Petinggi Parpol tidak Senang dengan Ancaman Reshuffle Ketum Golkar Airlangga dan Ketum Gerindra Prabowo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pertemuan sejumlah petinggi partai politik dalam beberapa hari terakhir menandakan Koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dianggap resah menanggapi reshuffle kabinet.

Yang teranyar, beberapa partai mengadakan pertemuan, antara lain Partai Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat.

Baca Juga

Ancam Reshuffle Kabinet, Jokowi Cuma Gertak Sambal

Pengamat Politik Indopolling Network Wempy Hadir menilai pertemuan sejumlah petinggi partai politik itu dilakukan karena Jokowi mengancam merombak Kabinet meski tak kunjung terjadi.

"Ini merupakan feedback pernyataan Jokowi yang marah-marah soal reshuffle. Ini sinyal bahwa mereka tidak happy ada isu reshuffle," kata dia.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ungkap pemerintah siapkan empat kebijakan ekonomi nasional hadapi pandemi corona
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: antaranews)

Menurutnya, kegundahan ini tak lepas dari buruknya kinerja kabinet di mata masyarakat. Bahkan, berdasarkan hasil beberapa lembaga survei, approval rating kinerja pemerintahan di bawah 50 persen.

"Apalagi Golkar. Ada Ketum Golkar dan beberapa pasukannya yang menjadi menteri, dan kita juga tahu dari Gerindra (masuk dalam kabinet)," ujar dia.

Baca Juga

Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahardiansyah mengulas dari sisi transparansi. Menurutnya, dari sisi kebijakan publik, kabinet pemerintahan periode kedua sangat menonjol.

"Ada apa sesungguhnya? Marah-marahnya kapan, terungkapnya kapan. Kinerja dari sisi kebijakan publik, ada beberapa kinerja yang lebih menonjol adalah kontroversinya. Seperti KKP, Menkumham," kata dia.

Selama ini, menteri dinilai Trubus terkesan lepas dari tupoksi, lemah koordinasi, dan kolaborasi dengan daerah dalam penanganan masalah kesehatan. Data insentif kesehatan yang belum dicairkan juga belum selesai.

Mengenai rapid test dan PCR berbayar, kata Trubus, seyogyanya sejak awal beri rambu-rambu agar jangan ada yang aji mumpung.

Dia menyoroti sejumlah kementerian, antara lain terkait banyaknya karyawan terkena PHK selama masa pandemi COVID-19. Dia menilai kinerja antar kementerian tidak terlihat. Belakangan, kata dia, ada tiga kementerian yang mengecewakan.

Baca Juga

Pengamat: Kenapa harus Marah-marah, Kalau Akhirnya tidak Ada Reshuffle

Selain itu, aspek transparansi dan aspek akuntabilistas. Ini akan berhubungan dengan efek domino yang akan terjadi di daerah, penanganan corona jadi tidak tertangani dengan baik. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI: TPU Tegal Alur Bisa Tampung Jenazah COVID-19
Indonesia
DPRD DKI: TPU Tegal Alur Bisa Tampung Jenazah COVID-19

"Tapi kan Pondok Rangon gak bilang Tegal Alur. Makanya saya bilang masih ada di Tegal Alur, gak usah khawatir," ujar Syarif

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Jujur Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Jujur Soal UU Cipta Kerja

Jalan keluar atas persoalan pro dan kontra omnibus law UU Cipta Kerja adalah dengan mengedepankan transparansi.

Segera Jadi 'Pesakitan', Eks Menpora Nahrawi Minta Doa Biar Lancar
Indonesia
Segera Jadi 'Pesakitan', Eks Menpora Nahrawi Minta Doa Biar Lancar

Jaksa KPK memiliki waktu maksimal 14 hari menyusun dakwaan eks Menpora Imam Nahrawi.

100 Dokter Wafat Akibat COVID-19, DPR Desak Istana Bikin Monumen Buat Tenaga Medis
Indonesia
100 Dokter Wafat Akibat COVID-19, DPR Desak Istana Bikin Monumen Buat Tenaga Medis

Jumlah dokter paru di Indonesia hanya sekitar 1.976 orang

DPRD Stop Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM bila...
Indonesia
DPRD Stop Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM bila...

Pandapotan Sinaga meninjau langsung proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM).

PKS Tegaskan Tolak Pembentukan Pansus Banjir Jakarta
Indonesia
PKS Tegaskan Tolak Pembentukan Pansus Banjir Jakarta

Abdurrahman Suhaimi akhirnya menanggapi wacana sejumlah anggota terkait pembentukan panitia khusus (pansus) banjir.

KPK Periksa Eks Bupati Ponorogo Terkait Kasus Pencucian Uang
Indonesia
KPK Periksa Eks Bupati Ponorogo Terkait Kasus Pencucian Uang

Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan

PDIP Rela Lepas Ahok
Indonesia
PDIP Rela Lepas Ahok

Eriko menilai Ahok cocok menjadi pimpinan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan

[HOAKS atau FAKTA]: Handphone Bisa Disadap Aparat Melalui Nomor IMEI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Handphone Bisa Disadap Aparat Melalui Nomor IMEI

Beredar kembali informasi lama tentang ponsel dapat disadap polisi melalui nomor IMEI.