Petisi #KPIJanganUrusinNetflix Didukung 75 Ribu Orang Penggagas petisi #KPIJanganUrusinNetflix Dara Nasution (bawah, kedua kanan) bersama koalisi masyarakat sipil. (ANTARA News/Boyke Ledy Watra)

BELUM lama ini warganet ramai membicarakan tentang wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan melakukan pengawasan terhadap Netflix dan Youtube. Banyak yang menganggap hal itu terlalu berlebihan hingga akhirnya muncul petisi dengan tagar #KPIJanganUrusinNetflix.

Menariknya petisi ini mendapat banyak dukungan. Tak tanggung-tanggung, ada 75 ribu orang yang menyatakan tidak sepakat atas wacana tersebut. Petisi tersebut dibuat oleh seorang warga bernama Dara Nasution pada laman change.org.

Baca juga: Aplikasi Discord Akan Buat Fitur 'Live-Streaming'

Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo menerima petisi penolakan pengawasan Netflix, YouTube dan Facebook di Jakarta, Rabu, (14/08/2019). (ANTARA News/Boyke Ledy Watra)
Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo menerima petisi penolakan pengawasan Netflix, YouTube dan Facebook di Jakarta, Rabu, (14/08). (ANTARA News/Boyke Ledy Watra)

Perempuan yang juga menjadi juru bicara Partai Solidaritas Indonesia itu kemudian menyerahkan hasil petisi ke Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo di Kantor KPI di Jakarta, Rabu (14/8).

Di sana ia juga mempertanyakan fungsi sebenarnya KPI. Hal itu karena masih banyak tayangan-tayangan di televisi yang dianggap Dara tidak berkualitas.

"Apa sinetron azab itu mencerminkan karakter bangsa? Apa talkshow yang mengeksploitasi penderitaan orang itu menunjukkan kepribadian bangsa? Saya kira tidak," katanya seperti diberitakan Antaranews.com.

Menurut Dara, ada beberapa alasan mengapa petisi yang ia buat mendapat banyak dukungan. Pertama KPI hanyalah sebatas mengatur penyiaran televisi dan radio. KPI tidak punya kapasitas untuk masuk ke wilayah konten dan media digital.

Baca juga: Yosi Project Pop: Pikiran Porno Jadi Penghalang Kreativitas Seni

Penggagas penolakan wacana pengawasan YouTube dan Netflix oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dara Nasution (kedua kiri) menyerahkan petisi penolakan kepada perwakilan KPI, di Jakarta, Rabu, (14/08/2019). (ANTARA News/Boyke Ledy Watra)
Penggagas penolakan wacana pengawasan YouTube dan Netflix oleh KPI Dara Nasution (kedua kiri) menyerahkan petisi penolakan kepada perwakilan KPI, di Jakarta, Rabu, (14/08). (ANTARA News/Boyke Ledy Watra)

Kedua, KPI tidak punya kewenangan melakukan sensor pada tanyangan dan melarangnya. Ketiga Youtube dan Netflix menjadi tontonan alternatif masyarakat karena menganggap kinerja KPI buruk dalam mengawasi tayangan televisi.

Terakhir menonton Netflix harus berbayar. Artinya Netflix adalah barang konsumsi yang digunakan setelah melakukan pembayaran. "KPI sebagai lembaga negara seharusnya tidak terlalu banyak ikut campur pada pilihan-pilihan personal warganya," kata Dara.

Sementara itu, rencananya KPI akan memberikan penjelasan resmi soal Netlfix dan Youtube pada tanggal 21 Agustus mendatang. "Tanggal 20 Agustus nanti kami akan ada rapat, nah jawabannya nanti di tanggal 21 Agustus," kata Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo.

Baca juga: Lomba 17 Agustusan yang Unik dan Menghibur


Tags Artikel Ini

Muchammad Yani