Perusahaannya Masih Beroperasi, Nazaruddin Diingatkan untuk Tidak 'Bermain Proyek' Lagi Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. (ANTARA FOTO)

Merahputih.com - Praktisi Hukum Suparji Ahmad menilai, vonis bebas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bukan berati menghilangkan perkara-perkara dia yang lain. Terutama, mengenai kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaannya, Permai Group.

"Sebab, sampai sekarang perusahaannya kan masih ada yang beroperasi dan kasusnya juga tidak hanya di Jakarta," kata Suparji kepada wartawan yang dikutip, Kamis (18/6).

Baca Juga

KPK Sita Tas dan Sepatu Mewah Terkait Suap dan Gratifikasi Nurhadi

Dia juga menilai, pembebasan bersyarat ini harus diikuti dengan kewaspadan. Jangan sampai kebebasan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini malah dimanfaatkan oleh Nazaruddin untuk kembali melancarkan aksinya.

"Jangan sampai kemudian kebebasan ini memberikan keleluasaan bagi yang bersangkutan (Nazaruddin), untuk bermain proyek. Karena faktanya, yang sering main proyek kan dia karena punya perusahaan," ungkapnya.

Suparji menjelaskan, pemberian pembebasan bersyarat ini harusnya didasari oleh pertimbangan yang bersifat sosiologis. Termasuk, mengingat bagaimana saat Nazaruddin kabur dari kejaran KPK ke luar negeri.

"Artinya kan dia tidak kooperatif, ya. Kemudian, dia cenderung mencari kesalahan orang yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan hukum," tegasnya.

M Nazaruddin saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tipikor
M Nazaruddin saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tipikor di Jakarta (Foto: antaranews)

"Ada beberapa banyak orang yang diseret dia. Itu semua dalam perspektif tertentu dianggap bagus tapi kemudian bisa dibilang menjadi bagian balas dendam," imbuh dia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly segera menganulir keputusan cuti menjelang bebas atas terpidana bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Pemberian remisi kepada Nazaruddin ini semakin menguatkan indikasi bahwa Kemenkumham tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi dengan mengabaikan aspek penjeraan bagi pelaku kejahatan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan.

Baca Juga

Penusuk Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara

Sebab, lanjut Kurnia, berdasarkan putusan dua perkara korupsi yang menjerat Nazaruddin, seharusnya terpidana ini baru dapat menghirup udara bebas pada 2024 atau setelah menjalani masa pemidanaan 13 tahun penjara.

"Dengan model pemberian semacam ini, maka ke depan pelaku kejahatan korupsi tidak akan pernah mendapatkan efek jera," kata dia.

Ia mengatakan keputusan Kemenkumham untuk memberikan remisi pada Nazaruddin seakan telah mengabaikan kerja keras penegak hukum dalam membongkar praktik korupsi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partisipasi Pemilih di Pilkada Diklaim Kalahkan Pilpres AS
Indonesia
Partisipasi Pemilih di Pilkada Diklaim Kalahkan Pilpres AS

Sayangnya tingkat partisipasi pemilih ini belum mencapai target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI.

Syarat Subsidi Pekerja Swasta Rp600 Ribu Sebulan Wajib Rutin Bayar BPJS
Indonesia
Syarat Subsidi Pekerja Swasta Rp600 Ribu Sebulan Wajib Rutin Bayar BPJS

Harus pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150 ribu per bulan

Kapolri Ingin Tempeleng Pilot Polisi yang Bubarkan Demo Pakai Helikopter
Indonesia
Kapolri Ingin Tempeleng Pilot Polisi yang Bubarkan Demo Pakai Helikopter

"Sudah saya tindak, itu pilotnya ngarang-ngarang itu. Cuma sekarang enggak boleh main tempeleng-tempeleng, jadi diperiksa Propam saja. Kalau masih boleh saya tempeleng itu," tegasnya.

Pandemi COVID-19, Sapi Limosin 1,03 Ton Milik Jokowi Diperiksa Suhu Badannya
Indonesia
Pandemi COVID-19, Sapi Limosin 1,03 Ton Milik Jokowi Diperiksa Suhu Badannya

Pengecekan kesehatan hewan dilakukan sebelum diserahkan kepada Masjid Agung Solo

KPK Sita Uang Tunai Terkait Kasus Bupati Kutai Timur
Indonesia
KPK Sita Uang Tunai Terkait Kasus Bupati Kutai Timur

"Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi-saksi," katanya.

Selama 4 Hari, 14.853 Warga Wonogiri Balik Merantau ke Jabodetabek
Indonesia
Selama 4 Hari, 14.853 Warga Wonogiri Balik Merantau ke Jabodetabek

Pengelola Terminal Tipe A Giri Adipura mencatat selama empat hari sebanyak 14.853 orang warga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah kembali merantau ke Jabodetabek.

Polres Aceh Tenggara Tangkap Delapan Tahanan Kabur, Tiga Masih Buron
Indonesia
Polres Aceh Tenggara Tangkap Delapan Tahanan Kabur, Tiga Masih Buron

Sebanyak delapan dari 11 tahanan yang kabur dari sel Markas Polres Aceh Tenggara (Agara) kembali ditangkap dan menyerahkan diri kepada petugas.

Pemprov DKI bakal Rapid Test Antigen Secara Acak ke Pengendara yang Masuk ke Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI bakal Rapid Test Antigen Secara Acak ke Pengendara yang Masuk ke Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan, pemeriksaan surat rapid test antigen akan dilakukan secara acak. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada libur akhir tahun 2020.

Pencairan Gaji ke-13 Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah
Indonesia
Pencairan Gaji ke-13 Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah

pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini bakal lebih baik dibandingkan kuartal pertama. Hal ini tentunya didorong oleh Konsumsi masyarakat pada periode April-Juni tahun ini.

KPK Jebloskan Eks Anggota BPK Rizal Djalil ke Lapas Cibinong
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Anggota BPK Rizal Djalil ke Lapas Cibinong

Rizal Djalil dinilai terbukti menerima suap senilai SGD 100 ribu