Perwakilan 75 Pegawai Tak Lolos TWK Sebut Sikap Pimpinan KPK Antikoreksi Ketua WP KPK Yudi Purnomo. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyebut apa yang disampaikan pimpinan KPK terkait hasil pemeriksaan Ombudsman merupakan sikap antikoreksi.

"Kami tidak terkejut atas keputusan KPK terhadap respons atas rekomendasi resmi dari lembaga Ombudsman yang diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan tindakan korektif. Sikap ini, kami lihat sebagai sikap antikoreksi," kata perwakilan 75 pegawai KPK Yudi Purnomo kepada wartawan, Kamis (5/8).

Yudi menegaskan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK sepatutnya menaati hukum tanpa tebang pilih. Menurut dia, tindakan korektif yang disampaikan Ombusman seharusnya dijadikan bahan perbaikan oleh KPK.

Baca Juga:

Soal Rekomendasi Ombudsman, Nurul Ghufron: KPK Tak Tunduk pada Lembaga Apa Pun

"Bukan malah menyerang pemberi rekomendasi yang mencari solusi terhadap permasalahan status 75 pegawai KPK. Ini sama saja KPK memilih untuk kill the messenger, bukannya mengapresiasi rekomendasi Ombudsman," ujarnya.

Ketua Wadah Pegawai KPK ini menilai, sikap yang disampaikan KPK itu menunjukkan pernyataan pimpinan yang telah berupaya memperjuangkan hak serta nasib 75 pegawai sebagai retorika belaka.

Padahal, kata Yudi, seharusnya pimpinan KPK menjadikan rekomendasi Ombudsman sebagai dasar memperjelas status 75 pegawainya sesuai dengan Revisi UU KPK, putusan MK, dan arahan Presiden Jokowi.

"Sehingga 75 pegawai tersebut bisa segera kembali bekerja melaksanakan tupoksinya dalam memberantas korupsi di Indonesia," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

Sebelumnya diberitakan, KPK merasa keberatan dengan temuan Ombudsman RI terkait dugaan malaadimistrasi pelaksanaan TWK pegawai lembaga antirasuah.

"Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di gedung KPK, Jakarta (5/8).

Ghufron menyebut, Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi.

Ia menilai, Ombudsman tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim pelaksanaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Ghufron menegaskan tidak ada malaadministrasi dalam pelaksanaan tes tersebut.

Ombudsman juga dinilai sudah melewati batas dengan menyatakan TWK tidak sesuai dengan aturan berlaku. KPK menilai Ombudsman merasa lebih berkuasa dibanding aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

Menurutnya, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai yang gagal dalam TWK. Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan KPK untuk mengatur kepegawaian.

Baca Juga:

KPK Keberatan dengan Temuan Ombudsman Terkait Malaadministrasi TWK

Ghufron juga membantah KPK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindak lanjut dari arahan Jokowi.

Atas dasar itu, KPK menolak mengikuti rekomendasi Ombudsman. Lembaga Antikorupsi menilai rekomendasi Ombudsman terkait KPK tidak logis, melanggar hukum, dan tidak bisa diterima.

"Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," tegas Ghufron. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan
Indonesia
Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan

Masyarakat melaksanakan perjalanan untuk ibadah sekaligus perjalanan ke tempat lain, misalnya dari umrah di Mekkah dilanjutkan perjalanan ke Turki, akomodasinya dikenakan PPN sebesar 1,1 persen.

Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Harusnya Firli yang Tidak Boleh Tidur Nyenyak
Indonesia
Harun Masiku Masih Buron, Novel Baswedan: Harusnya Firli yang Tidak Boleh Tidur Nyenyak

"Intinya, bahwa benar tidur nyenyak atau tidak itu bukan urusan Firli. Harusnya Firli yang tidak boleh tidur nyenyak karena belum tangkap buronan HM (Harun Masiku) sampai sekarang," kata Novel

Airin dan Sahroni Hadir di Pertemuan Paloh-Airlangga, Duet Pilgub DKI?
Indonesia
Airin dan Sahroni Hadir di Pertemuan Paloh-Airlangga, Duet Pilgub DKI?

Dalame pertemuan itu, hadir Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Apakah ada bahasan terkait duet di Pilgub DKI?

Datangi KPK, Anies Jelaskan Soal Program dan Peraturan di Jakarta
Indonesia
Datangi KPK, Anies Jelaskan Soal Program dan Peraturan di Jakarta

Anies diketahui diperiksa sebagai saksi kasus tersebut bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Equity Life Indonesia Tampik Langgar PPKM Darurat hingga Disegel Anies
Indonesia
Equity Life Indonesia Tampik Langgar PPKM Darurat hingga Disegel Anies

PT Equity Life Indonesia menampik melanggar aturan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan memaksa pegawainya masuk kerja di kantor.

PSI Minta Pemprov DKI Waspada Soal Pelaksanaan PTM 100 Persen
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Waspada Soal Pelaksanaan PTM 100 Persen

encana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara penuh di Jakarta oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI direspon baik Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Keputusan PTM 100 persen harus dipersiapkan Gubernur Anies Baswedan dengan hati-hati.

Anies Beri Hibah Aset Senilai Rp 97 Miliar kepada Polda Metro dan Kejati DKI
Indonesia
Anies Beri Hibah Aset Senilai Rp 97 Miliar kepada Polda Metro dan Kejati DKI

Adapun total aset yang diberikan Pemprov DKI kepada kedua instansi tersebut sebesar Rp 97.016.626.432.

Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat
Indonesia
Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat

Mahkamah Konstitusi (MK) menunda seluruh sidang yang telah terjadwal hingga 20 Juli 2021.

DPR Akan Bahas RUU TPKS pada Masa Reses
Indonesia
DPR Akan Bahas RUU TPKS pada Masa Reses

DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada masa reses.

1,2 Juta Dosis Pfizer Datang, Stok Vasin Melimpah
Indonesia
1,2 Juta Dosis Pfizer Datang, Stok Vasin Melimpah

Pemerintah terus meningkatkan capaian vaksinasi di daerah-daerah.