 ASN Positif COVID-19, Pemkot Solo Tutup Tiga Kantor Dinas di Balai Kota

"ASN yang positif COVID-19 salah satunya dari BKPPD. Penutupan kantor dilakukan selama tujuh hari. Selama ditutup dilakukan penyemprotan disinfektan," kata Ahyani

Dua Bahaya Laten yang Harus Diatasi Saat Ini Versi Imam Besar Masjid Istiqlal
Indonesia
Dua Bahaya Laten yang Harus Diatasi Saat Ini Versi Imam Besar Masjid Istiqlal

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi wabah COVID-19

Wali Kota Solo Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru di Luar Rumah
Indonesia
Wali Kota Solo Larang Perayaan Natal dan Tahun Baru di Luar Rumah

Pelarangan tersebut mengacu pada tingginya angka kasus COVID-19 Solo yang saat ini mencapai 3.509 kasus.

Ikuti Arahan Luhut, Wagub DKI Minta Kantor Pemerintah Pusat Juga WFH 75 Persen
Indonesia
Ikuti Arahan Luhut, Wagub DKI Minta Kantor Pemerintah Pusat Juga WFH 75 Persen

Kebijakan WFH 75 persen bakal diterapkan di ibu kota dalam waktu dekat ini.

Partai Politik Diminta Segera Bersikap Soal RUU HIP
Indonesia
KPK Periksa Petinggi PT Cirebon Power Terkait Kasus Suap Izin PLTU 2
Indonesia
KPK Periksa Petinggi PT Cirebon Power Terkait Kasus Suap Izin PLTU 2

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Corporate Affair Director PT Cirebon Power Teguh Haryono, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 Cirebon.

Kemendagri Fasilitasi e-KTP Bagi Transgender, Begini Prosedur Bikinnya
Indonesia
Kemendagri Fasilitasi e-KTP Bagi Transgender, Begini Prosedur Bikinnya

"Dicatat sesuai jenis kelamin yang aslinya," tutur Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh