Petugas Medis RSUD Koja Belum Terima Insentif Selama 5 Bulan Ilustrasi. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp

MerahPutih.com - Seluruh petugas medis di Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara belum menerima insentif penanganan COVID-19 selama 5 bulan dari Maret hingga Juli 2020.

Besaran uang tambahan yang diberikan untuk tenaga medis yakni, dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum/dokter gigi Rp10 juta, bidan atau perawat Rp7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp5 juta.

Baca Juga:

Begini Perlakuan Negara terhadap Paramedis Meninggal akibat COVID-19

"Iyah, belum (terima). Kalau kami dari Maret 2020 mestinya sudah mulai terhitung diberi insentif sampai saat ini," ujar Direktur RSUD Koja IBN Banjar saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/8).

Banjar menerangkan, insentif itu diberikan per bulan secara proporsional atau disesuaikan dengan waktu jaga atau kerja para tenaga medis.

"Maksudnya kalau dalam sebulan itu ada 30 hari, kalau dia jaga sekali berarti 1 per 30 dikali Rp15 juta misalnya (untuk dokter spesialis) jadi kalau jaganya dalam sebulan 10 kali, ya sudah dikalikan saja seperti itu," papar dia.

Ilustrasi. Seorang dokter menunjukan sample darahnya saat dilakukan tes serelogi COVID-19 untuk dokter dan paramedis, di RS Siloam Kebun Jeruk, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.
Ilustrasi. Seorang dokter menunjukan sample darahnya saat dilakukan tes serelogi COVID-19 untuk dokter dan paramedis, di RS Siloam Kebun Jeruk, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp.

Banjar mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data dan melengkapi persyaratan administrasi seluruh petugas di rumah sakit milik pemerintah itu.

"Karena kita juga harus lampirkan foto kopi, nomor rekening dan kartu pegawainya dia, termasuk surat pertanggungjawaban (SPJ) sudah kami buat dan sudah kami kirim juga. Terus kemudian sampai saat ini personel untuk kami, di RSUD Koja, itu sama sekali belum diterima karena masih proses, mungkin," ujarnya.

Baca Juga:

MPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesehatan Mental Petugas Medis

Menurut Banjar, dana insentif itu berasal dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu akan dikirim melalui tranfer ke Pemda DKI.

Namun demikian, hingga saat ini dirinya belum mengetahui sudah sampai mana proses perkembangan dana insentif tersebut. Kata dia, mestinya setelah SPJ selesai maka dana insentif tersebut makin cepat turun.

"Jadi itu kan butuh proses, nah cuma memang sudah berjalan 5 bulan ini, dan mungkin karena Pemprov DKI harus buat perda dan aturan lain, karena dia menerima BOK baru dari kementerian, jadi mungkin prosesnya seperti apa," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tingkatkan Keamanan Tenaga Medis

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNPT Ajak Santri Tetap Setia ke Pancasila dan UUD 1945
Indonesia
BNPT Ajak Santri Tetap Setia ke Pancasila dan UUD 1945

Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional ini merupakan salah satu dari 3 unsur penting tugas pencegahan terorisme

Driver Gojek Diciduk Polisi karena Sebar Hoaks Marak Pembegalan di Jakut
Indonesia
Driver Gojek Diciduk Polisi karena Sebar Hoaks Marak Pembegalan di Jakut

Menurut Budhi, atas kejadian itu, penyidik mendatangi lokasi sambil melakukan olah TKP, dan tim cyber.

Hukuman Para Pengadil Bagi Penyiram Air Keras
Indonesia
Hukuman Para Pengadil Bagi Penyiram Air Keras

JPU menguraikan kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel. Aksi tersebut, dikatakan, dilakukan sebatas untuk memberikan pelajaran kepada Novel.

Empat Tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 Buka Celah Politik Uang
Indonesia
Empat Tahapan dalam Pilkada Serentak 2020 Buka Celah Politik Uang

Empat tahapan Pilkada 2020 disinyalir memiliki titik paling rawan terjadinya praktik politik uang.

Tak Proporsional BIN Disalahkan Gegara Djoko Tjandra Keluar Masuk Indonesia
Indonesia
Tak Proporsional BIN Disalahkan Gegara Djoko Tjandra Keluar Masuk Indonesia

Karena kalau melihat cerita dan kasusnya, banyak pihak oknum yang sudah diproses secara hukum

Pandemi COVID-19 Makin Masif, MUI Setuju Diadakan Zikir Nasional
Indonesia
Pandemi COVID-19 Makin Masif, MUI Setuju Diadakan Zikir Nasional

Usulan menyelengarakan istighotsah dan Dzikir Nasional muncul pada saat Raker Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama

Dua Terpidana Penyerang Novel Bakal Dipecat dari Polri?
Indonesia
Dua Terpidana Penyerang Novel Bakal Dipecat dari Polri?

“Itu berproses terkait dengan statusnya tentunya nanti ada proses sendiri karena memang bagaimana proses penghentian anggota polri dari kepolisian negara RI, itu ada aturan mainnya,” katanya.

Masih Sakit, Edhy Prabowo Kembali Absen Rapat di DPR
Indonesia
Masih Sakit, Edhy Prabowo Kembali Absen Rapat di DPR

Sejak 8 September lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar ini pertama kali tersiar di Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP).

264 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182 Diterima Tim DVI
Indonesia
264 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182 Diterima Tim DVI

Tim DVI Polri telah menerima 264 kantong berisi barang-barang yang diduga milik penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Tim DVI akan memeriksa kepemilikan barang-barang tersebut.

Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat
Indonesia
Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat

Keputusan Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB total bukan langkah tepat menekan laju kasus corona di ibu kota.