Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus Gedung Rektorat UI (ANTARA/Feru Lantara)

MerahPutih.com - Penerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 2013 di dalamnya mengubah aturan rangkap jabatan menuai kritik.

Anggota Komisi 1 DPR Sukamta menilai, kebijakan itu merupakan sinyalemen pemerintah semakin tidak peka etika hukum.

Menurut dia, rangkap jabatan dilarang di berbagai peraturan perundangan, karena berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang membuka peluang terjadinya kolusi dan korupsi

.

Baca Juga:

Kritik Pengangkatan Rektor UI Jadi Komisaris BUMN

"Jika si pembuat PP sadar etika hukum, mestinya tidak memunculkan pasal yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan,” terang Sukamta dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/7).

Sukamta memandang, PP baru semakin berbahaya karena terkait dengan institusi pendidikan yang selama ini selalu dijaga independensinya dan tidak menjadi ajang politik praktis.

“Posisi terhormat ini jangan diruntuhkan dengan pelonggaran larangan rangkap jabatan,” tegasnya.

Sukamta berharap, pemerintah mau menerima masukan dan koreksi dari berbagai pihak terkait PP Statuta UI kemudian melakukan perubahan.

"Termasuk mengembalikan pengaturan rangkap jabatan seperti PP sebelumnya," sebut dia.

Pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro periode 2019-2024. (ANTARA/ Feru Lantara)
Pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro periode 2019-2024. (ANTARA/ Feru Lantara)

Sementara itu, Partai Demokrat menekankan ada tiga permasalahan utama terkait perubahan statuta UI.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo mengatakan, masalah pertama terkait timing perubahan aturan tersebut saat ramai polemik rangkap jabatan rektor UI Ari Kuncoro sebagai komisaris BRI.

Menurutnya, perubahan aturan itu mengindikasikan bahwa hanya langkah reaktif pemerintah untuk meredam kekecewaan publik.

Publik terlanjur kecewa karena rangkap jabatan sudah menyalahi aturan PP sebelumnya.

"Padahal, seharusnya ada proses review yang ketat sebelum pengangkatan rektor menjadi komisaris BRI pada 18 Februari lalu,” kata Bramantyo.

Masalah kedua yakni Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang seharusnya dapat menggunakan otonomi yang dimiliki untuk fokus meningkatkan kualitas. Rektor pun harus fokus dalam mendorong hal tersebut.

UI menduduki peringkat 290 dunia dalam QS World University Rankings. Rankingnya terus mengalami penurunan sejak 2018.

"Ini yang seharusnya menjadi fokus rektor dan Kemendikbudristek," jelas dia.

Baca Juga:

Rektor UI Rangkap Jabatan, Legislator: Kasihan Pak Jokowi

Bramantyo menilai, keputusan yang diambil oleh rektor harus terfokus dalam semangat meningkatkan performa akademik, mendukung riset dan inovasi, demi membawa nama baik universitas yang dipimpinnya. Apalagi, kegiatan pembelajaran kurang optimal akibat pandemi ini.

"Keputusan ataupun jabatan yang tidak relevan sebaiknya dihindari,” katanya.

Bramantyo menuturkan, masalah terakhir adalah masyarakat menangkap sinyal pesan moral yang kurang baik dari kejadian tersebut. Hal itu dapat dilihat reaksi masyarakat di sosial media.

“Rektor perlu menjaga integritas dan menjadi teladan bagi mahasiswa dan akademisi,” ucapnya.

Kemendikbudristek, kata dia, perlu lebih tegas dan teliti dalam melaksanakan peraturan. Komisi X DPR bersama masyarakat memastikan akan terus mengawasi.

“Kualitas demografi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya," tegas Bramantyo.

Demokrat mempertanyakan kebijakan Menteri BUMN dan Presiden Jokowi yang merevisi Statuta Universitas Indonesia sehingga Rektor UI diperbolehkan rangkap jabatan.

“Mengapa di saat kegelisahan rakyat memuncak terkait situasi pandemi terkini," sesal Bramantyo. (Knu)

Baca Juga:

PKS Tegaskan PP yang Bolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan Harus Digugat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiongkok Serukan Dunia Satu Suara Sikapi Serangan Israel di Al Aqsa
Dunia
Tiongkok Serukan Dunia Satu Suara Sikapi Serangan Israel di Al Aqsa

Tiongkok terus memainkan peran konstruktif dalam mencari solusi dan mewujudkan perdamaian di Palestina dan Israel.

Gerai Vaksinasi Booster Bakal Dibuka di Terminal Kampung Rambutan
Indonesia
Gerai Vaksinasi Booster Bakal Dibuka di Terminal Kampung Rambutan

Dua pekan bulan puasa ini, di Terminal Kampung Rambuta, belum ada lonjakan penumpang arus mudik.

Ketua KPK: Penangkapan Walkot Bekasi Jadi Bukti Praktik Korupsi Masih Ada
Indonesia
Ketua KPK: Penangkapan Walkot Bekasi Jadi Bukti Praktik Korupsi Masih Ada

Kepala daerah yang baru saja ditangkap menjadi bukti bahwa praktik korupsi masih ada.

Polisi Bongkar Kasus Pengadaan Fiktif Belasan Miliar di Anak Perusahaan BUMN
Indonesia
Polisi Bongkar Kasus Pengadaan Fiktif Belasan Miliar di Anak Perusahaan BUMN

Perusahaan tersebut diduga tak merealisasikan sejumlah pengadaan yang telah dianggarkan.

Temui PM Jepang, Jokowi Minta Kishida Hadir di KTT G20
Indonesia
Temui PM Jepang, Jokowi Minta Kishida Hadir di KTT G20

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida. Pertemuan keduanya berlangsung di Kantor PM Jepang di Tokyo, Rabu (27/7) pagi.

Anies Beri Jawaban soal Maju di Pilpres 2024
Indonesia
Anies Beri Jawaban soal Maju di Pilpres 2024

Meskipun demikian, lanjut Anies, dirinya berharap semua pihak tetap menjaga persatuan serta mengedepankan kebersamaan menjelang Pemilu 2024.

Gibran Terbitkan Aturan Bolehkan PTM hingga Pembukaan Tempat Wisata
Indonesia
Gibran Terbitkan Aturan Bolehkan PTM hingga Pembukaan Tempat Wisata

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Aturan yang dimaksud adalah diperbolehkannya pembelajaran tatap muka, resepsi pernikahan, hingga pembukaan tempat wisata.

Panpel Formula E Dipimpin Politisi DPR, PDIP Tetap Ngotot Ajukan Interpelasi
Indonesia
Panpel Formula E Dipimpin Politisi DPR, PDIP Tetap Ngotot Ajukan Interpelasi

Fraksi PDIP dan Fraksi PSI bakal mendorong Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi untuk menggelar kembali rapat paripurna interpelasi.

Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum
Indonesia
Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum

Dewas juga perlu meneruskan hasil pemeriksaan ke KPK