Persiapkan New Normal, Pemerintah: Jangan Harap Bisa Kembali ke Masa Sebelum Corona Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meminta masyarakat bersiap menjalani kehidupan normal yang baru (New Normal) dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Kita tidak bisa berharap kembali ke saat sebelum COVID-19 menjadi pandemi di dunia," kata Juru Bicara Pemerintah Khusus Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, Selasa (26/5).

Baca Juga:

Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala

Menurutnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi pandemi ini sama seperti di negara lain.

Yurianto mengingatkan masyarakat untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter, mengenakan masker, dan cuci tangan dengan sabun.

Jubir Pemerintah Achmad Yurianto
Jubir Pemerintah Achmad Yurianto (Foto: antaranews)

Upaya-upaya ini menurutnya menentukan apakah masyarakat bisa produktif kembali dan aman dari COVID-19.

"Melalui Gugus Tugas, kami akan terus meminta masyarakat untuk patuh pada kriteria tersebut sebagai basis perubahan. Ini tidak mudah, dan tidak bisa serta merta terjadi," katanya.

Di Indonesia sendiri menurutnya banyak daerah yang karena kepatuhan masyarakatnya kasus positif mulai menurun. Dengan begitu, skenario masyarakat untuk kembali menjadi produktif bisa mulai dirancang dan aman dari COVID-19.

"Kita yakinkan produktivitas bisa dikembalikan, namun tidak dengan kasus baru. Penderita COVID-19 bukan masalah sederhana, ini masalah kompleks dan akan menghabiskan sumber daya. Apapun yang terjadi kita harus mencegahnya, ga ada ruang kita ketakutan atau gegabah menghadapinya," ujar Yurianto.

Ia mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Salah satu hal yang Yuri anjurkan adalah tidak menggunakan fasilitas bersama secara bergantian.

Jikapun terpaksa menggunakan fasilitas bersama bergantian, Yuri meminta masyarakat memastikan kebersihan fasilitas tersebut.

"Biasakan untuk tidak menggunakan fasilitas bersama bergantian. Kalaupun tidak memungkinkan, maka pastikan bahwa fasilitas itu secara rutin dibersihkan, secara rutin kita jaga higienenya," kata Yuri.

Yuri mengatakan, penularan kasus Covid-19 masih terjadi. Hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya kasus corona dari hari ke hari.

Oleh karenanya, pola hidup bersih dan sehat penting diterapkan, terlebih sebentar lagi Indonesia akan menerapkan fase new normal.

"Apabila memang dipertimbangkan tidak terlalu penting sebaiknya tidak keluar rumah. Namun apabila kita harus keluar rumah gunakan masker, batasi waktunya," ujar Yuri.

Selain itu, bagi yang terpaksa bekerja di luar rumah, Yuri meminta supaya prinsip kebersihan dan jaga jarak tetap dikedepankan.

Baca Juga:

Update COVID-19 Minggu (24/5): Jumlah Pasien Positif Bertambah 526 Orang

Saat ini, lanjut Yuri, para ahli sedang berupaya keras untuk mencari vaksin agar kekebalan masyarakat mampu menghadapi COVID-19.

"Para ahli termasuk dari WNI berupaya untuk melakukan itu. Oleh karena itu bagaimana kita berusaha lindungi diri kita, cara berpikir ini bila bisa jadi acuan Indonesia," kata Yuri.

"Maka rakyat Indonesia bisa terlindungi, kebersamaan, dilakukan terus menerus penuh kesadaran," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: FBI Tangkap Bill Gates Karena Tuduhan Teror Biologis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Sebut Isu Penolakan Renovasi Gereja di Karimun Tak Separah di Medsos
Indonesia
Pemerintah Sebut Isu Penolakan Renovasi Gereja di Karimun Tak Separah di Medsos

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut kasus penolakan renovasi gereja di Karimun, Kepulauan Riau, sudah selesai.

Pemerintah Dikritik Beri Intensif Pariwisata, Mending Blokade Warga Asing Masuk
Indonesia
Pemerintah Dikritik Beri Intensif Pariwisata, Mending Blokade Warga Asing Masuk

Jika perbaikan sistem pencegahan tidak dilakukan oleh pemerintah, Presiden bisa dituntut melakukan melawan hukum

 Ketua DPD Minta OJK Buka Hotline Pengaduan Stimulus Ekonomi Terkait COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Minta OJK Buka Hotline Pengaduan Stimulus Ekonomi Terkait COVID-19

“Sektor usaha selain yang ada di POJK sebenarnya bisa juga diajukan, asal dengan self-assessment dari bank, bahwa usaha tersebut memang terdampak COVID-19,” ujarnya.

10 Saksi Jiwasraya Dicekal Kejaksaan Agung, LPSK Janjikan Perlindungan
Indonesia
10 Saksi Jiwasraya Dicekal Kejaksaan Agung, LPSK Janjikan Perlindungan

LPSK akan berusaha memastikan para saksi memperoleh hak-haknya sesuai undang-undang

COVID-19 di DKI Makin Meroket, Anies Didorong Bikin Gugus Tugas Perkantoran
Indonesia
COVID-19 di DKI Makin Meroket, Anies Didorong Bikin Gugus Tugas Perkantoran

Beberapa kantor, kerap menutupi karyawan yang terjangkit COVID-19

Pengamanan Kedatangan Rizieq Shihab Tidak Perlu Berlebihan
Indonesia
Pengamanan Kedatangan Rizieq Shihab Tidak Perlu Berlebihan

Habib Rizieq dilindungi dari bandara menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat dan tidak boleh ada tindakan represif.

Inpres 6/2020 yang Dikeluarkan Jokowi Bisa Beri Sanksi Sesuai dengan Kearifan Lokal
Indonesia
Inpres 6/2020 yang Dikeluarkan Jokowi Bisa Beri Sanksi Sesuai dengan Kearifan Lokal

Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar protokoler kesehatan

YLKI: Kepanikan Hanya Memicu Harga Melambung Tinggi
Indonesia
YLKI: Kepanikan Hanya Memicu Harga Melambung Tinggi

Masyarakat tak perlu panik dalam menyikapi dan memberikan respons terkait kasus virus corona tersebut.

Soal Transparansi Anggaran Pemprov DKI Dianggap Kalah Dibanding Bogor
Indonesia
Soal Transparansi Anggaran Pemprov DKI Dianggap Kalah Dibanding Bogor

Kota Bogor jauh lebih baik daripada DKI Jakarta soal kemampuan mengelola dan transparansi anggarannya.

Dapat Dana Talangan Rp3,5 Triliun, PT KAI Wajib Lakukan Terobosan
Indonesia
Dapat Dana Talangan Rp3,5 Triliun, PT KAI Wajib Lakukan Terobosan

Direksi PT KAI, dimintanya membuat satu terobosan dari segi bisnis perkeretaapian. Sebab potensi bisnisnya memang sangat banyak.