Perppu Tak Kunjung Terbit, Lampu Kuning Hilangnya OTT KPK Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu resmi berlaku hari ini Kamis (17/10), meski tak ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). UU hasil revisi otomatis berlaku 30 hari sejak disahkan sesuai aturan di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemberlakukan UU KPK hasil revisi ini mendapat kecaman publik karena dikhawatirkan bisa 'membunuh' KPK. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pemerintah dan DPR berupaya membonsai kewenangan KPK lewat revisi UU agar tak lagi memiliki power seperti sedia kala.

"Sejatinya episentrum korupsi ada di eksekutif dan legislatif. Keduanya bersekutu dan bersekongkol merevisi (UU KPK) untuk melemahkan dan membunuh KPK. Oleh karena itu, KPK-nya kan mesti dipegang," kata Ujang kepada MerahPutih.com, Kamis (17/10).

Baca Juga:

Gagal Bunuh Tim OTT KPK, Staf Walkot Medan Kabur Bawa Bukti Suap

UU Revisi 'Membunuh' OTT KPK

OTT Wali Kota Medan
Caption

KPK sebelumnya menyebut terdapat 26 poin UU KPK baru yang melemahkan, bahkan melumpuhkan lembaga antirasuah. Poin yang disoroti tentang pemangkasan kewenangan penyadapan yang selama ini menjadi 'senjata' KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Wewenang penyadapan KPK diatur dalam UU baru di pasal 12B. Yang ganjil tertulis di ayat (2), penyadapan baru bisa dilakukan setelah dilakukan gelar perkara. Padahal, gelar perkara sudah masuk tahap penyidikan. Artinya, sama saja melarang KPK melakukan penyadapan dalam kasus yang masih penyelidikan.

Jika begitu, ujung-ujungnya bisa tidak ada lagi OTT KPK. Sepanjang sejarah KPK tidak pernah ada aktivitas OTT dilakukan setelah dilakukan proses gelar perkara. Operasi senyap KPK itu selalu dilakukan saat tahap penyelidikan. Ujang juga menyoroti dalam UU baru mengatur penyadapan dilakukan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK, yang beranggotakan 5 orang dan semuanya dipilih pemerintah atau Presiden untuk masa jabatan 4 tahun.

Menurut Ujang, tidak menutup kemungkinan ke depannya OTT kian jarang karena ada potensi kebocoran saat melakukan penyadapan. Alasannya, Dewan Pengawas KPK kini pemegang kewenangan pro justitia untuk memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Sebaliknya, posisi 5 pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut.

"Dewan Pengawas itu kan pegangannya Presiden, pegangannya Istana. Artinya bisa saja itu nanti tidak akan ada OTT. Tidak akan ada pejabat-pejabat kelas kakap yang kena lagi. Karena memang KPK-nya sudah dipegang," ujar dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu.

Baca Juga

Jika Tak Genting, Penerbitan Perppu KPK Dianggap Inkonstitusional

KPK Tancap Gas

UU KPK Hasil Revisi
Gedung KPK RI. (Foto: ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Situasi ini sungguh ironi. Padahal, KPK baru mencetak hatrick OTT dalam tiga hari terakhir. Sebelum menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Rabu (16/10) dinihari, KPK mencokok Bupati Indramayu, Supendi pada Senin (15/10) hingga Selasa (16/10) dinihari.

Pada Selasa (16/10), operasi senyap KPK juga berhasil mengamankan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere dan tujuh orang lainnya dalam OTT di Jakarta, Bontang dan Samarinda.

Tak tanggung-tanggung, 2 bulan terakhir KPK berhasil menangkap 5 kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Mereka yakni, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot; Bupati Muara Enim Ahmad Yani; Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara; Bupati Indramayu Supendi dan teranyar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Lebih jauh, Ujang mengakui saat ini yang bisa menyelamatkan KPK hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, dia memohon Presiden Jokowi bersedia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menyangkut UU KPK yang baru. Namun, lagi-lagi semua tergantung Presiden Jokowi dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

"Ini kan gigitan terakhir KPK jika Perppu itu tidak keluar. Oleh karena itu jika Presiden sayang terhadap bangsa ini, sayang terhadap rakyat seharusnya Perppu dikeluarkan. Jangan sampai hanya 'melindungi orang-orang tertentu', orang-orang yang korupsi sehingga bebas berkeliaran dengan tidak keluarnya Perppu," tutup Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu. (Pon)

Baca Juga

Gerindra Akui Tak Bisa Halangi Jokowi Terbitkan Perppu KPK)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
27 Vaksin COVID-19 di Dunia Masuki Uji Klinis
Indonesia
27 Vaksin COVID-19 di Dunia Masuki Uji Klinis

Setelah ditemukanya vaksin, tantangan lain adalah memproduksi, mengalokasikan dan mendistribusikan vaksin sehingga bisa diakses seluruh masyarakat dunia.

Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai
Indonesia
Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai

Kegiatan ini sendiri turut dihadiri oleh TNI, Polri hingga Forkopimda kota Tangsel

Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja Sehari ke Provinsi Aceh
Indonesia
Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja Sehari ke Provinsi Aceh

Pada siang harinya, Presiden diagendakan untuk menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro

Pembantaian Satu Keluarga di Sigi Bukti Negara Tak Hadir Melindungi Warga
Indonesia
Pembantaian Satu Keluarga di Sigi Bukti Negara Tak Hadir Melindungi Warga

"Kelompok MIT ini sudah beberapa kali melakukan aksi teror dengan memenggal kepala orang yang dianggap sebagai musuh," jelas Stanislaus

Anies Dinilai Blunder karena Ingin Berlakukan Ganjil Genap Sepeda Motor
Indonesia
Anies Dinilai Blunder karena Ingin Berlakukan Ganjil Genap Sepeda Motor

Penerapan kebijakan ganjil genap bagi pengendara sepeda motor terus menuai sorotan.

DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Didesak Segera Lakukan Legislatif Review UU Cipta Kerja

Khusus PKS dan Demokrat kami terima kasih sikapnya tolak UU Cipta Kerja. Mari PKS dan Demokrat bersama-sama kaum pekerja.

Adu Tajir 3 Jenderal Calon Deputi Penindakan KPK, Bekas Wakil Firli Hartanya Rp3 M
Indonesia
Adu Tajir 3 Jenderal Calon Deputi Penindakan KPK, Bekas Wakil Firli Hartanya Rp3 M

Brigjen Rudi Setiawan pernah menjadi wakil Ketua KPK Firli Bahuri saat menjabat sebagai Kapolda Sumsel.

Datangi Markas Tentara, Kapolda Metro Minta Jakarta Tak Diacak-acak Ormas Radikal
Indonesia
Datangi Markas Tentara, Kapolda Metro Minta Jakarta Tak Diacak-acak Ormas Radikal

Kapolda Metro dan Pangdam Jaya mendatangi Markas Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis 201, Cibubur, Jakarta Timur.

Indonesia Siap Produksi Ventilator Lokal Tangani Pasien COVID-19
Indonesia
Indonesia Siap Produksi Ventilator Lokal Tangani Pasien COVID-19

Indonesia diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan alat medis di masa pandemi.

SBY: Jangan Sampai Indonesia Jadi Epicentrum Corona Baru
Indonesia
SBY: Jangan Sampai Indonesia Jadi Epicentrum Corona Baru

SBY mengaku tak ingin pada saat negara-negara lain sudah susut jumlahnya, justru kita yang meningkat