Persulit Masyarakat, Kemendagri Tegur 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil E-KTP. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegur 10 dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota yang terbukti menambah syarat pengurusan dokumen kependudukan.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya di Jakarta Senin, menyampaikan bahwa kepala dinas yang menambah persyaratan tersebut langsung ditegur dan dia memerintahkan kadis agar memangkas ketentuan tambahan itu.

Baca Juga:

Kemendagri Kini Ikut Validasi dan Verifikasi NIK Buat Vaksinasi

"Kalau menambah persyaratan itu bukan mempermudah tapi malah mempersulit masyarakat," kata Zudan pada rapat virtual “Pembahasan Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dengan 25 kepala dinas dukcapil kabupaten/kota perwakilan dari Sabang sampai Merauke.

Menurut Zudan, masih banyak daerah yang menambah persyaratan baru. Mungkin, menurutnya, karena keliru memahami Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan aturan pelaksananya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

Zudan menyatakan dengan aturan itu pemerintah mereformasi dan menderegulasi pelayanan adminduk dengan memberikan kemudahan pelayanan.

"Dokumen yang tidak diperlukan, tidak perlu dipersyaratkan karena itu merepotkan masyarakat. Hanya bikin ribet, jadi jangan menambah persyaratan di luar dari yang seharusnya," kata Dirjen Zudan.

Selain itu, untuk memastikan semua dinas dukcapil daerah tidak menambah persyaratan baru atau menghapus persyaratan tambahan yang terlanjur diberlakukan, Dirjen Zudan langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Supervisi, dipimpin langsung oleh para pejabat Eselon II.

Adapun Satgas Supervisi Wilayah I Sumatera, dipimpin oleh Direktur Pendaftaran Penduduk David Yama, Satgas Supervisi untuk Wilayah II Jawa Bali dipimpin Direktur PIAK Erikson Manihuruk, Satgas Supervisi Wilayah III Kalimantan dipimpin oleh Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum.

Kemudian, Satgas Supervisi Wilayah IV Sulawesi dipimpin oleh Direktur Pemanfaatan Data Akhmad Sudirman Tavipiyono, dan Satgas Supervisi Wilayah V NTB, NTT, Maluku dan Papua diketuai Direktur Bina Aparatur Andi Kriarmoni.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (ANTARA/HO-Kemendagri)
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh (ANTARA/HO-Kemendagri)

Satgas itu dibentuk juga sebagai tindak lanjut arahan Mendagri Tito Karnavian dalam rangka membantu supervisi pendataan penduduk yang belum divaksin demi penuntasan pandemi COVID-19, dan pendataan penduduk terkait mendapatkan bantuan sosial.

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sangat serius mengangkat lebih tinggi kualitas layanan administrasi kependudukan di semua lini pelayanan. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh bahkan sudah mencanangkan 2021 sebagai 'Tahun Kualitas Layanan Dukcapil'.

"Cermin peningkatan kualitas layanan adminduk itu ditandai dengan kecepatan dan kemudahan layanan dengan adanya layanan online. Ditambah, mendekatkan layanan untuk membantu layanan offline sampai ke desa-desa," kata dia.

Baca Juga:

Kemendagri Fasilitasi e-KTP Bagi Transgender, Begini Prosedur Bikinnya

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tol Banda Aceh-Sigli Siap Dioperasikan
Indonesia
Tol Banda Aceh-Sigli Siap Dioperasikan

Tol Banda Aceh-Sigli Seksi 3 ruas Jantho-Indrapuri sepanjang 16 kilometer telah rampung dan siap dioperasikan.

UNS Gelar Perkuliahan Tatap Muka Semester Ganjil Mulai 6 September
Indonesia
UNS Gelar Perkuliahan Tatap Muka Semester Ganjil Mulai 6 September

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membenarkan, membolehkan semua lembaga pendidikan di Solo mengadakan PTM. Hal ini dilakukan setelah Solo turun level 3.

Pelaku Pembacokan di Salemba Tega Tebas Tangan Korban Hingga Putus karena Kesal Ditipu
Indonesia
Pelaku Pembacokan di Salemba Tega Tebas Tangan Korban Hingga Putus karena Kesal Ditipu

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto menuturkan, awalnya pelaku datang ke kawasan Pasar Kenari untuk mencari Sulaeman karena merasa ditipu.

Bocah Nahkoda Perahu Terbalik WKO Jadi Tersangka, KPAI: Tidak Bisa Ditahan
Indonesia
Bocah Nahkoda Perahu Terbalik WKO Jadi Tersangka, KPAI: Tidak Bisa Ditahan

KPAI akan memastikan seorang anak yang menjadi nahkoda perahu terbalik yang memakan korban jiwa itu dikenakan proses hukum sesuai dengan peraturan peradilan pidana anak. Hal itu sudah ada UU yang mengatur.

Ihwal Ketum PBNU, GP Ansor Ingin Said Aqil Beri Ruang ke Kader NU Lain
Indonesia
Ihwal Ketum PBNU, GP Ansor Ingin Said Aqil Beri Ruang ke Kader NU Lain

Ansor juga mengharapkan Ketua Umum PBNU nanti sosok muda

Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Lebih dari 45 Ribu Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Lebih dari 45 Ribu Orang

Dalam periode itu, seluruh pasien terdaftar sebanyak 50.625 orang

Masjid Raya Al-Azhom Batasi Kapasitas Hanya 1.000 Orang
Indonesia
Masjid Raya Al-Azhom Batasi Kapasitas Hanya 1.000 Orang

Kapasitas Masjid Raya Al-Azhom dibatasi hanya untuk 1.000 orang selama Ramadan.

[HOAKS atau FAKTA]: Rayakan Ulang Tahun, Nike Bagikan Ribuan Sepatu dan T-Shirt
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rayakan Ulang Tahun, Nike Bagikan Ribuan Sepatu dan T-Shirt

Beredar pesan berantai yang mengklaim bahwa Nike membagikan hadiah gratis dalam rangka ulang tahun.

BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Lebih Enam Meter di NTT
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Lebih Enam Meter di NTT

BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi akibat dampak siklon tropis Seroja yang berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT). Gelombang

Coki Pardede di Bawah Pengaruh Narkoba Saat Diringkus, Langsung Jalani Tes Urine
Indonesia
Coki Pardede di Bawah Pengaruh Narkoba Saat Diringkus, Langsung Jalani Tes Urine

Dia ditangkap di kediamannya di Perumahan Foresta Padegangan, Tangerang, Banten