Perusahaan Pembiayaan Dorong Debt Collector Ilegal Dilaporkan ke Polisi Pengendara sepeda motor. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Para debt collector atau penagih utang yang tidak tersertifikasi alias ilegal ditegaskan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dapat dilaporkan kepada polisi untuk dihukum.

"Penarikan unit secara berlebihan dengan debt collector ilegal atau tidak tersertifikasi dapat dilaporkan kepada polisi. Kami sepakat debt collector ilegal dapat ditangkap agar bisa dihukum," kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno di Jakarta, Selasa (28/9).

Baca Juga:

Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai

Ia memaparkan, dengan Non Performing Financing (NPF) gross pada Juli 2021 yang sebesar 3,95 persen, jumlah penarikan unit produk yang debiturnya gagal bayar kredit sebetulnya sangat sedikit. Apabila terpaksa melakukan penarikan, perusahaan pembiayaan biasanya melakukan dengan sopan santun.

Suwandi, sekitar 90 persen dispute terjadi saat unit produk telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, sementara debitur atau pemilik pertamanya sudah menghilang, seperti pindah kota atau pulau tempatnya tinggal. Untuk kasus seperti ini, sebetulnya debitur pertama dapat dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara.

Tangkapan layar perampasan mobil yang dikendarai anggota TNI oleh debt collector. (Foto: MP/Twitter)
Tangkapan layar perampasan mobil yang dikendarai anggota TNI oleh debt collector. (Foto: MP/Twitter)

"Eksekusi pun terjadi karena biasanya pihak ketiga kurang bisa bekerja sama. Biasanya kami edukasi agar sopan santun sesuai prosedur dan kita ajak ke kepolisian untuk dimediasi, atau dibawa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di OJK," imbuhnya.

OJK,lanjut ia, telah membantu 5,2 juta debitur dengan penerbitan Peraturan OJK Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Karena itu NPF perusahaan pembiayaan tetap berada pada level yang rendah.

"Kurang lebih 60 sampai 70 persen debitur saat ini sudah kembali membayar normal. Artinya perusahaan pembiayaan itu sebetulnya tidak tertarik untuk bicara eksekusi, tapi karena yang kami pinjamkan adalah uang, kami lebih senang para debitur membayar cicilan dengan uang, dengan taat sampai lunas,” ucapnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Pangdam Jaya Siap Tumpas Premanisme Berkedok Debt Collector Hingga Geng Motor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekerja WFH, Gedung Kementerian dan Perkantoran Tetap Buka
Indonesia
Pekerja WFH, Gedung Kementerian dan Perkantoran Tetap Buka

Hari pertama kerja di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, sejumlah gedung perkantoran dan kementerian di Jakarta Pusat tetap buka pada Senin (5/7).

Sejumlah Hotel di Sawah Besar Digerebek Polisi
Indonesia
Sejumlah Hotel di Sawah Besar Digerebek Polisi

Polisi melakukan penggerebekan terhadap sejumlah hotel di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Gak Perlu Panik, Warga Positif COVID-19 Diminta Hubungi Camat atau Lurah
Indonesia
Gak Perlu Panik, Warga Positif COVID-19 Diminta Hubungi Camat atau Lurah

Warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Bandung diminta untuk menghubungi camat atau lurah untuk meminta isolasi mandiri (isoman).

Kang Emil Harap Alun-Alun Sangkala Buana Bisa Kembalikan Kejayaan Keraton di Indonesia
Indonesia
Kang Emil Harap Alun-Alun Sangkala Buana Bisa Kembalikan Kejayaan Keraton di Indonesia

"Mudah-mudahan mengembalikan kejayaan keraton-keraton di Indonesia," harapnya

Tilang terhadap Bikers Bandel, Polisi Bakal Sita KTP hingga Sepeda
Indonesia
Tilang terhadap Bikers Bandel, Polisi Bakal Sita KTP hingga Sepeda

Ditlantas Polda Metro Jaya masih mengkaji penerapan sanksi bagi pesepeda yang melintas di luar jalur.

JK: Penundaan Pemilu Pelanggaran Terhadap Konstitusi
Indonesia
JK: Penundaan Pemilu Pelanggaran Terhadap Konstitusi

JK mengingatkan UUD 1945 telah mengamanatkan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Periksa Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman
Indonesia
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Periksa Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Rabu (2/6).

Kata Wagub Jabar soal Banjir Bandang di Garut
Indonesia
Kata Wagub Jabar soal Banjir Bandang di Garut

Banjir bandang melanda Kecamatan Sukawening dan Karangtengah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (27/11).

Imam Besar Masjid Istiqlal yakin PPKM Darurat Bakal Sukses Jika Umat Kompak
Indonesia
Pemkot Tangerang Buka Pos Pengisian Oksigen Gratis di Wilayah Zona Merah
Indonesia
Pemkot Tangerang Buka Pos Pengisian Oksigen Gratis di Wilayah Zona Merah

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berniat akan membuka pos pengisian oksigen gratis di lokasi-lokasi yang menjadi zona merah penyebaran kasus COVID-19.