Pertanyakan Darurat Sipil, PBHI: Jokowi Harusnya Gunakan UU Kekarantinaan Kesehatan Logo PBHI (Foto: pbhi.co,id)

MerahPutih.Com - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menegaskan bahwa saat ini dalam mengatasi Covid-19, pemerintah tidak perlu menerapkan darurat sipil.

Koordinator PBHI Julius Ibrani mengatakan, Presiden Jokowi harusnya berpijak kepada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam menanggulangi permasalahan wabah COVID-19.

Baca Juga:

Penanggulangan COVID-19 Jangan Sampai Melanggar HAM

"Presiden harus mengeluarkan Keppres terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial," jelas Julius dalam keterangannya, Senin (30/3).

Koordinator PBHI Julius Ibrani kritik penerapan darurat sipil dalam penanganan COVID-19
Koordinator PBHI Julius Ibrani (kedua dari kiri) dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (Foto: antaranews)

Julius mengatakan, Keppres tersebut harus memasukan upaya menanggulangi kerugian terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut.

"Baik ekonomi, sosial dan kesehatan," jelas Julius.

Demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan.

"Selain itu, penerapan pembatasan sosial meluas yang merujuk pada karantina kesehatan perlu dilakukan guna menghindari sekuritisasi problem kesehatan yang tidak perlu," jelas Julius.

Ia menyebut, sejak awal pemerintah tak mematuhi keseluruhan prosedur yang telah diatur dalam UU Penanggulangan Bencana.

Sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo melakukan penetapan status darurat bencana nasional (Pasal 51 ayat 2).

Ia melihat, ketiadaan komando pengendali bencana dalam Keppres 9/2020 membuat penanganan bencana COVID-19 berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi.

"Mengingat pembatasan sosial akan disertai sanksi, pemerintah untuk berpijak pada UU Karantina kesehatan. Termasuk pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil," jelas Julius.

Ia yakin, optimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19.

"Pemerintah harus memikirkan juga konsekuensi ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan," tutup Julius.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan.

Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona COVID-19 semakin masif.

Baca Juga:

Penerapan Darurat Sipil untuk Penanggulangan COVID-19 Dikritik Karena Tak Relevan

"Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus COVID-19," kata Fadjroel.

Fadjroel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman).(Knu)

Baca Juga:

Pernah Kontak dengan Pasien Positif COVID-19, Achmad Purnomo Jalani Isolasi Mandiri



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH