Perwira Polisi Pemeras Wali Kota Tanjungbalai Layak Dihukum Mati dan Dipecat KPK menetapkan penyidik AKP Stefanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Penetapan tersangka oknum polisi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP SR dalam kasus pemerasan Walikota Tanjungbalai dinilai sudah mencoreng citra penegak hukum.

"Ia layak dihukum mati. Jangan sampai AKP SR hanya dikenakan sidang etik dan kembali aktif menjadi polisi," tutur Presidium Idonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/4).

Baca Juga:

ICW Kritik Deputi Penindakan KPK Sebut Tak Butuh Keterangan Antam Novambar

Neta khawatir jika proses hukum terhadap AKP SR tidak transparan, publik makin tidak percaya pada lembaga antirasuah tersebut.

"Bahkan, dengan adanya dua kasus ini publik akan menilai kok KPK saat ini bisa diisi oleh pencuri dan tukang peras?," jelas Neta.

Neta mengusulkan agar KPK mengambilalih kasus SR, untuk kemudian dikenakan rompi oranye serta dipajang di depan media, seperti koruptor lainnya.

"Jika KPK tidak berani melakukan tindakan tegas, bukan mustahil kejahatan serupa dari internal KPK akan berulang," pungkas Neta.

Gedung KPK. (Foto: Antara)

Neta berharap KPK segera mendalami dan segera memeriksa terduga pelaku lainnya. Dalam hal ini kredibilitas Ketua KPK Firli Bahuri diuji. Mampukah dia menyeret pelaku lainnya ke pengadilan Tipikor.

"Tentu saja dengan tuduhan turut serta dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan penyidik KPK," sebut Neta.

Dalam kasus pemerasan ini, AKP SR bisa terancam dijerat dua pasal pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni dijerat kombinasi Pasal 12 huruf e tentang Tindak pidana pemerasan dan Pasal 21 terkait menghalang-halangi proses hukum.

Namun pasal yang dijeratkan KPK kepada AKP Stepanus terdapat juga pasal tentang gratifikasi yakni Pasal 12 B UU Tipikor.

Baca Juga:

ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata

SR juga dijerat sebagai tersangka penerima suap, dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Walikota Tanjungbalai Syahrial menjadi tersangka pemberi suap dan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor. Stepanus langsung ditahan usai jadi tersangka. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR: Tata Niaga Nikel Harus Dibenahi
Indonesia
DPR: Tata Niaga Nikel Harus Dibenahi

“Semoga Pak Jokowi konsisten dengan ucapannya. Namun, demi keadilan, tata niaga nikel juga harus dibenahi agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja,” kata Amin

Indonesia Segera Kirim Polisi Perdamaian PBB Ke Afrika Tengah
Indonesia
Indonesia Segera Kirim Polisi Perdamaian PBB Ke Afrika Tengah

Sampai sekarang konflik masih terus terjadi antara pemberontak dan pemerintah. Masih terjadi terjadi kontak senjata.

Gibran Batal Hadiri Dies Natalis ke-46 UNS Bareng Jokowi
Indonesia
Gibran Batal Hadiri Dies Natalis ke-46 UNS Bareng Jokowi

Karena masih isoman, Gibran dipastikan batal mendampingi Presiden Jokowi dalam acara Dies Natalis ke-46 UNS Surakarta dan meresmikan gedung UNS, Ki Hajar Dewantara, Jumat (11/3).

Legislator PKS Sebut Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi Bebani Rakyat
Indonesia
Legislator PKS Sebut Kewajiban Tes PCR untuk Moda Transportasi Bebani Rakyat

Banyak kasus justru orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut

Bupati Minta Warganya Tak Mudik dan Gelar Event Saat Libur Nataru
Indonesia
Bupati Minta Warganya Tak Mudik dan Gelar Event Saat Libur Nataru

Sebelumnya memang sempat naik karena klaster takziah dan home industri tahu

Bank DKI Gaet DMI Fasilitasi Vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah
Indonesia
Bank DKI Gaet DMI Fasilitasi Vaksinasi COVID-19 di Tempat Ibadah

Unit Usaha Syariah Bank DKI berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta menggelar vaksinasi massal menggunakan mobil vaksin keliling di sejumlah tempat ibadah di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Klaim Pelaksanaan PTM Terbatas Tak Temukan Kendala
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Pelaksanaan PTM Terbatas Tak Temukan Kendala

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di ibu kota sejauh ini berjalan dengan baik.

[HOAKS atau FAKTA] Driver Grab Minta Jokowi Turun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Driver Grab Minta Jokowi Turun

Beredar informasi dari akun Facebook Imen Blaem berupa sebuah foto seorang driver Grab yang memegang sebuah papan yang bertuliskan “SUDAH CUKUP PAK…!!! KALO JELAS GAK MAMPU TURUUUUN..!!! JANGAN CENGENGESAN DI ATAS DERITA RAKYAT”.

Tiba di Gedung KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Bungkam
Indonesia
Tiba di Gedung KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Bungkam

Bupati Bekasi Rahmat Effendi memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/1) malam.

Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen
Indonesia
Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen

Penanganan banjir Sungai Citarum, Jawa Barat, disebut semakin membaik. Dalam dua tahun terakhir diklaim perbaikan Sungai Citarum tinggal 20 persen. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan Penanganan banjir sudah relatif lebih baik.