Pertama Kerja Sama dengan KPK, Mabes Polri Klaim Langsung Tangkap Kepala Daerah Wartawan mengambil gambar ruangan yang disegel Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim di gedung BKD Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/rwa.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bersinergi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Novi Rahman Hidayat, dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, penangkapan Bupati Nganjuk ini merupakan wujud sinergitas pertama kalinya KPK dan Polri dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.

"Ini pertama kali dalam sejarah KPK dan Bareskrim Polri bersinergi mengungkap kasus dugaan suap kepala daerah," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/5).

Baca Juga:

Novel Baswedan Cs Disarankan Jadi Pegawai Kontrak di KPK

Argo menjelaskan, lembaga antirasuah dan Korps Bhayangkara bersinergi mulai dari pelaporan, penyelidikan, pengumpulan data, sampai OTT bersama-sama.

"Sinergitas antar-lembaga penegak hukum ini akan terus dilakukan dan dipertahankan agar jauh lebih baik lagi," ungkap jenderal bintang dua itu.

Jurnalis mengambil foto ruangan ruangan di BKD Kabupaten Nganjuk disegel di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Ruangan itu disegel setelah OTT KPK yang juga mengamankan Bupati Nganjuk. ANTARA Jatim/ istimewa
Jurnalis mengambil foto ruangan ruangan di BKD Kabupaten Nganjuk disegel di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Ruangan itu disegel setelah OTT KPK yang juga mengamankan Bupati Nganjuk. ANTARA Jatim/ istimewa

Diketahui, Bupati Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan KPK bersama Bareskrim Polri di Ngajuk, Jawa Timur, Senin (10/5). Turut disita sejumlah uang.

Selain bupati, enam orang lainnya juga ditetapkan tersangka. Mereka adalah Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom, Plt Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan ajudan Bupati Ngajuk M Izza Muhtadin. (Knu)

Baca Juga:

Novel Baswedan Cs Disarankan Jadi Pegawai Kontrak di KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kongres HMI di Surabaya Ricuh, Peserta Saling Lempar Kursi
Indonesia
Kongres HMI di Surabaya Ricuh, Peserta Saling Lempar Kursi

Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) XXXI yang digelar di Gedung Islamic Center Jl. Dukuh Kupang 112-114, Surabaya, diwarnai kericuhan pada Selasa (23/3) malam WIB.

Epidemolog sampai Penyuluh Kesehatan Minim Pelamar CPNS dan PPPK
Indonesia
Epidemolog sampai Penyuluh Kesehatan Minim Pelamar CPNS dan PPPK

erdasarkan data pelamar, CPNS ada sebanyak 2.527 orang dan sebanyak 473 orang mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK.

Demi Daya Saing Produk Dalam Negeri, Tito Keluarkan SE Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa
Indonesia
Demi Daya Saing Produk Dalam Negeri, Tito Keluarkan SE Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa

dikeluarkannya Surat Edaran bersama Kepala LKPP itu diharapkan dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pada saat perencanaan dan eksekusi kian transparan.

Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara

KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum lima bekas petinggi PT Waskita Karya karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Duit yang Diamankan di Rumah Dinas Menteri
Indonesia
KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Duit yang Diamankan di Rumah Dinas Menteri

KPK mencecar bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenai uang yang diamankan di rumah dinas Menteri Kelautan dan Perikanan.

Anak Buah Juliari Pinjam Koper PNS Kemensos Tampung Uang Suap Bansos
Indonesia
Anak Buah Juliari Pinjam Koper PNS Kemensos Tampung Uang Suap Bansos

Mendengar BAP-nya dibacakan oleh Jaksa, Rizki pun membenarkan isi kesaksiannya itu

KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor
Indonesia
KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor

KPK menyambut baik langkah PPATK meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendorong ditetapkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas.

Polda Metro Amankan Bocah 12 Tahun Pengemudi Truk Kontainer
Indonesia
Polda Metro Amankan Bocah 12 Tahun Pengemudi Truk Kontainer

Ditlantas Polda Metro Jaya, mengamankan bocah laki-laki berusia 12 tahun yang nekat mengemudikan truk kontainer dan melintas di jalan tol.

Penuhi Kebutuhan Lebaran, Warga Diminta Belanja Online
Indonesia
Penuhi Kebutuhan Lebaran, Warga Diminta Belanja Online

Warga diminta mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor 800/2794/ SJ Tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Selama Bulan Ramadan dan Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ 2021.

Masih Pandemi, Rektor Ubaya Ngonthel Antar Baju Wisuda ke Rumah Mahasiswa
Indonesia
Masih Pandemi, Rektor Ubaya Ngonthel Antar Baju Wisuda ke Rumah Mahasiswa

Rektor ikut mengirimkan sendiri toga tersebut ke rumah wisudawan menggunakan sepeda.