Perusahaan Diwajibkan Bayar THR Buruh yang Dirumahkan Kantor Disnakertrans DIY. (Foto: MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mewajibkan perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) bagi buruh atau pekerja yang dirumahkan. Tercatat ada 35.252 buruh dan pekerja di DIY yang dirumahkan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY Ariyanto Wibowo mengatakan, keputusan ini diberlakukan sesuai dengan arahan dari Menakertrans.

Baca Juga:

Wisata Candi di Yogyakarta Beroperasi Kembali Awal Juni

"Mereka tetap berhak mendapat THR. Ini berdasarkan arahan dari Menakertrans RI," kata Ariyanto di Yogyakarta, Senin (18/05).

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker, besaran dan waktu pemberian THR dapat mengacu kesepakatan antara pengusaha dengan pihak pekerja.

"Kondisi pandemi seperti saat ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak, mengenai besaran dan waktunya. Ada 'rembukan' yang sama-sama disepakati," kata dia.

Kantor Disnakertrans DIY. (Foto: MP/Teresa Ika)
Kantor Disnakertrans DIY. (Foto: MP/Teresa Ika)

Pihaknya sudah membuka posko pengaduan yang berlokasi di kantor Disnakertrans di Jalan ringroad Utara Maguwoharjo Yogyakarta. Posko aduan beroperasi mulai 12 hingga 30 Mei 2020.

Para buruh yang tidak mendapatkan THR bisa mengadu ke posko tersebut. Pekerja bisa mengakses posko THR Disnakertrans DIY dengan mengisi form pengaduan daring atau online melalui bit.ly/pengaduanTHR2020 atau posko terdekat.

"Kalau perusahaannya sama tentu perwakilan saja dan posko pengaduan bisa dilayani di kabupaten/kota sesuai wilayah perusahaan dengan menerapkan social distancing tentunya," kata dia.

Sebaliknya, pihaknya juga mempersilakan bagi pengusaha yang ingin berkonsultasi terkait THR.

Baca Juga:

Polresta Surakarta tidak Berikan Izin Salat Idul Fitri di Lapangan dan Jalan Raya

Perusahaan yang tidak membayarkan THR sama sekali akan mendapatkan teguran tertulis hingga sanksi administratif.

"Sanksinya akan ada pembatasan kegiatan usaha bagi perusahaan," tegas dia.

Berdasarkan data terakhir yang dimiliki Disnakertrans DIY sebanyak 35.252 buruh dari 1.023 perusahaan berstatus dirumahkan dan sebanyak 1.710 pekerja/buruh dari 37 perusahaan terkena PHK. (Teresa Ika)

Baca Juga:

Faisal Basri: Kelonggaran Bekerja 45 Tahun ke Bawah Harus Berbasis Keilmuan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Saut Situmorang Berharap Jumlah Pegawai KPK yang Mundur Tak Bertambah
Indonesia
Saut Situmorang Berharap Jumlah Pegawai KPK yang Mundur Tak Bertambah

Komisioner KPK yang akan purna tugas pada pekan depan ini juga tak bisa memastikan pengunduran diri pegawai tersebut berkaitan dengan UU KPK hasil revisi atau tidak.

Golkar Sumut Dipimpin Wakil Gubernur Ijeck
Indonesia
Golkar Sumut Dipimpin Wakil Gubernur Ijeck

Musa Rajekshah sebagai nakhoda Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara terpilih membangun kesolidan Partai Golkar di Sumatera Utara mulai dari tingkat ranting sampai tingkat pusat.

2 'Kekompakan' SBY dan Megawati di Sidang Tahunan MPR Saat Pandemi
Indonesia
2 'Kekompakan' SBY dan Megawati di Sidang Tahunan MPR Saat Pandemi

SBY dan Mega hadir secara virtual, tetapi kedua anak mereka ikut sidang tahunan secara fisik.

Polisi Tilang 7.460 Pengendara Pada Hari ke-11 Operasi Patuh Jaya
Indonesia
Polisi Tilang 7.460 Pengendara Pada Hari ke-11 Operasi Patuh Jaya

Fahri mengatakan pelanggar terbanyak dalam operasi hari ke-11 masih didominasi sepeda motor

Sultan HB X Minta Jangan Ada Diskriminasi Agama di Barak Pengungsian
Indonesia
Sultan HB X Minta Jangan Ada Diskriminasi Agama di Barak Pengungsian

Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan peninjauan ke barak pengungsian Merapi Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Selasa (10/11).

Garut Diguncang Gempa 5,1 M, Warga Berhamburan Keluar Rumah
Indonesia
Garut Diguncang Gempa 5,1 M, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Gempa berkekuatan 5,1 Magnitudo mengguncang Garut pada Senin (6/1) pukul 06:12 WIB.

 Biar Bikin Malu Tujuh Turunan, Koruptor Sebaiknya Dihukum Bersih-Bersih di Monas
Indonesia
Biar Bikin Malu Tujuh Turunan, Koruptor Sebaiknya Dihukum Bersih-Bersih di Monas

Cukup masukan dua tiga bulan di penjara, setelah itu suruh saja dia (koruptor) kerja bakti di Monas, sapu sepanjang jalan tiap hari, biar anak cucunya lihat 'ini lho bapak kamu, kakek kamu yang dulu maling uang rakyat

TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati
Indonesia
TB Hasanuddin: Masyarakat Bebas Sampaikan Aspirasi Asal Sesuai Dengan Format Kebangsaan Yang Disepakati

Politisi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyampaikan di era demokrasi saat ini masyarakat bebas menyampaikan aspirasi.

Tarif Rapid Tes Turun, KPU Hemat Rp600 Miliar
Indonesia
Tarif Rapid Tes Turun, KPU Hemat Rp600 Miliar

Ternyata anggaran KPU pun tetap dipangkas

ICW: Bagaimana Indonesia Bisa Bebas Korupsi Jika MA Kerap Potong Hukuman
Indonesia
ICW: Bagaimana Indonesia Bisa Bebas Korupsi Jika MA Kerap Potong Hukuman

ICW menyatakan sejak awal sudah meragukan keberpihakan Mahkamah Agung (MA) dalam pemberantasan korupsi.