Petugas yang Biarkan Truk Tanah Lewati Bekasi Bakal Kena Sanksi Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat memasang rambu larangan melintas bagi truk pengangkut tanah di Jalan Raya Perjuangan, tepat di perlintasan kereta api Stasiun Bekasi. (ANTARA/Pradita Kurniawa

Merahputih.com - Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat membatasi jam operasional truk pengangkut tanah mulai pekan ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar menyatakan selain memberikan sanksi kepada sopir truk pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada petugas yang melakukan pembiaran truk tanah melintas di luar jam operasi.

Baca Juga:

Kena Imbas Bau Bantargebang, Bekasi Ajukan Kompensasi ke DKI Rp367 Miliar

"Kami akan berikan sanksi tegas jadi aturan ini harus diikuti oleh semua pihak," ujar Dadang, Senin (7/10).

Penindakan tersebut sesuai dengan instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 620/354/Huk tanggal 27 Januari 2015 tentang pelarangan jam tertentu truk tanah melintasi jalan di Kota Bekasi.

"Itu sudah tegas instruksinya bahwa truk-truk tanah bisa melintas di atas jam 21.00 WIB hingga 05.00 WIB, lebih dari itu dilarang," ucapnya.

Ilustrasi Truk (Antaranews)

Selain memberikan sanksi, sebagaimana dikutip Antara, pemerintah daerah juga akan memperketat pengawasan dengan menyiagakan petugas di Jalan Ahmad Yani, Ir. H. Juanda, Jendral Sudirman, serta Jalan H.M. Joyomartono.

Pengawasan itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan truk menjelang dimulainya jam operasional truk tanah.

Baca Juga:

Geledah Rumah Terduga Teroris di Bekasi, Densus Temukan Bendera ISIS dan Panah

Selain menambah petugas yang disiagakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap jam operasional truk tanah.

"Kita akan libatkan pihak kepolisian karena Dishub hanya bisa memeriksa izin KIR-nya saja. Nanti untuk surat-surat dan yang lainnya pihak kepolisian yang memeriksa," tutup Dadang. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Semakin Baik, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Tak Sampai Seribu Orang
Indonesia
Semakin Baik, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Tak Sampai Seribu Orang

Kasus COVID-19 di Jakarta makin hari semakin membaik. Sampai hari ini, kasus aktif di Jakarta tak sampai 1.000 orang.

Kompolnas Sebut Ancaman Kapolri 'Potong Kepala' Agar Polisi Tak Semena-mena
Indonesia
Kompolnas Sebut Ancaman Kapolri 'Potong Kepala' Agar Polisi Tak Semena-mena

Pimpinan yang bersikap masa bodoh dengan anak buah bakal berdampak negatif terhadap kinerja anggota Polri

KPK Garap 4 Legislator Muara Enim
Indonesia
KPK Garap 4 Legislator Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Senin (11/10).

Demi Ekonomi, Indonesia Sudah Izinkan WNA Bikin Film Komersial di Wilayah NKRI
Indonesia
Demi Ekonomi, Indonesia Sudah Izinkan WNA Bikin Film Komersial di Wilayah NKRI

Kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang sebagai jenis kegiatan visa tinggal terbatas dengan indeks visa C312.

Jembatan Suramadu Ditutup Saat Pergantian Tahun
Indonesia
Jembatan Suramadu Ditutup Saat Pergantian Tahun

Penutupan jembatan tersebut mulai 31 Desember pukul 22.00 WIB hingga 1 Januari 2022, pukul 05.00 WIB.

Ada Klaster Hajatan, Warga Bekasi Dilarang Gelar Resepsi Nikah
Indonesia
Ada Klaster Hajatan, Warga Bekasi Dilarang Gelar Resepsi Nikah

Ditemukannya klaster hajatan di salah satu perumahan yang berlokasi di Kecamatan Tarumajaya. membuat Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi melarang warga menggelar resepsi pernikahan.

Ridwan Kamil dan Anies Salat Subuh Bareng, Bercerita Soal Pangan
Indonesia
Ridwan Kamil dan Anies Salat Subuh Bareng, Bercerita Soal Pangan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Agung Sumedang.

Juli-September Kemenkeu Cairkan Bantuan Presiden Usaha Mikro Rp 3,6 Triliun
Indonesia
Juli-September Kemenkeu Cairkan Bantuan Presiden Usaha Mikro Rp 3,6 Triliun

BPUM telah tersalurkan kepada 9,8 juta penerima pada Januari-Juni 2021 dengan total anggaran mencapai Rp 11,76 triliun.

Dianggap Tolak Resolusi Cegah Genosida, Ini Penjelasan Kemenlu RI
Indonesia
Dianggap Tolak Resolusi Cegah Genosida, Ini Penjelasan Kemenlu RI

“Artinya R2P bukan barang baru. Ini sudah dibahas sejak dulu dan kita selalu terlibat dalam pembahasan,” ujar Febrian

Jokowi Kirim Surpres Revisi UU ITE ke DPR
Indonesia
Jokowi Kirim Surpres Revisi UU ITE ke DPR

Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak kepada Pemerintah untuk tetap memprioritaskan dan menjaga komitmen Revisi UU ITE.