Perusahaannya Masih Beroperasi, Nazaruddin Diingatkan untuk Tidak 'Bermain Proyek' Lagi Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. (ANTARA FOTO)

Merahputih.com - Praktisi Hukum Suparji Ahmad menilai, vonis bebas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bukan berati menghilangkan perkara-perkara dia yang lain. Terutama, mengenai kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaannya, Permai Group.

"Sebab, sampai sekarang perusahaannya kan masih ada yang beroperasi dan kasusnya juga tidak hanya di Jakarta," kata Suparji kepada wartawan yang dikutip, Kamis (18/6).

Baca Juga

KPK Sita Tas dan Sepatu Mewah Terkait Suap dan Gratifikasi Nurhadi

Dia juga menilai, pembebasan bersyarat ini harus diikuti dengan kewaspadan. Jangan sampai kebebasan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini malah dimanfaatkan oleh Nazaruddin untuk kembali melancarkan aksinya.

"Jangan sampai kemudian kebebasan ini memberikan keleluasaan bagi yang bersangkutan (Nazaruddin), untuk bermain proyek. Karena faktanya, yang sering main proyek kan dia karena punya perusahaan," ungkapnya.

Suparji menjelaskan, pemberian pembebasan bersyarat ini harusnya didasari oleh pertimbangan yang bersifat sosiologis. Termasuk, mengingat bagaimana saat Nazaruddin kabur dari kejaran KPK ke luar negeri.

"Artinya kan dia tidak kooperatif, ya. Kemudian, dia cenderung mencari kesalahan orang yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan hukum," tegasnya.

M Nazaruddin saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tipikor
M Nazaruddin saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tipikor di Jakarta (Foto: antaranews)

"Ada beberapa banyak orang yang diseret dia. Itu semua dalam perspektif tertentu dianggap bagus tapi kemudian bisa dibilang menjadi bagian balas dendam," imbuh dia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly segera menganulir keputusan cuti menjelang bebas atas terpidana bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Pemberian remisi kepada Nazaruddin ini semakin menguatkan indikasi bahwa Kemenkumham tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi dengan mengabaikan aspek penjeraan bagi pelaku kejahatan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan.

Baca Juga

Penusuk Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara

Sebab, lanjut Kurnia, berdasarkan putusan dua perkara korupsi yang menjerat Nazaruddin, seharusnya terpidana ini baru dapat menghirup udara bebas pada 2024 atau setelah menjalani masa pemidanaan 13 tahun penjara.

"Dengan model pemberian semacam ini, maka ke depan pelaku kejahatan korupsi tidak akan pernah mendapatkan efek jera," kata dia.

Ia mengatakan keputusan Kemenkumham untuk memberikan remisi pada Nazaruddin seakan telah mengabaikan kerja keras penegak hukum dalam membongkar praktik korupsi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menhub Budi Sebut Progres LRT Jabodebek Capai 79 Persen
Indonesia
Menhub Budi Sebut Progres LRT Jabodebek Capai 79 Persen

Hingga 6 November 2020, progres pembangunan LRT Jabodebek tahap I sudah mencapai 79,055 persen

5 Orang Meninggal Dunia akibat Banjir, Anies: Kita Ambil Hikmahnya
Indonesia
5 Orang Meninggal Dunia akibat Banjir, Anies: Kita Ambil Hikmahnya

Sebanyak 5 orang meninggal dunia atas bencana banjir yang menerjang wilayah Jakarta beberapa hari terakhir ini.

Potensi Lonjakan Kasus, Satgas COVID-19 Langsung Kerja Keras Usai Idul Fitri
Indonesia
Potensi Lonjakan Kasus, Satgas COVID-19 Langsung Kerja Keras Usai Idul Fitri

Tim satgas COVID-19 di berbagai daerah langsung bergerak cepat usai pelaksanaan salat Idul Fitri 1442 Hijriah.

Bupati Bogor Murka Petugas Puskemas Asyik Karokean dan tak Pedulikan Pasien
Indonesia
Bupati Bogor Murka Petugas Puskemas Asyik Karokean dan tak Pedulikan Pasien

Kelakuan petugas Pukesmas Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, yang asyik karokean dan tidak memperdulkan pasien yang ingin berobat membuat Bupati Bogor, Ade Yasin murka.

Bantah Pernyataannya Bentuk Kepanikan, Ridwan Kamil: Ngomong Saja Santai
Indonesia
Bantah Pernyataannya Bentuk Kepanikan, Ridwan Kamil: Ngomong Saja Santai

Apa yang telah terjadi, bisa menjadi pengingat betapa bangsa Indonesia memerlukan hal-hal produktif

Pemprov DKI: Makan Prasmanan Diganti Besek
Indonesia
Pemprov DKI: Makan Prasmanan Diganti Besek

DKI Jakarta tak mengizinkan tamu mencedok hidangan prasmanan sendiri dalam acara resepsi pernikahan masa pandemi COVID-19.

Jokowi Terima 7 Duta Besar Anyar Untuk Indonesia
Indonesia
Jokowi Terima 7 Duta Besar Anyar Untuk Indonesia

Penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat tersebut dimulai dengan seremonial upacara penyambutan di halaman depan Istana Merdeka.

Impian Demokrasi ala Hatta: Negara Hadir Tanpa Batasi Hak Rakyat Berekspresi
Indonesia
Impian Demokrasi ala Hatta: Negara Hadir Tanpa Batasi Hak Rakyat Berekspresi

“Bung Hatta menginginkan sebuah negara yang hadir tapi juga tidak membatasi hak-hak rakyatnya untuk berekspresi” pungkas Burhanuddin.

BNPB Imbau Warga Lereng Gunung Ili Lewotolok Jangan Nekat Lawan Alam
Indonesia
BNPB Imbau Warga Lereng Gunung Ili Lewotolok Jangan Nekat Lawan Alam

Kalau satu dua masih bertahan di kampung, diperingatkan untuk mengungsi