Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus Gedung Rektorat UI (ANTARA/Feru Lantara)

MerahPutih.com - Penerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 2013 di dalamnya mengubah aturan rangkap jabatan menuai kritik.

Anggota Komisi 1 DPR Sukamta menilai, kebijakan itu merupakan sinyalemen pemerintah semakin tidak peka etika hukum.

Menurut dia, rangkap jabatan dilarang di berbagai peraturan perundangan, karena berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi

.

Baca Juga:

Kritik Pengangkatan Rektor UI Jadi Komisaris BUMN

"Jika si pembuat PP sadar etika hukum, mestinya tidak memunculkan pasal yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan,” terang Sukamta dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/7).

Sukamta memandang, PP baru semakin berbahaya karena terkait dengan institusi pendidikan yang selama ini selalu dijaga independensinya dan tidak menjadi ajang politik praktis.

“Posisi terhormat ini jangan diruntuhkan dengan pelonggaran larangan rangkap jabatan,” tegasnya.

Sukamta berharap, pemerintah mau menerima masukan dan koreksi dari berbagai pihak terkait PP Statuta UI kemudian melakukan perubahan.

"Termasuk mengembalikan pengaturan rangkap jabatan seperti PP sebelumnya," sebut dia.

Pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro periode 2019-2024. (ANTARA/ Feru Lantara)
Pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro periode 2019-2024. (ANTARA/ Feru Lantara)

Sementara itu, Partai Demokrat menekankan ada tiga permasalahan utama terkait perubahan statuta UI.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo mengatakan, masalah pertama terkait timing perubahan aturan tersebut saat ramai polemik rangkap jabatan rektor UI Ari Kuncoro sebagai komisaris BRI.

Menurutnya, perubahan aturan itu mengindikasikan bahwa hanya langkah reaktif pemerintah untuk meredam kekecewaan publik.

Publik terlanjur kecewa karena rangkap jabatan sudah menyalahi aturan PP sebelumnya.

"Padahal, seharusnya ada proses review yang ketat sebelum pengangkatan rektor menjadi komisaris BRI pada 18 Februari lalu,” kata Bramantyo.

Masalah kedua yakni Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang seharusnya dapat menggunakan otonomi yang dimiliki untuk fokus meningkatkan kualitas. Rektor pun harus fokus dalam mendorong hal tersebut.

UI menduduki peringkat 290 dunia dalam QS World University Rankings. Rankingnya terus mengalami penurunan sejak 2018.

"Ini yang seharusnya menjadi fokus rektor dan Kemendikbudristek," jelas dia.

Baca Juga:

Rektor UI Rangkap Jabatan, Legislator: Kasihan Pak Jokowi

Bramantyo menilai, keputusan yang diambil oleh rektor harus terfokus dalam semangat meningkatkan performa akademik, mendukung riset dan inovasi, demi membawa nama baik universitas yang dipimpinnya. Apalagi, kegiatan pembelajaran kurang optimal akibat pandemi ini.

"Keputusan ataupun jabatan yang tidak relevan sebaiknya dihindari,” katanya.

Bramantyo menuturkan, masalah terakhir adalah masyarakat menangkap sinyal pesan moral yang kurang baik dari kejadian tersebut. Hal itu dapat dilihat reaksi masyarakat di sosial media.

“Rektor perlu menjaga integritas dan menjadi teladan bagi mahasiswa dan akademisi,” ucapnya.

Kemendikbudristek, kata dia, perlu lebih tegas dan teliti dalam melaksanakan peraturan. Komisi X DPR bersama masyarakat memastikan akan terus mengawasi.

“Kualitas demografi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya," tegas Bramantyo.

Demokrat mempertanyakan kebijakan Menteri BUMN dan Presiden Jokowi yang merevisi Statuta Universitas Indonesia sehingga Rektor UI diperbolehkan rangkap jabatan.

“Mengapa di saat kegelisahan rakyat memuncak terkait situasi pandemi terkini," sesal Bramantyo. (Knu)

Baca Juga:

PKS Tegaskan PP yang Bolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan Harus Digugat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vietnam Lebih Baik `dari Indonesia Dalam Penanganan Ekonomi Akibat Pandemi
Indonesia
Vietnam Lebih Baik `dari Indonesia Dalam Penanganan Ekonomi Akibat Pandemi

"Kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10 persen," kata Sri Mulyani.

UU Cipta Kerja Potensial Perluas Kesempatan Kerja
Indonesia
UU Cipta Kerja Potensial Perluas Kesempatan Kerja

UU Cipta Kerja dinilai memberikan dampak positif bagi ketersediaan lapangan kerja baru di Indonesia.

Pemerintah Mulai Transfer Rp1,8 Juta Pada 2,4 Juta Tenaga Pendidik
Indonesia
Pemerintah Mulai Transfer Rp1,8 Juta Pada 2,4 Juta Tenaga Pendidik

Penerima dapat mengakses info.gtk.kemendikbud.go.id atau pddikti.kemendikbud.go.id untuk mencari informasi mengenai status pencairan.

Perintah Jokowi, Polisi Dilarang Proses Hukum Pembuat Mural 404: Not Found
Indonesia
Perintah Jokowi, Polisi Dilarang Proses Hukum Pembuat Mural 404: Not Found

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada seluruh aparat kepolisian agar tidak terlalu reaktif dalam menanggapi mural dengan gambar wajah dirinya yang ditutupi tulisan "404: Not Found".

Presiden Kunjungi Sulawesi Selatan Tinjau Vaksinasi dan Resmikan Bendungan
Indonesia
Presiden Kunjungi Sulawesi Selatan Tinjau Vaksinasi dan Resmikan Bendungan

Pemerintah menargetkan peningkatan laju vaksinasi COVID-19 hingga cakupan 2,5 juta penyuntikan per hari pada September 2021.

Ditlantas Polda Metro Buka Fasilitas Pengurusan SIM Korban Banjir
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Buka Fasilitas Pengurusan SIM Korban Banjir

Ditlantas Polda Metro Jaya menyediakan fasilitas pengurusan surat izin mengemudi (SIM) yang hilang dan rusak karena banjir.

Virus COVID-19 B117 Muncul di Jabar, Ganjar: TKI Pulang Kampung Harus Diwaspadai
Indonesia
Virus COVID-19 B117 Muncul di Jabar, Ganjar: TKI Pulang Kampung Harus Diwaspadai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mulai meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat semua pintu masuk ke Jawa Tengah.

Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan
Indonesia
Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menentang rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan.

Polisi Ingatkan Warga Tertib Protokol Kesehatan di Kampung Tangguh
Indonesia
Polisi Ingatkan Warga Tertib Protokol Kesehatan di Kampung Tangguh

Negara hadir agar masyarakat dapat pelayanan maksimal

Selesai Diperiksa, Abu Janda Bawa Pulang Lagi Tas Berisi Pakaian
Indonesia