Pertemuan Stafsus Presiden dan Mendagri Bahas Pemenuhan Hak Disabilitas Mendagri Tito Karnavian saat menerima kunjungan kerja Staf Khusus Presiden RI Bidang Sosial Angkie Yudistia, Senin (11/10). Foto: Humas Kemendagri

SENIN (11/10) Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menerima kunjungan dari Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, dalam kunjungan tersebut Tito meminta Angkie untuk membuat pemetaan terkait kendala yang dihadapi penyandang disabilitas.

Mengutip dari laman Kamibijak Tito menjelaskan, ada beberapa hal yang harus di-follow up untuk membuat semua penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan warga non-disabilitas, terutama dari segi akses kesehatan, mobilitas, dan fasilitas yang ada.

Baca Juga :

SKB 3 Menteri Atur Pemakaian Seragam dan Atribut Sekolah

Karena mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemenuhan hak dan kebutuhan bagi seluruh penyandang disabilitas. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan baru untuk menjalankan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, diseluruh wilayah Indonesia mulai dari provinsi hingga desa.

Tito juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki data terkait warga penyandang disabilitas mulai dari provinsi hingga desa. "Namun data yang dimaksud adalah data pasif, artinya hanya disabilitas yang melapor saja yang terdata," ujar Tito.

Baca Juga :

Makan di Tempat Diizinkan, Masyarakat Diimbau Tetap Disiplin Prokes

Tito memberikan dua arah kepada Angkie yang diperlukan para disabilitas untuk mengambil peran dalam pembangunan nasional, sehingga pemerintah dapat menempatkan para penyandang disabilitas sesuai keahliannya. Lalu yang kedua, adanya pengelompokan dari penyandang disabilitas.

Pada pertemuan itu, Angkie juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas kinerja Tito dan seluruh pihaknya karena sudah turut membantu agar seluruh warga penyandang disabilitas dapat melakukan vaksinasi Covid-19.

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama dengan warga non-disabilitas. (Foto: Unsplash/Rasmus Gerdin)

Seperti yang diketahui enam provinsi yang ada di Pulau Jawa seperti Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Bali sudah sukses menjalankan vaksinasi untuk warga penyandang disabilitas. Sebanyak 450.000 dosis telah diberikan untuk warga penyandang disabilitas beserta keluarga dan pendampingnya.

Angkie menambahkan jika dengan bantuan Mendagri dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19 sangat banyak berpengaruh dan membantu. Karena diketahui penyandang disabilitas banyak tidak memiliki NIK. Maka dari itu Mendagri membantu para warga yang menyandang disabilitas untuk dibuatkan NIK sementara. (nmi)

Baca Juga :

Vaksinasi Disabilitas Nasional Masih Rendah, Stafsus Presiden Gandeng Gibran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usia 27 Tahun, Atika Azmi Utammi Jadi Wabup Perempuan Termuda
Indonesia
Usia 27 Tahun, Atika Azmi Utammi Jadi Wabup Perempuan Termuda

Setelah pemungutan suara ulang dilakukan dan berdasarkan hasil rekapitulasi, KPU Madina menetapkan pasangan Muhammad Jafar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Uttami.

Catat! Aturan PPKM Level 3 di Tangerang Selatan
Indonesia
Catat! Aturan PPKM Level 3 di Tangerang Selatan

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menjelaskan, penerapan PPKM level tiga memberikan pelonggaran kepada beberapa sektor usaha. Salah satunya adalah usaha restoran, kafe dan kedai makanan.

30 Persen Pasien COVID-19 di Jakarta Meninggal Saat Isoma di Rumah
Indonesia
30 Persen Pasien COVID-19 di Jakarta Meninggal Saat Isoma di Rumah

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta pada laman corona.jakarta.go.id, angka fatalitas akibat COVID-19 di Jakarta berada pada angka di atas 100 per hari dalam dua pekan terakhir.

[Hoaks atau Fakta]: Minum Air Hangat Lancarkan Peredaran Darah Pasien COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Minum Air Hangat Lancarkan Peredaran Darah Pasien COVID-19

Sementara minuman panas mungkin dapat meredakan gejala pilek, kemungkinan hal tersebut sebagian merupakan efek dari peningkatan sekresi ludah

Ferdy Yuman Didakwa Sembunyikan Nurhadi saat Jadi Buronan KPK
Indonesia
Ferdy Yuman Didakwa Sembunyikan Nurhadi saat Jadi Buronan KPK

Jaksa menyebut Ferdy Yuman menyembunyikan Nurhadi dan Rezky saat menjadi buronan KPK.

Tina Toon Tolak Usulan Anies Beri Sanksi Pidana Pelanggar Prokes
Indonesia
Tina Toon Tolak Usulan Anies Beri Sanksi Pidana Pelanggar Prokes

Usulan Pemprov DKI ingin mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 ditentang keras anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Tina Toon.

Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Perayaan Tahun Baru di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Perayaan Tahun Baru di Jakarta

"Yang pasti di tahun baru ini tidak ada perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban
Indonesia
Wakil Ketua KPK Ngaku Ditanya Komnas HAM Soal Isu Taliban

Nurul Ghufron telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

BKN Jawab Keluhan Pelamar Soal Hilangnya Nama Perguruan Tinggi saat Daftar PNS
Indonesia
BKN Jawab Keluhan Pelamar Soal Hilangnya Nama Perguruan Tinggi saat Daftar PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjawab keluhan sejumlah pelamar PNS tahun 2021 terkait nama perguruan tinggi (PT) atau prodi yang tidak ditemukan di portal SSCASN saat pendaftaran.