Pertanyakan Darurat Sipil, PBHI: Jokowi Harusnya Gunakan UU Kekarantinaan Kesehatan Logo PBHI (Foto: pbhi.co,id)

MerahPutih.Com - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menegaskan bahwa saat ini dalam mengatasi Covid-19, pemerintah tidak perlu menerapkan darurat sipil.

Koordinator PBHI Julius Ibrani mengatakan, Presiden Jokowi harusnya berpijak kepada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam menanggulangi permasalahan wabah COVID-19.

Baca Juga:

Penanggulangan COVID-19 Jangan Sampai Melanggar HAM

"Presiden harus mengeluarkan Keppres terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial," jelas Julius dalam keterangannya, Senin (30/3).

Koordinator PBHI Julius Ibrani kritik penerapan darurat sipil dalam penanganan COVID-19
Koordinator PBHI Julius Ibrani (kedua dari kiri) dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (Foto: antaranews)

Julius mengatakan, Keppres tersebut harus memasukan upaya menanggulangi kerugian terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut.

"Baik ekonomi, sosial dan kesehatan," jelas Julius.

Demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan.

"Selain itu, penerapan pembatasan sosial meluas yang merujuk pada karantina kesehatan perlu dilakukan guna menghindari sekuritisasi problem kesehatan yang tidak perlu," jelas Julius.

Ia menyebut, sejak awal pemerintah tak mematuhi keseluruhan prosedur yang telah diatur dalam UU Penanggulangan Bencana.

Sebelum penetapan masa tanggap darurat nasional, semestinya Presiden Joko Widodo melakukan penetapan status darurat bencana nasional (Pasal 51 ayat 2).

Ia melihat, ketiadaan komando pengendali bencana dalam Keppres 9/2020 membuat penanganan bencana COVID-19 berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi.

"Mengingat pembatasan sosial akan disertai sanksi, pemerintah untuk berpijak pada UU Karantina kesehatan. Termasuk pemerintah belum saatnya menerapkan keadaan darurat militer dan darurat sipil," jelas Julius.

Ia yakin, optimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19.

"Pemerintah harus memikirkan juga konsekuensi ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan," tutup Julius.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan.

Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona COVID-19 semakin masif.

Baca Juga:

Penerapan Darurat Sipil untuk Penanggulangan COVID-19 Dikritik Karena Tak Relevan

"Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus COVID-19," kata Fadjroel.

Fadjroel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman).(Knu)

Baca Juga:

Pernah Kontak dengan Pasien Positif COVID-19, Achmad Purnomo Jalani Isolasi Mandiri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Karyawan Positif Corona, Seluruh Pengunjung Supermarket di Sleman Wajib Rapid Test 
Indonesia
Karyawan Positif Corona, Seluruh Pengunjung Supermarket di Sleman Wajib Rapid Test 

Rapid test kembali dilakukan kepada 94 orang karyawan dengan hasil 22 di antaranya reaktif.

Ini Kronologi Bekas Kepala BPN Bali Bunuh Diri Pakai Pistol di Toilet Kejati
Indonesia
Ini Kronologi Bekas Kepala BPN Bali Bunuh Diri Pakai Pistol di Toilet Kejati

Tersangka korupsi bekas Kepala BPN Bali sebelum bunuh diri sempat salat magrib dan buka puasa sunah.

KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Korupsi Alat Darurat COVID-19 di Pemkab Bandung Barat
Indonesia
KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Korupsi Alat Darurat COVID-19 di Pemkab Bandung Barat

Adapun 4 lokasi tersebut yakni di Kantor Dinas PUPR Bandung Barat, Kantor CV Bintang Pamungkas (BP) di Lembang, CV Sentral Sayuran Garden City (SSGC) di Lembang dan rumah kediaman dari pihak yang terkait perkara ini di Lembang.

Gegara Pandemi COVID-19, Puluhan Event Pariwisata Pemkot Solo Dibatalkan
Indonesia
Gegara Pandemi COVID-19, Puluhan Event Pariwisata Pemkot Solo Dibatalkan

Ia menjeskan event yang batal digelar akibat vurus corona tersebut ada yang bersekala besar untuk menarik wisatawan mancanegara dan event yang bersifat lokal.

26 Terduga Teroris yang Pernah Berbaiat ke ISIS Dibawa dari Makassar ke Jakarta
Indonesia
26 Terduga Teroris yang Pernah Berbaiat ke ISIS Dibawa dari Makassar ke Jakarta

Kelompok ini memiliki rencana kegiatan yang akan mengganggu Kamtibmas

Zona Merah di Jakarta Pusat Menurun, Kini Tinggal 13 Wilayah
Indonesia
Zona Merah di Jakarta Pusat Menurun, Kini Tinggal 13 Wilayah

Kondisi kasus COVID-19 di wilayah Jakarta Pusat mengalami perkembangan baik. Zona merah di kawasan tersebut menurun, dari 16 kawasan saat ini tinggal 13.

Pemkab Cianjur Gratiskan PBB untuk Warga Miskin di Masa Pandemi COVID-19
Indonesia
Pemkab Cianjur Gratiskan PBB untuk Warga Miskin di Masa Pandemi COVID-19

SPPT PBB tetap diterbitkan dengan nilai Rp. 0

IKAPPI: 768 Pedagang Pasar Positif COVID-19 di Seluruh Indonesia
Indonesia
IKAPPI: 768 Pedagang Pasar Positif COVID-19 di Seluruh Indonesia

Program rapid test dan swab test oleh pemerintah terus dilakukan pada pedagang pasar sebagai upaya deteksi dini.

Tidak Selesai 2024, Menteri PUPR Perintahkan Pembatalan Proyek
Indonesia
Tidak Selesai 2024, Menteri PUPR Perintahkan Pembatalan Proyek

Saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021, Basuki memaparkan, fokus pembangunan infrastruktur tahun 2022 yakni Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi.

Enggak Punya SIKM? Jangan Harap Bisa Masuk Jakarta!
Indonesia
Enggak Punya SIKM? Jangan Harap Bisa Masuk Jakarta!

Kalau sudah masuk wilayah Polda Metro tentunya ini sudah sebagai tempat tujuan terakhir