Peternak Sapi Buang Susu, Legislator Ingatkan Pidato Prabowo

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 11 November 2024
Peternak Sapi Buang Susu, Legislator Ingatkan Pidato Prabowo

Gedung Parlemen Senaya Jakarta. Foto: Dok/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para peternak sapi perah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur, ramai-ramai membuang susu produksinya lantaran tak terserap dampak adanya pembatasan kuota di industri pengolahan susu (IPS).

Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto berharap, kejadian itu dapat menjadi perhatian semua pihak. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya bersatu padu untuk menyelesaikan persoalan bangsa di berbagai bidang.

“Semoga kejadian ini menjadi perhatian kita semua bahwa benar kata Presiden kita harus bersatu padu menyelesaikan persoalan bangsa ini di segala bidang agar meraih cita-cita kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/11).

Menurutnya, langkah para peternak sapi perah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur yang ramai-ramai membuang susu produksinya merupakan bukti kerja-kerja dari hulu ke hilir tidak sinkron.

Baca juga:

Aksi Protes Buang Susu Hasil Panen, Dinas Peternakan Jateng Angkat Bicara

“Kalau emang ada maintenance pabrik atau perubahan standar kualitas susu yang masuk pabrik, tentunya para peternak diberikan pembinaan secara benar sehingga terhindar dari persoalan ini,” ujarnya.

Politikus Demokrat ini tak menampik, langkah pemerintah melakukan impor susu juga menjadi penyebab pabrik membatasi kuota susu peternak lokal. Ia mengatakan jika hal tersebut benar maka semua elemen harus bersatu untuk meningkatkan rasa nasionalisme.

Bambang mendukung langkah Presiden Prabowo untuk memecah beberapa kementerian agar lebih fokus dan spesifik menyelesaikan berbagai masalah, termasuk yang sedang dialami para peternak sapi saat ini.

“Ini lebih jelas sehingga akan lebih fokus terhadap tupoksinya. Makin sempit agar bisa kontrol proses dari hulu hingga hilir seperti kejadian pada peternak sapi yang semestinya tidak boleh terjadi karena akan terkontrol dengan cermat antara produksi susu dengan pabrik pengolahan susu,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan kembali pidato Prabowo seusai dilantik menjadi Presiden RI di hadapan MPR RI yang membuka harapan baru bagi masa depan Bangsa Indonesia. Pidato Prabowo, kata dia, secara tegas mengajak seluruh komponen bangsa bersatu padu menyelesaikan persoalan Bangsa agar meraih cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Sebuah pernyataan sikap luar biasa tentu perlu kita hargai bersama dengan membantu sesuai peran masing-masing,” tutup Bambang. (Pon)

#DPR RI #Peternakan Sapi #Susu #Aksi Protes
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan