Petinggi Parpol Ramai-ramai Tolak Penundaan Pemilu 2024 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA). (Foto: Istimewa)

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disuarakan sejumlah petinggi partai politik. Mereka mengungkapkan berbagai macama alasan agar Pemilu ditunda.

Namun, tidak semua para pimpinan parpol setuju dengan ide tersebut. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia menegaskan akan tetap menghormati konstitusi.

Baca Juga

Pemilu Ditunda, Indeks Demokrasi Indonesia Bakal Jeblok

"Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat," kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Rabu (2/3).

Dalam konstitusi RI, UUD 1945, dinyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dahnil mengatakan Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu ingin menjaga demokrasi sehat di Indonesia. Prabowo yang dikenal tiga kali ikut Pilpres ini juga terus menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh politik.

"Pak Prabowo juga terus komunikasi dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh politik lainnya, baik dari partai politik maupun tokoh-tokoh lainnya," ujarnya.

Baca Juga

Cak Imin Pasrah Jika Istana Tidak Respon Usulan Penundaan Pemilu

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan partainya memegang teguh aturan bernegara merujuk pada konstitusi.

Paloh mengemukakan, Partai Nasdem tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi. Karena itu, Nasdem menolak pengunduran pemilu.

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," kata Paloh dalam siaran pers.

Sikap Gerindra dan Nasdem itu menambah jumlah partai politik yang menolak penundaan pemilu setelah sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan mengambil sikap yang sama.

Seperti diketahui Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Usul ini disetujui Ketum PAN Zulkifli Hasan. (Knu)

Baca Juga

Elit PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Salatiga Digoyang Rentetan Gempa Bumi, Aktivitas Gunung Merapi Normal
Indonesia
Salatiga Digoyang Rentetan Gempa Bumi, Aktivitas Gunung Merapi Normal

sejauh ini dampak gempa di Kota Salatiga sekitar tidak berpengaruh pada aktivitas Gunung Merapi. Aktivitas Gunung Merapi dalam rentang 12 jam, sejak Sabtu pukul 00.00 WIB hingga 12.00 WIB tidak terlalu signifikan.

Penumpang KRL Alami Peningkatan Seiring Dibukanya Kegiatan Ekonomi
Indonesia
Penumpang KRL Alami Peningkatan Seiring Dibukanya Kegiatan Ekonomi

KAI Commuter mencatat pertambahan volume pengguna kereta rel listrik (KRL).

Kinerja Jokowi-Ma'ruf Dinilai Turun, KSP Sebut Dampak Perang Rusia-Ukraina
Indonesia
Kinerja Jokowi-Ma'ruf Dinilai Turun, KSP Sebut Dampak Perang Rusia-Ukraina

Di tengah berbagai risiko global yang muncul, perekonomian Indonesia mampu melanjutkan tren perbaikan yang konsisten.

Erupsi Gunung Anak Krakatau Tak Berdampak pada Aktivitas Penerbangan
Indonesia
Erupsi Gunung Anak Krakatau Tak Berdampak pada Aktivitas Penerbangan

Status Gunung Anak Krakatau, di perairan wilayah perbatasan Provinsi Lampung dan Banten, naik ke Level III dari sebelumnya Level II.

Polisi Bakal Periksa Setiap Kendaraan di Bogor, Cari Penumpang Belum Vaksin Booster
Indonesia
Polisi Bakal Periksa Setiap Kendaraan di Bogor, Cari Penumpang Belum Vaksin Booster

Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor bakal membuat pos pemeriksaan atau check point ketika arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2022 di perbatasan Kota Bogor.

 Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun
Indonesia
Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Parkir Liar di Kota Bandung Siap-siap Harus Bayar Rp 1 Juta
Indonesia
Parkir Liar di Kota Bandung Siap-siap Harus Bayar Rp 1 Juta

Batas waktu pengambilan 3 hari maksimal (setelah penderakan) dan pemkot berkolaborasi dengan kepolisian jika mobil tersebut mobil curian.

Polisi Hentikan Kasus Kecelakaan Maut Bus TransJakarta
Indonesia
Polisi Hentikan Kasus Kecelakaan Maut Bus TransJakarta

“Karena pengemudi yang jadi tersangka meninggal dunia, maka kita hentikan dengan mekanisme SP3,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo

Dasco Ungkap Alasan Pimpinan DPR Belum Izinkan Pembahasan RUU TPKS
Indonesia
Dasco Ungkap Alasan Pimpinan DPR Belum Izinkan Pembahasan RUU TPKS

Pimpinan DPR belum mengizinkan rapat kerja awal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada masa reses.

KPK Periksa Staf Penilai KJPP Wahyono Adi dan Rekan Terkait Kasus Tanah Munjul
Indonesia
KPK Periksa Staf Penilai KJPP Wahyono Adi dan Rekan Terkait Kasus Tanah Munjul

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf penilai di Kantor Jasa Penilai Publik Wahyono Adi dan Rekan, Rafli Akbar Rafsabjani, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.