Petugas Medis RSUD Koja Belum Terima Insentif Selama 5 Bulan Ilustrasi. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp

MerahPutih.com - Seluruh petugas medis di Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara belum menerima insentif penanganan COVID-19 selama 5 bulan dari Maret hingga Juli 2020.

Besaran uang tambahan yang diberikan untuk tenaga medis yakni, dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum/dokter gigi Rp10 juta, bidan atau perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.

Baca Juga:

Begini Perlakuan Negara terhadap Paramedis Meninggal akibat COVID-19

"Iyah, belum (terima). Kalau kami dari Maret 2020 mestinya sudah mulai terhitung diberi insentif sampai saat ini," ujar Direktur RSUD Koja IBN Banjar saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/8).

Banjar menerangkan, insentif itu diberikan per bulan secara proporsional atau disesuaikan dengan waktu jaga atau kerja para tenaga medis.

"Maksudnya kalau dalam sebulan itu ada 30 hari, kalau dia jaga sekali berarti 1 per 30 dikali Rp15 juta misalnya (untuk dokter spesialis) jadi kalau jaganya dalam sebulan 10 kali, ya sudah dikalikan saja seperti itu," papar dia.

Ilustrasi. Seorang dokter menunjukan sample darahnya saat dilakukan tes serelogi COVID-19 untuk dokter dan paramedis, di RS Siloam Kebun Jeruk, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.
Ilustrasi. Seorang dokter menunjukan sample darahnya saat dilakukan tes serelogi COVID-19 untuk dokter dan paramedis, di RS Siloam Kebun Jeruk, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.

Banjar mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data dan melengkapi persyaratan administrasi seluruh petugas di rumah sakit milik pemerintah itu.

"Karena kita juga harus lampirkan foto kopi, nomor rekening dan kartu pegawainya dia, termasuk surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah kami buat dan sudah kami kirim juga. Terus kemudian sampai saat ini personel untuk kami, di RSUD Koja, itu sama sekali belum diterima karena masih proses, mungkin," ujarnya.

Baca Juga:

MPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesehatan Mental Petugas Medis

Menurut Banjar, dana insentif itu berasal dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu akan dikirim melalui tranfer ke Pemda DKI.

Namun demikian, hingga saat ini dirinya belum mengetahui sudah sampai mana proses perkembangan dana insentif tersebut. Kata dia, mestinya setelah SPJ selesai maka dana insentif tersebut makin cepat turun.

"Jadi itu kan butuh proses, nah cuma memang sudah berjalan 5 bulan ini, dan mungkin karena Pemprov DKI harus buat perda dan aturan lain, karena dia menerima BOK baru dari kementerian, jadi mungkin prosesnya seperti apa," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tingkatkan Keamanan Tenaga Medis

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Urutan Ke-23 Dunia Sebaran Kasus COVID-19
Indonesia
Indonesia Urutan Ke-23 Dunia Sebaran Kasus COVID-19

Angka tersebut turut menyumbang 0,66 persen dari total kasus secara global yang mencapai 23.260.775 positif COVID-19.

IKAPPI Minta Anies Siapkan Lapak Darurat Bagi Pedagang Pasar Tanah Abang
Indonesia
IKAPPI Minta Anies Siapkan Lapak Darurat Bagi Pedagang Pasar Tanah Abang

IKAPPI berharap pasca kebakaran ini pemerintah melalui PD. Pasar Jaya menyiapkan pasar darurat agar pedagang pasar yang terdampak secara langsung dapat kembali berjualan.

Catat! Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Positif COVID-19
Indonesia
Catat! Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Positif COVID-19

Pemerintah bahkan juga menanggung biaya perawatan COVID-19 masyarakat yang tidak memiliki BPJS

Ekspor Buah Lokal Indonesia Meningkat Drastis Saat Pandemi
Indonesia
Ekspor Buah Lokal Indonesia Meningkat Drastis Saat Pandemi

Produk Domestik Bruto pertanian tumbuh sebesar 16,24 persen pada triwulan II 2020 (q to q). Bahkan, sektor pertanian (year on year) tetap berkontribusi positif sebesar 2,19 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Asal Papua Mengundurkan Diri dan Gabung OPM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Asal Papua Mengundurkan Diri dan Gabung OPM

Pada video, kamera tidak memperlihatkan wajah seorang pria yang mengenakan seragam Polri bernama Andy JR tersebut.

3 Juta Vaksin Sinovac Didistribusikan Januari 2021
Indonesia
3 Juta Vaksin Sinovac Didistribusikan Januari 2021

Dalam vaksinasi ini, pemerintah akan memprioritaskan tenaga kesehatan dahulu

 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS
Indonesia
75 Pegawai KPK Dinyatakan Tidak Lolos Tes PNS

Syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen untuk menjadi ASN yakni, harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.

Jumlah Penduduk di Jawa Terus Merosot
Indonesia
Jumlah Penduduk di Jawa Terus Merosot

Sebaliknya persentase penduduk di Kalimantan meningkat dari 5,5 persen pada 2000 menjadi 6,15 persen pada 2020

Terkait Kasus Tanah di Labuan Bajo, Kejati NTT Sita 2 Aset Tanah Milik Tersangka
Indonesia
Terkait Kasus Tanah di Labuan Bajo, Kejati NTT Sita 2 Aset Tanah Milik Tersangka

"Dua tanah itu diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah Pemda Manggarai Barat," ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim

Terungkap! Nama-Nama Kasatgas KPK yang Tangani Kasus Besar dan Ikut Dinonaktifkan
Indonesia
Terungkap! Nama-Nama Kasatgas KPK yang Tangani Kasus Besar dan Ikut Dinonaktifkan

Sebab, mereka yang dinonaktifkan adalah pegawai-pegawai KPK yang berintegritas