Perpres Jokowi Terbit, Gaji Ketua Dewas KPK Rp104 Juta Para anggota Dewan Pengawas KPK yang baru dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara (Foto: ANTARA)

MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dewan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK merupakan bagian dari KPK yang berjumlah lima orang terdiri dari ketua dan anggota yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Keberadaan Dewas KPK Potensi Jadi Jebakan Betmen

Perpres Nomor 61 Tahun 2020 itu mengatur soal gaji Dewan Pengawas KPK dan fasilitas lainnya yang didapat dari negara lantaran Dewas merupakan unsur baru di KPK setelah adanya revisi UU KPK.

Ketua Dewas KPK dapat gaji Rp104 juta
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan di Gedung KPK RI, Jakarta (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

"Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK," dikutip dari Perpres tersebut, Rabu (6/5).

Dalam Perpres tersebut, Ketua Dewas KPK mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp Rp 104.620.500. Sementara itu, Anggota Dewas KPK yang berjumlah empat orang, masing-masing mendapat gaji tiap bulannya sebesar Rp 97.796.250.

Gaji tersebut berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, serta tunjangan hari tua.

Adapun rincian gaji Ketua Dewas KPK tiap bulan di antaranya, gaji pokok sebesar Rp 5.040.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp 2.396.000, tunjangan perumahan Rp 37.750.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000 serta tunjangan hari tua Rp 8.063.500.

Baca Juga:

Menko Polhukam Mahfud MD: Terlalu Dini 'Hakimi' Dewan Pengawas KPK

Sementara itu, rincian Anggota Dewas KPK meliputi gaji pokok Rp 4.620.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp2.314.000, tunjangan perumahan Rp34.900.000, tunjangan transportasi Rp27.330.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp16.325.000 serta tunjangan hari tua Rp6.807.250.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana diberikan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden," bunyi Pasal 5.(Pon)

Baca Juga:

Istana Klaim Dewan Pengawas KPK Manusia Separuh Dewa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
'Underpass' Kemayoran Terendam Lagi, Sekda: Tanggung Jawab PPK
Indonesia
 Jakarta Berlakukan PSBB, Ganjar: Saya Pilih Gerakan 35 Juta Masker
Indonesia
Jakarta Berlakukan PSBB, Ganjar: Saya Pilih Gerakan 35 Juta Masker

"Perlu diketahui kondisi penyebaran Covid-19 di kabupaten/kota di Jawa Tengah berbeda-beda. Jadi tidak semua daerah perlu diterapkan PSSB," ujar Ganjar

  Pemilihan Wagub DKI Tertutup Bagi Warga dan Wartawan, Ada Apa?
Indonesia
Pemilihan Wagub DKI Tertutup Bagi Warga dan Wartawan, Ada Apa?

"Ga ada layar, steril. Karena protapnya emang begitu. Kita mengikuti anjuran," jelas Farazandi.

Pengamat Intelijen: Virus Corona Kemungkinan Hasil Rekayasa
Indonesia
Pengamat Intelijen: Virus Corona Kemungkinan Hasil Rekayasa

Wuhan memiliki dua laboratorium yang terhubung dengan program bio-warfare

PLN Siap Gratiskan Listrik dan Beri Diskon di Masa Sulit COVID-19
Indonesia
PLN Siap Gratiskan Listrik dan Beri Diskon di Masa Sulit COVID-19

PLN juga bakal memberikan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.

35 Kasus Kekerasan Seksual Per Hari, NasDem Ngotot Sahkan UU PKS
Indonesia
35 Kasus Kekerasan Seksual Per Hari, NasDem Ngotot Sahkan UU PKS

Alasan utama untuk terus memperjuangkan RUU PKS, tidak lain karena kian meningkatnya angka kekerasan seksual di seluruh Indonesia.

Ketua DPRD Tulungagung Segera Jalani Sidang Perdana Kasus Suap
Indonesia
Ketua DPRD Tulungagung Segera Jalani Sidang Perdana Kasus Suap

Dengan pelimpahan ini, tim Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Supriyono.

Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis
Indonesia
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

Calon Penumpang Pesawat Tetap Wajib Patuhi Aturan PSBB
Indonesia
Calon Penumpang Pesawat Tetap Wajib Patuhi Aturan PSBB

Otoritas Angkasa Pura (AP) II segera melakukan koordinasi yang melibatkan multipihak.

Ingat! Sekolah di Wilayah Hijau Tidak Serta-Merta Dibuka
Indonesia
Ingat! Sekolah di Wilayah Hijau Tidak Serta-Merta Dibuka

Selain itu warga satuan pendidikan, khususnya peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan