Perusahaan yang Tidak Menyusun Skala Upah Pekerja di Atas Satu Tahun Bakal Kena Sanksi Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri (ANTARA/HO-Kemnaker)

MerahPutih.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021.

Baca Juga:

Kadin Akui Kenaikan UMP Sangat Kecil

"Bagi perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan dan tidak mensosialisasikan akan dikenakan sanksi administratif," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri dikutip Antara, Rabu (24/11).

Sanksi administratif itu dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Struktur dan skala upah berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Sementara upah minimum diterapkan bagi mereka yang memiliki masa kerja kurang dari setahun.

Baca Juga:

UMP DKI 2022 Naik Rp 37 Ribu, Wagub Riza: Semoga Bisa Dimaklumi

Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Untuk memastikan berjalannya struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan, kata Putri, Kemnaker akan terus melakukan sosialisasi. Usaha sosialisasi sebenarnya telah dilakukan sejak pengesahan aturan mengenai hal itu pada 2015.

Dia mengingatkan bahwa penerapan struktur dan skala upah adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

Baca Juga:

Protes UMP Naik 1,2 Persen, Buruh Jatim Kumpulkan Uang Receh untuk Gubernur

Ke depan, dengan ditegakkannya kewajiban penyusunan dan penerapan struktur dan skala upah di dalam UU Cipta Kerja, Kemnaker akan melaksanakan kampanye penerapan struktur dan skala upah.

"Serta mendorong perusahaan agar dapat memasukkan hal-hal krusial penerapan struktur dan skala upah di dalam PKB perusahaan," kata Putri. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penerima Vaksin di Yogyakarta Dapat Hadiah Ini
Indonesia
Penerima Vaksin di Yogyakarta Dapat Hadiah Ini

Program vaksinasi tahap kedua yang menyasar para pekerja sektor publik sedang berlangsung di Yogyakarta pada Senin (15/3) hingga Jumat (19/3) di Jogja Expo Center (JEC).

Ketua KPK Tegaskan Penangkapan Azis Syamsuddin Sesuai Aturan
Indonesia
Ketua KPK Tegaskan Penangkapan Azis Syamsuddin Sesuai Aturan

Dalam aturan itu juga disebut penahanan boleh dilakukan jika ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara

Mantu Jokowi Ingin Vaksinasi Dilakukan Lebih Masif
Indonesia
Mantu Jokowi Ingin Vaksinasi Dilakukan Lebih Masif

"Saya optimis, kita bisa membuat vaksinasi yang lebih besar lagi," kata Bobby.

Penerapan SKIM di Jakarta Mengacu Pada Surat Edaran Satgas COVID-19
Indonesia
Penerapan SKIM di Jakarta Mengacu Pada Surat Edaran Satgas COVID-19

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penerapan aturan surat izin keluar masuk (SIKM) di Jakarta mengacu kepada Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Menaker Ida Fauziah Minta Pekerja Taati Larangan Mudik Lebaran
Indonesia
Menaker Ida Fauziah Minta Pekerja Taati Larangan Mudik Lebaran

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali mengingatkan pekerja dan buruh untuk menaati larangan mudik Lebaran 2021.

Menkes: Ini Saatnya Menggenjot Kembali Vaksinasi
Indonesia
Menkes: Ini Saatnya Menggenjot Kembali Vaksinasi

Pengadaan vaksinasi gotong royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 10/2021

Hari Ini, Rizieq Shihab Sampaikan Pledoi Kasus RS UMMI
Indonesia
Hari Ini, Rizieq Shihab Sampaikan Pledoi Kasus RS UMMI

Bekas pentolan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab akan menyampaikan pledoi dalam kasus tes usap RS UMMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6).

Utang Luar Negeri Pemerintah Kembali Naik 4,6 Persen
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Kembali Naik 4,6 Persen

Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2021 mencapai USD209,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD210,8 miliar.

Marak Bendera Putih di Lapak Pedagang Tanah Abang Dipasang Orang Tak Dikenal
Indonesia
Marak Bendera Putih di Lapak Pedagang Tanah Abang Dipasang Orang Tak Dikenal

Di media sosial tengah ramai dengan banyaknya bendera putih dipasang di lapak pedagang kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Peningkatan Masif Mobilitas Penduduk Saat Lebaran Terjadi di Empat Pulau Ini
Indonesia
Peningkatan Masif Mobilitas Penduduk Saat Lebaran Terjadi di Empat Pulau Ini

Mengacu pada data tersebut, peningkatan kegiatan pada sektor ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari momen jelang Lebaran