Peter Gontha Minta Gajinya sebagai Komisaris Garuda Dihentikan Anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia, Peter F Gontha. Foto: Facebook Peter Gontha

MerahPutih.com - Garuda Indonesia sedang diterpa krisis keuangan yang membuat utang semakin menumpuk. Bahkan, maskapai pelat merah itu terancam bangkrut.

Menanggapi kondisi buruk tersebut, salah satu anggota dewan komisaris Garuda, Peter F Gontha rela untuk tidak dibayar gajinya atau menghentikan pembayaran honorarium bulanan miliknya.

Baca Juga

Garuda Indonesia Beri Layanan Gratis Test Antigen

Menurutnya, hal ini sebagai langkah untuk meringankan beban Garuda. Peter berharap, aksinya yang tidak untuk digaji saat ini bisa diikuti oleh teman-temannya di Garuda.

"Permohon pemberhentian Pembayaran Honorarium saya. Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka," tulis Peter Gontha melalui Instagram resminya @petergontha, Rabu (2/6).

Seperti diketahui, PT Garuda Indonesia dikabarkan alami guncangan hebat akibat situas wabah COVID-19. Hal tersebut membuat penumpang pesawat menurun drastis. Anjloknya penumpang membuat keuangam memburuk. Garuda ternyata berdampak pada nilai utang yang mencapai Rp 70 triliun.

Foto: Peter Gontha

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menuturkan, jika Garuda Indonesia berutang 4,9 miliar dollar AS, senilai sebesar Rp 70 triliun. Parahnya, nilai utang itu nantinya akan bertambah setiap bulannya sekitar Rp1 triliun karena terus menunda pembayaran.

Bukan kali ini saja Peter buka suara mengenai kondisi Garuda. Ia pernah vokal meminta instansi atau lembaga pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan pihak kepolisian melakukan penelusuran dan melakukan audit forensik keuangan Garuda.

Peter menduga ada perilaku korupsi yang selama ini membuat keuangan Garuda sulit untuk berjalan di jalur yang positif.

"Di samping kesalahan manejemen selama 20 tahun terakhir, saya meminta BPK, KPK, kejaksaan, kepolisian atau siapapun untuk melakukan audit forensik mengenai korupsi yang terjadi di Garuda selama ini,” tuturnya.

Dugaan tersebut muncul berdasarkan beberapa faktor di antaranya harga sewa Garuda bisa hampir dua kali lipat lebih mahal dari harga di pasar. Selain itu, sampai saat ini terjadi pembelian pesawat yang salah dan tidak tepat untuk tujuannya, dan berbagai hal lainnya yang tidak efisien. (Asp)

Baca Juga

Ciptakan Kerugian, Garuda Balikin Pesawat Bombardier

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu
Indonesia
Revisi UU Pemilu Belum Tentu Lebih Baik, PAN: Sebaiknya Tidak Membahas Itu

UU Pemilu yang ada saat ini dirancang untuk 4-5 kali pelaksanaan Pemilu

KRI Temukan Dugaan Titik Kotak Hitam SJ-182, Kopaska Sampai Denjaka Terjun ke Laut
Indonesia
KRI Temukan Dugaan Titik Kotak Hitam SJ-182, Kopaska Sampai Denjaka Terjun ke Laut

Titik dugaan lokasi kotak hitam sudah ditemukan KRI Rigel-933

Diduga Tercemar, Dinas Lingkungan Hidup DKI Ambil Sampel Air Laut
Indonesia
Diduga Tercemar, Dinas Lingkungan Hidup DKI Ambil Sampel Air Laut

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta melakukan pengambilan sampel air laut di sejumlah titik pesisir Ibu Kota menindaklanjuti kabar teluk Jakarta yang diduga tercemar Paracetamol.

Gantikan Yusri Yunus, Kombes Endra Zulpan Jabat Kabid Humas Polda Metro Jaya
Indonesia
Gantikan Yusri Yunus, Kombes Endra Zulpan Jabat Kabid Humas Polda Metro Jaya

Salah satu jabatan yang diserahterimakan adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kombes Endra Zulpan mengambil alih tongkat komando yang sebelumnya dipegang Brigjen Yusri Yunus.

Lima Titik Lokasi Vaksinasi Keliling, Senin (2/8)
Indonesia
Lima Titik Lokasi Vaksinasi Keliling, Senin (2/8)

Cara daftar vaksin keliling ini mudah, masyarakat hanya mendaftar melalui aplikasi resmi vaksin Pemprov DKI yaitu JAKI.

Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang
Indonesia
Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang

hal lain yang perlu mendapat perhatian penyelenggara pemilu, adalah pemilih akan sulit menjaga kemurnian suaranya karena serangan dan tekanan politik uang yang tidak terbendung yang melibatkan orang kuat di sekitarnya.

Gubernur Bali Hapus Kebijakan Ganjil Genap di Sanur dan Kuta
Indonesia
Gubernur Bali Hapus Kebijakan Ganjil Genap di Sanur dan Kuta

Kebijakan itu sebelumnya telah berjalan sejak 25 September 2021.

DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri
Indonesia
DPR Nilai Pemerintah Lebih Fokus Produksi Vaksin Luar Negeri

DPR mengkritisi pemerintah yang terkesan mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari Tiongkok dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Cara Satgas Jamin Pengungsi Gempa Sulbar Tak Terpapar COVID-19
Indonesia
Cara Satgas Jamin Pengungsi Gempa Sulbar Tak Terpapar COVID-19

Doni juga meminta penanganan pengungsi yang tergolong kelompok rentan dipisahkan dengan kelompok usia muda

Puluhan Tempat Usaha di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan saat Tahun Baru
Indonesia
Puluhan Tempat Usaha di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan saat Tahun Baru

Satpol PP DKI Jakarta menindak puluhan tempat usaha yang dikenakan sanksi penyegelan atau penutupan sementara selama 1x24 jam.