Perwira Polisi di Sulsel Diduga Perkosa dan Perbudak Gadis Remaja Ilustrasi Perkosaan (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

MerahPutih.com - Korps Bhayangkara kembali mendapat sorotan negatif akibat ulah oknum anggotanya. Mirisnya, kali ini dilakukan seorang perwira menengah berpangkat AKBP berinisial M.

Perwira polisi ini diduga melakukan perkosaan dan perbudaan seksual di kediamannya, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga:

RUU TPKS dan ITE Harus Pisahkan Delik Kekerasan Seksual Berbasis Online

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Kombes Komang Suartana menegaskan, Polda Sulawesi Selatan mencopot jabatan oknum perwira polisi AKBP M.

"Kini jabatannya telah digantikan," kata Komang kepada wartawan yang dikutip, Rabu, (2/3).

Komang menegaskan jika tindakan pelaku terbukti, maka dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana. ANTARA/Muh Hasanuddin
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana. ANTARA/Muh Hasanuddin

"Kalau hasil penyelidikan terbukti maka akan diberhentikan. Tegas, ini sesuai perintah Bapak Kapolda (Irjen Nana Sudjana) ," tegasnya.

Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Agoeng Koerniawan mewakili institusi meminta maaf terkait kasus dugaan perkosaan dan perbudakan terhadap seorang gadis oleh oknum perwira menengah Polri.

Agoeng berjanji mengungkap setuntas-tuntasnya dan menindak oknum yang mencoreng nama baik Polri itu. Termasuk soal motif dan sudah berapa lama AKBP M melakukan dugaan pelecehan. (Knu)

Baca Juga:

RUU TPKS, Wamenkumham Sebut Tak Bakal Bertabrakan dengan Aturan Lain

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kondisi Rakyat Masih Berat, Pemerintah Diminta Tunda Aturan JHT Cair di Usia 56
Indonesia
Kondisi Rakyat Masih Berat, Pemerintah Diminta Tunda Aturan JHT Cair di Usia 56

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meninjau ulang Permenaker No 2 Tahun 2022.

Wagub DKI Tanggapi Pernyataan Luhut soal Kasus COVID-19 di Jakarta Naik
Indonesia
Wagub DKI Tanggapi Pernyataan Luhut soal Kasus COVID-19 di Jakarta Naik

Pemprov DKI Jakarta menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut jika kasus COVID-19 di ibu kota mengalami tren kenaikan dalam sepekan terakhir.

Alasan Wagub DKI Izinkan G20 di Jakarta meski Kasus Omicron Tinggi
Indonesia
Alasan Wagub DKI Izinkan G20 di Jakarta meski Kasus Omicron Tinggi

Pertemuan fisik G20 diputuskan pemerintah untuk dipindahkan dari Provinsi Bali ke Jakarta.

Evaluasi PPKM, Penyebaran COVID-19 Jawa-Bali Bersumber dari Jabodetabek
Indonesia
Evaluasi PPKM, Penyebaran COVID-19 Jawa-Bali Bersumber dari Jabodetabek

Luhut Binsar Panjaitan kembali membeberkan hasil evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Komnas HAM Pastikan ada Praktik Perbudakan di Rumah Bupati Langkat Nonaktif
Indonesia
Komnas HAM Pastikan ada Praktik Perbudakan di Rumah Bupati Langkat Nonaktif

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan ada praktik kerja paksa dan praktik serupa perbudakan, yang dialami para penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

37.492 Kasus Baru Dalam Sehari, Masyarakat Diminta Tidak Panik
Indonesia
37.492 Kasus Baru Dalam Sehari, Masyarakat Diminta Tidak Panik

Pemerintah kembali mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia.

Menkominfo Tegaskan Pendaftaran PSE Wajib, Data Pelanggan Aman
Indonesia
Menkominfo Tegaskan Pendaftaran PSE Wajib, Data Pelanggan Aman

Sebab, data pelanggan yang ada dalam situs PSE bakal terlindungi.

Indonesia Jual Surat Utang Syariah Terbesar di Tahun 2022
Indonesia
Indonesia Jual Surat Utang Syariah Terbesar di Tahun 2022

Penerbitan tersebut meliputi USD 1,75 miliar dengan tenor lima tahun dan USD 1,5 miliar dengan tenor 10 tahun (seri hijau).

Miliki Kerangkeng untuk Tahan Pekerja Sawit, Bupati Langkat Bisa Diseret ke Pengadilan
Indonesia
Miliki Kerangkeng untuk Tahan Pekerja Sawit, Bupati Langkat Bisa Diseret ke Pengadilan

Miliki Kerangkeng untuk Tahan Pekerja Sawit, Bupati Langkat Bisa Diseret ke Pengadilan

Jadikan Novel DKK PNS Polri, Mahfud MD: Mari Melangkah ke Depan
Indonesia
Jadikan Novel DKK PNS Polri, Mahfud MD: Mari Melangkah ke Depan

Mahfud menegaskan, persetujuan Presiden Jokowi itu memiliki dasar, yakni Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020 yang berbunyi, Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.