Perpres BBM Perlu Perbaiki Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi Ilustrasi. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Pemerintah akan merevisi Perpres No.191/2014 yang mengatur BBM bersubsidi, diharapkan distribusi BBM bersubsidi kian membaik, sehingga tepat sasaran.

Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto mengemukakan BBM bersubsidi sangat terbatas volumenya, sehingga butuh regulasi yang memadai.

Baca Juga:

Ketua DPR Ingatkan Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran

"Saya belum tahu persis isi revisinya, tetapi bayangan saya, revisi Perpres harus dapat memperbaiki distribusi BBM. Khusus yang sifatnya penugasan seperti pertalite dan solar harus lebih tepat sasaran karena volumenya terbatas," ucapnya melalui keterangan tertulis.

Menurut Rofik, pertalite dan solar merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang distribusinya diatur dan diawasi oleh BPH Migas.

Stok pertalite memang kerap kehabisan di sejumlah SPBU. Ini dilatari pergeseran penggunaan BBM dari pertamax ke pertalite. Saat stok sudah tersedia, selalu terjadi antrian panjang kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

"Selain itu juga ada panic buying dari masyarakat, salah satu faktornya karena kebijakan Pertamina yang akan mewajibkan pembelian pertalite dengan aplikasi MyPertamina per 1 Agustus 2022 nanti untuk kendaraan roda empat," urai politisi PKS tersebut.

Baca Juga:

25 SPBU di Bekasi Buka Layanan Pendaftaran BBM Bersubsidi MyPertamina

Sementara itu, ia mengungkapkan, stok solar di dapilnya (Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen) masih aman, karena sudah ada penambahan stok alokasi subsidi.

Ditanya soal perang Rusia-Ukraina yang berdampak langsung pada kenaikan harga minyak dunia dan pola konsumsi BBM, Rofik berpandangan, pada sisi produksi, kalau dilihat pergerakan harga minyak mentah dunia, khususnya Brent, trennya memang meningkat. Sejak 24 Februari 2022 ketika Rusia menyerang Ukraina, harga terus berada di level baru yang lebih tinggi.

"Memang terjadi lonjakan sesaat di awal perang dan fluktuatif naik turun selama beberapa bulan, tetapi secara umum tetap bertengger di level yang lebih tinggi dari sebelum perang Rusia-Ukraina," katanya.

Sementara pada sisi konsumsi, dia melanjutkan, di dalam negeri, disparitas harga antara pertamax (Rp 12.500 - 12.750) dan pertalite (Rp 7.650) cukup besar. Wajar kalau terjadi pergeseran konsumsi dari pertamax ke pertalite, khususnya bagi warga yang daya belinya masih terbatas.

"Tapi pemerintah sudah merevisi asumsi harga minyak ICP menjadi USD 100, sehingga terjadi penambahan anggaran subsidi. Jadi, harga pertalite yang merupakan JBKP (jenis BBM khusus penugasan) tidak perlu naik harganya. Namun, karena ada pergeseran konsumsi dari pertamax, maka volume pertalite yang tersedia akan cepat habis di SPBU," tutup Rofik.(*)

Baca Juga:

Pertamina Masih Sosialisasi Uji Coba Pengisian BBM MyPertamina di Jaktim, Bekasi dan Tangerang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bank DKI Sediakan Layanan e-Channel Pembayaran Tagihan Rumah Sakit
Indonesia
Bank DKI Sediakan Layanan e-Channel Pembayaran Tagihan Rumah Sakit

Bank DKI menyediakan layanan pembayaran tagihan rumah sakit secara nontunai lewat platform e-Channel. Pembayaran nontunai ini tersedia di Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa.

Pemakaian Bambu di Sirkuit Formula E Terus Disorot, Riza: Kuatkan Kontur Tanah
Indonesia
Pemakaian Bambu di Sirkuit Formula E Terus Disorot, Riza: Kuatkan Kontur Tanah

Beberapa hari ini ramai di sosial media (sosmed) Twitter, sejumlah warga net yang berkomentar terkait penggunaan bambu di perlintasan Formula E.

Sebelum Dieksekusi, Brigadir J Menunduk dan Memohon ke Bharada E
Indonesia
Sebelum Dieksekusi, Brigadir J Menunduk dan Memohon ke Bharada E

Ditodong senjata, Brigadir J sempat menunduk dan memohon kepada Bharada E agar tidak ditembak.

KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E Tidak Dihentikan
Indonesia
KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Formula E Tidak Dihentikan

"Kami memastikan penyelidikan KPK terhadap penyelenggaran Formula E masih berproses. Tim Penyelidik masih terus mendalami berbagai data dan informasi, serta mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan," kata Ali dalam keterangannya, Senin (15/11).

Jokowi Dijadwalkan Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas Besok
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas Besok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lemhannas.

Rekonstruksi Brigadir J Berlanjut di Rumah Dinas Ferdy Sambo
Indonesia
Rekonstruksi Brigadir J Berlanjut di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Rekonstruksi peristiwa kasus pembunuhan Brigadir J berlangsung di rumah dinas Ferdy Sambo di Jalan Saguling III, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

RUU TPKS Diyakini Bisa Tangani Kekerasan Dalam Praktik Kawin Kontrak
Indonesia
RUU TPKS Diyakini Bisa Tangani Kekerasan Dalam Praktik Kawin Kontrak

Aturan dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus ditegakkan sebagai pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan.

Jokowi Kunjungi Bali Pantau Infrastruktur Sambut KTT G20
Indonesia
Jokowi Kunjungi Bali Pantau Infrastruktur Sambut KTT G20

Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar dan mendorong negara G20 membangun kolaborasi.

Sopir Vanessa Angel Dijatuhi Vonis 5 Tahun Bui
Indonesia
Sopir Vanessa Angel Dijatuhi Vonis 5 Tahun Bui

Tubagus Muhammad Joddy Pramas Setya (24) merupakan sopir saat kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel

Kemenkominfo Dituntut Bermain Cantik Mendisiplinkan Instagram dkk
Indonesia
Kemenkominfo Dituntut Bermain Cantik Mendisiplinkan Instagram dkk

PSE wajib daftar merupakan bukti kedaulatan digital Indonesia, sekaligus menyangkut ketaatan terhadap hukum dan peraturan