Persilakan Rakyat Tangkap Harun Masiku, KPK Dicap Kibarkan Bendera Putih Bendera setengah tiang berkibar di depan gedung KPK, Kamis (30/9). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sudah mengibarkan bendera putih atau menyerah dalam mengejar tersangka dugaan kasus suap, Harun Masiku. Apalagi, KPK sampai mempersilakan masyarakat menangkap caleg PDIP itu dengan uang sendiri.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyayangkan pernyataan Deputi Penindakan KPK Karyoto itu. Menurut dia, kalau memang KPK tidak mampu harusnya minta bantuan institusi lainnya termasuk TNI, bukannya mengimbau masyarakat boleh ikut mencari tapi dengan biaya sendiri.

Baca Juga

Ketua KPK Sesumbar Harun Masiku Segera Tertangkap

"Jadi jangan diputarbalik, masyarakat harus mencari buronan KPK yang sudah dua tahun tidak dapat ditemukan dengan biaya sendiri," ungkap Sugeng, Kamis (26/5).

IPW juga menyarankan agar parat penegak hukum lainnya yakni Polri dan kejaksaan untuk ikut turun tangan memburu mantan politikus PDIP itu tanpa diminta KPK. Alasanya, kata Sugeng, kedua institusi itu telah dibiayai uang pajak rakyat menjamin hukum di Indonesia. "Dilibatkan langsung menangkap Harun Masiku," tutupnya.

Baca Juga

Penyidik Nonaktif Sebut Harun Masiku di Indonesia, Ini Jawaban KPK

KPK telah menetapkan Harun sebagai tersangka pemberi suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Januari 2020. Sejak itu desakan untuk menangkap Harun Masiku terus gencar dilakukan oleh elemen masyarakat ke lembaga antirasuh.

Harun Masiku. Foto: Isitmewa
Harun Masiku, caleg dari PDIP. Foto: Isitmewa

Wahyu sendiri telah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ditingkat banding. Tapi, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukuman Wahyu Setiawan menjadi 7 tahun penjara.

Harun Masiku juga resmi menjadi buronan internasional, terhitung sejak 30 Juli 2021. Hal itu dipublikasikan KPK setelah mendapat informasi dari Interpol yang telah menerbitkan red notice untuk Harun Masiku.

Baca Juga

Bendera Setengah Tiang Berkibar di Gedung KPK

Namun, hingga kini KPK tidak berhasil menangkap Harun Masiku. Diduga kuat Harun Masiku mendapat perlindungan dari pihak yang memiliki kekuatan besar terkait relasinya dengan partai besar.

Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Karyoto mempersilakan masyarakat mencari Harun Masiku menggunakan biaya sendiri. Pernyataan Irjen Pol. Karyoto itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu 21 Mei 2022 lalu.

Prinsipnya, lanjut Karyoto, apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan seorang buronan atau DPO Harun Masiku tersebut boleh lapor pada KPK. "Kalau tidak percaya boleh ikut juga, tapi biaya sendiri," ujarnya beberapa waktu lalu. (Asp)

Baca Juga

Penyidik Polri-KPK Kompak Tak Tampilkan Nama Harun Masiku di Situs Interpol

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Ade Yasin, KPK Geledah Dua Rumah di Bandung
Indonesia
Kasus Ade Yasin, KPK Geledah Dua Rumah di Bandung

Tim penyidik lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di dua lokasi di Bandung terkait kasus Ade Yasin.

Kini, Produk Kosmetik dan Obat-obatan Wajib Kantongi Sertifikat Halal
Indonesia
Kini, Produk Kosmetik dan Obat-obatan Wajib Kantongi Sertifikat Halal

Pada tahap pertama, BPJPH telah mensertifikasi 27.188 produk pelaku usaha. Sejumlah upaya dan terobosan harus terus dilakukan.

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan Diterapkan 2 Minggu Lagi
Indonesia
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan Diterapkan 2 Minggu Lagi

Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan akan diaktifkan kembali.

Presiden Perintahkan Sanksi Perusahaan Ogah Pasok Batu Bara ke PLN
Indonesia
Presiden Perintahkan Sanksi Perusahaan Ogah Pasok Batu Bara ke PLN

Sudah ada mekanisme domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN.

Pemerintah Tambah Tiga Jenis Vaksin untuk Imunisasi Rutin
Indonesia
Pemerintah Tambah Tiga Jenis Vaksin untuk Imunisasi Rutin

Kementerian Kesehatan menambah tiga jenis vaksin ke dalam program imunisasi rutin lengkap, yaitu PCV, Rotavirus dan HPV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan penambahan jenis vaksin tersebut untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak.

BPIP Peringatkan Pemerintah Tak Lupakan Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan
Indonesia
BPIP Peringatkan Pemerintah Tak Lupakan Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan

Radikalisme muncul karena masalah tata keadilan yang timpang

KAI Commuter Tambah 12 Perjalanan KRL Jabodetabek
Indonesia
KAI Commuter Tambah 12 Perjalanan KRL Jabodetabek

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menambah 12 perjalanan kereta rel listrik (KRL) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis (22/7).

Ledakan Bom Ikan Cimanggu Hancurkan 7 Rumah Warga
Indonesia
Ledakan Bom Ikan Cimanggu Hancurkan 7 Rumah Warga

Sumber ledakan bom berasal dari rumah UL yang dikenal warga berprofesi sebagai buruh tani.

Jokowi: Pemerintah Sudah Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.900 Kilometer Sejak 2014
Indonesia
Jokowi: Pemerintah Sudah Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.900 Kilometer Sejak 2014

Berkaca dari pengalaman Indonesia membangun jalan tol, kata Presiden, terdapat masalah yang selalu muncul yakni ketersediaan sumber pembiayaan.

Anggota DPR Sebut Pembelian Kebutuhan Pokok dan BBM Gunakan Aplikasi Bikin Sulit
Indonesia
Anggota DPR Sebut Pembelian Kebutuhan Pokok dan BBM Gunakan Aplikasi Bikin Sulit

Anggota Komisi IX PR RI Netty Prasetiyani meminta agar kebijakan pembelian menggunakan aplikasi ditinjau kembali.