Pesepeda Bandel Berpotensi Bakal Ditindak dengan Penyitaan KTP Uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww

MerahPutih.com - Ditlantas Polda Metro Jaya terus mematangkan dasar penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan pengguna sepeda di jalan.

Koordinasi bakal dilakukan bersama kejaksaan dan pengadilan, termasuk meminta masukan dari ahli hukum.

"Untuk melakukan penegakan hukum kepada para pengguna sepeda ini memang dasarnya ada yaitu, pasal 299 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana disebutkan bagi kendaraan yang tidak bermotor wajib menggunakan jalur yang sudah digunakan yang diatur dalam pasal 122," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo kepada wartawan, Senin (31/5).

Baca Juga:

Dishub dan Polisi Salahkan Pesepeda Yang Berada di Jalur Kanan Jalan

Pasal 299 UU LLAJ itu berbunyi, "Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu."

Sambodo menegaskan, standar operasional prosedur penegakan hukum terhadap pengendara sepeda harus benar agar tidak menjadi masalah ke depannya.

"Misalnya kalau misal penindakan yang disita apanya, nih? Cukup KTP-nya si pesepada atau sepedanya itu sendiri, bagaimana registrasi dan sebagainya tentu ini harus dibicarakan lebih lanjut," jelasnya.

Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Menurut Sambodo, penindakan terhadap pengendara kendaraan tidak bermotor merupakan hal baru di Indonesia.

Karena memang, kendaaran sepeda ini tidak ada STNK dan penggunanya tidak memerlukan SIM.

"Kami akan undang rapat untuk tentukan bagaimana pelaksanaan di lapangan dalam hal penegakan hukum terhadap pasal 299," ungkapnya.

Baca Juga:

Pimpinan Komisi III Dukung Rencana Peniadaan Jalur Sepeda Permanen di Sudirman

Sambodo menyampaikan, permasalahan penindakan hukum kepada pesepeda yang melanggar hukum harus segera dipastikan standar operasional prosedurnya (SOP).

"Apalagi sebetulnya sudah ada jalur sepeda yang disiapkan oleh pemerintah khususnya di Jalan Sudirman-Thamrin," katanya.

Sambil menunggu SOP penindakan, pengendara sepeda yang keluar jalur sesuai pasal 299, tambah Sambodo, diimbau kepada semua pengguna jalan agar berbagi ruang jalan. (Knu)

Baca Juga:

Pembangunan Tugu Sepeda di Sudirman Dianggap Pemborosan Anggaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hore CFD di Surabaya Dibuka Lagi, tapi Pindah Lokasi
Indonesia
Hore CFD di Surabaya Dibuka Lagi, tapi Pindah Lokasi

Lokasi CFD sudah berubah dan ditetapkan di wilayah Kembang Jepun.

Bank DKI Realisasikan Kredit DP 0 Rupiah Sebesar Rp 198,8 Miliar
Indonesia
Bank DKI Realisasikan Kredit DP 0 Rupiah Sebesar Rp 198,8 Miliar

Bank DKI telah merealisasikan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp 198,8 Miliar kepada 730 penerima manfaat program DP 0 Rupiah.

Polda Metro Gelar Operasi Besar-besaran untuk Minta Warga Tak Mudik
Indonesia
Polda Metro Gelar Operasi Besar-besaran untuk Minta Warga Tak Mudik

Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Keselamatan Jaya di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk mengedukasi larangan mudik Lebaran 2021.

[Hoaks atau Fakta]: Berkendara Malam Hari di Kawasan Zona Merah Bakal Kena Sanksi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Berkendara Malam Hari di Kawasan Zona Merah Bakal Kena Sanksi

Waktu operasional kendaraan pribadi tidak dibatasi dalam Surat Keputusan Kadishub No.234 Tahun 2021. Aturan pembatasan yang berlaku adalah terkait jumlah penumpang, khususnya mobil.

Gugat Menkum HAM di PTUN, Kubu Moeldoko Dinilai Memalukan
Indonesia
Gugat Menkum HAM di PTUN, Kubu Moeldoko Dinilai Memalukan

Jumat (25/6), Moeldoko dan Jhonny Allen memasukkan gugatan terhadap Menkumham RI yang menolak permohonan panitia KLB Ilegal Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2021.

Begini Respon 'Musuh' AS Soal Pertarungan Biden dan Trump
Dunia
Begini Respon 'Musuh' AS Soal Pertarungan Biden dan Trump

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan, siapa pun yang memenangkan masa jabatan empat tahun ke depan, pihaknya siap memulai babak baru dengan Amerika.

Israel Masih Sempat Sekali Merudal Gaza saat Hitungan Mundur Gencatan Senjata
Dunia
Israel Masih Sempat Sekali Merudal Gaza saat Hitungan Mundur Gencatan Senjata

Baik Israel atau Hamas sama-sama mengklaim siap membalas pelanggaran gencatan

Tersangka Kasus Pembobolan Bank BNI Maria Lumowa Makin Dekat ke Kursi Pesakitan
Indonesia
Tersangka Kasus Pembobolan Bank BNI Maria Lumowa Makin Dekat ke Kursi Pesakitan

Bareskrim Polri melimpahkan tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jumat (6/11).

BPIP Minta Masyarakat Kucilkan Akun Medsos yang Kontennya Tidak Beretika
Indonesia
Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI Kibarkan Bendera Merah Putih di 1.000 Pabrik
Indonesia
Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI Kibarkan Bendera Merah Putih di 1.000 Pabrik

Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia akan melakukan aksi serentak pengibaran bendera Merah Putih di 1.000 pabrik yang tersebar 24 provinsi dan melibatkan puluhan ribu buruh.