Petugas Medis RSUD Koja Belum Terima Insentif Selama 5 Bulan Ilustrasi. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp

MerahPutih.com - Seluruh petugas medis di Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara belum menerima insentif penanganan COVID-19 selama 5 bulan dari Maret hingga Juli 2020.

Besaran uang tambahan yang diberikan untuk tenaga medis yakni, dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum/dokter gigi Rp10 juta, bidan atau perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.

Baca Juga:

Begini Perlakuan Negara terhadap Paramedis Meninggal akibat COVID-19

"Iyah, belum (terima). Kalau kami dari Maret 2020 mestinya sudah mulai terhitung diberi insentif sampai saat ini," ujar Direktur RSUD Koja IBN Banjar saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/8).

Banjar menerangkan, insentif itu diberikan per bulan secara proporsional atau disesuaikan dengan waktu jaga atau kerja para tenaga medis.

"Maksudnya kalau dalam sebulan itu ada 30 hari, kalau dia jaga sekali berarti 1 per 30 dikali Rp15 juta misalnya (untuk dokter spesialis) jadi kalau jaganya dalam sebulan 10 kali, ya sudah dikalikan saja seperti itu," papar dia.

Ilustrasi. Seorang dokter menunjukan sample darahnya saat dilakukan tes serelogi COVID-19 untuk dokter dan paramedis, di RS Siloam Kebun Jeruk, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.
Ilustrasi. Seorang dokter menunjukan sample darahnya saat dilakukan tes serelogi COVID-19 untuk dokter dan paramedis, di RS Siloam Kebun Jeruk, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.

Banjar mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data dan melengkapi persyaratan administrasi seluruh petugas di rumah sakit milik pemerintah itu.

"Karena kita juga harus lampirkan foto kopi, nomor rekening dan kartu pegawainya dia, termasuk surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah kami buat dan sudah kami kirim juga. Terus kemudian sampai saat ini personel untuk kami, di RSUD Koja, itu sama sekali belum diterima karena masih proses, mungkin," ujarnya.

Baca Juga:

MPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesehatan Mental Petugas Medis

Menurut Banjar, dana insentif itu berasal dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu akan dikirim melalui tranfer ke Pemda DKI.

Namun demikian, hingga saat ini dirinya belum mengetahui sudah sampai mana proses perkembangan dana insentif tersebut. Kata dia, mestinya setelah SPJ selesai maka dana insentif tersebut makin cepat turun.

"Jadi itu kan butuh proses, nah cuma memang sudah berjalan 5 bulan ini, dan mungkin karena Pemprov DKI harus buat perda dan aturan lain, karena dia menerima BOK baru dari kementerian, jadi mungkin prosesnya seperti apa," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tingkatkan Keamanan Tenaga Medis

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terus Bertambah, Buronan DPO Teroris di Jakarta Kini Enam Orang
Indonesia
Terus Bertambah, Buronan DPO Teroris di Jakarta Kini Enam Orang

Mabes Polri mengungkap saat ini jumlah terduga teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Densus 88 Antiteror menjadi enam orang.

Kerusuhan Meluas hingga Menteng, Polisi Minta Warga Tak Keluar Rumah
Indonesia
Kerusuhan Meluas hingga Menteng, Polisi Minta Warga Tak Keluar Rumah

Demo Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara berujung aksi anarkis.

Komnas HAM Minta Institusi TNI Lebih Peduli terhadap Hak Asasi Manusia
Indonesia
Komnas HAM Minta Institusi TNI Lebih Peduli terhadap Hak Asasi Manusia

Komnas HAM mendorong berbagai pihak untuk memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Polda Metro Jaya Tangkap 4 Pengedar Dollar Palsu di Bekasi
Indonesia
Polda Metro Jaya Tangkap 4 Pengedar Dollar Palsu di Bekasi

Polda Metro Jaya menangkap empat pelaku pengedar uang dollar Amerika Serikat palsu di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

'Hantu Laut' Turun Tangan Bubarkan Pendemo Omnibus Law, Marinir-Massa Berpelukan
Indonesia
'Hantu Laut' Turun Tangan Bubarkan Pendemo Omnibus Law, Marinir-Massa Berpelukan

Selain itu, beberapa massa aksi juga terlihat memeluk anggota TNI dan berjanji tidak akan membuat kerusuhan

Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah
Indonesia
Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tidak Bersalah

"Saya dari awal ketika masuk sini saya tidak bersalah, cuma saya bertanggung jawab atas yang terjadi kementrian saya, saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya," kata Edhy di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4).

Waspadai Sejumlah Tempat saat Ramadan Yang Bisa Jadi Penularan COVID-19
Indonesia
Waspadai Sejumlah Tempat saat Ramadan Yang Bisa Jadi Penularan COVID-19

Tren kasus positif COVID-19, terutama sejak minggu ketiga Januari sampai awal April 2021 sempat mengalami penurunan.

Koordinasi Penambahan Jaksa, Deputi Penindakan KPK Sambangi Kejagung
Indonesia
Koordinasi Penambahan Jaksa, Deputi Penindakan KPK Sambangi Kejagung

Kejagung telah mengirimkan 23 jaksanya untuk mengikuti seleksi

KPK Dalami Peran PT Adonara Propertindo Siapkan Lahan untuk Sarana Jaya
Indonesia
KPK Dalami Peran PT Adonara Propertindo Siapkan Lahan untuk Sarana Jaya

Melalui Tommy dan wakil Anja, Yoory Corneles mengatur pertemuan

Rantis Polisi Kena Tembak Saat Aparat-KKB Saling Baku Tembak
Indonesia
Rantis Polisi Kena Tembak Saat Aparat-KKB Saling Baku Tembak

Baku tembak terjadi antara aparat dengan kelompok Numbuk Telenggen