Perppu Pemilu Diterbitkan Setelah Mendagri Tito Lantik Penjabat Papua Barat Daya Pemilu serentak 2024. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu dipastikan akan diterbitkan setelah Undang-undang Papua Barat Daya resmi diundangkan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, hasil pengesahan UU Papua Barat Daya kata Mendagri baru dikirimkan minggu lalu oleh DPR, dan pemerintah berupaya mengundangkannya minggu ini.

Baca Juga:

Dasco Ungkap Koalisi Gerindra-PKS Masih Terbuka di Pemilu 2024

Ia mengatakan, kalau Papua Barat daya sudah menjadi undang-undang dan de facto, maka pemerintah segera akan melakukan lakukan pelantikan dan peresmian penjabat gubernur provinsi baru tersebut.

"Saat ini kan baru de jure, ketika de facto baru kami kemudian keluarkan Perppu Pemilu, kalau Perppu Pemilu-nya dibuat sekarang, nanti saat Papua Barat Daya diundangkan, masa Perppu lagi, dua kali Perppu jadinya," kata Tito Karnavian.

Ia memastikan, pengaturan regulasi pemilu itu cukup hanya dengan satu kali penerbitan Perppu saja. Dan, hal itu tergantung kecepatan UU Papua Barat Daya diundangkan.

"Tapi kan baru diterima minggu kemarin, sekarang lagi berproses, hari ini saya dengar akan ada rapat KL untuk melihat substansi, kalau substansinya kemudian sudah disepakati, maka akan segera ditandatangani presiden untuk menjadi undang-undang," ujarnya.

Setelah resmi menjadi undang-undang, maka Kemendagri akan melakukan proses penentuan penjabat gubernur, pelantikan dan peresmian Provinsi Papua Barat Daya.

"Perppu ini sudah kami rapatkan, sudah dirapatkan dengan konsinyering, dengan stakeholder yang terkait, mulai dari KPU Bawaslu, DKPP dan Komisi II DPR, sehingga substansinya paham," kata dia.

Substansi untuk pengaturan pemilu di empat DOB dan Ibu Kota Negara (IKN) pada Perppu intinya menurut Tito hanya dua poin, yang pertama mengakomodir yang empat DOB dan IKN, kaitan konsekuensinya pada pengaturan keterwakilan DPD, DPR RI, DPRD setempat.

Kedua, adanya usulan dari KPU tentang jajaran yang akan bertugas untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tingkat badan ad hoc, serta soal keserempakan masa jabatan anggota KPU daerah.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Serukan Sikap Toleransi pada Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tragedi Itaewon Jangan Sampai Terjadi saat Perayaan Malam Tahun Baru
Indonesia
Tragedi Itaewon Jangan Sampai Terjadi saat Perayaan Malam Tahun Baru

Tito Karnavian mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban saat momen pergantian tahun.

Komnas HAM Diminta Hindari Ekspose Berlebihan di Kasus Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Diminta Hindari Ekspose Berlebihan di Kasus Brigadir J

Komnas HAM diingatkan agar bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Dilantik jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Punya Harta Rp 20,5 Miliar
Indonesia
Dilantik jadi Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto Punya Harta Rp 20,5 Miliar

Hadi tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 20.565.908.278 atau Rp 20,5 miliar.

Airlangga Integrasikan Semua Program UMKM Agar Lebih Kuat
Indonesia
Airlangga Integrasikan Semua Program UMKM Agar Lebih Kuat

Agar penyaluran pembiayaan UMKM dapat berjalan optimal, pemerintah tengah mengintegrasikan program-program yang sudah ada, baik di hulu maupun hilir.

Penetapan Sekda DKI Tinggal Menunggu Pengumuman dari Jokowi
Indonesia
Penetapan Sekda DKI Tinggal Menunggu Pengumuman dari Jokowi

Tiga nama pejabat Eselon II yang lolos tahap akhir seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, telah dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Masuk Musim Hujan, Pj Gubernur DKI Larang Wali Kota Hingga Lurah Cuti
Indonesia
Masuk Musim Hujan, Pj Gubernur DKI Larang Wali Kota Hingga Lurah Cuti

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melarang wali kota hingga lurah untuk mengambil cuti kerja saat musim hujan. Mereka diminta fokus untuk menangani masalah banjir yang kerap menghantui warga Jakarta tiap tahunnya.

Ketua DPR Minta Persiapkan Kemungkinan Evakuasi WNI dari Ukraina
Indonesia
Ketua DPR Minta Persiapkan Kemungkinan Evakuasi WNI dari Ukraina

Pemerintah diminta menjamin keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Mengalami Kecelakaan di Tol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Mengalami Kecelakaan di Tol

Pada 7 Januari 2023 lalu muncul unggahan video berdurasi 8:41 menit milik akun Youtube “NARASI POLITIK” yang menampilkan judul dan thumbnail video dengan narasi yang mengatakan bahwa Anies mengalami kecelakaan keras di jalan tol.

Paripurna DPD RI Putuskan Tamsil Linrung Jadi Calon Pimpinan MPR RI Gantikan Fadel
Indonesia
Paripurna DPD RI Putuskan Tamsil Linrung Jadi Calon Pimpinan MPR RI Gantikan Fadel

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Kamis malam, memutuskan Tamsil Linrung sebagai calon pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI menggantikan Fadel Muhammad.

Joget  Anies dan Prasetyo Bersama Dua Biduan Cairkan Suasana Rapat Paripurna
Indonesia
Joget Anies dan Prasetyo Bersama Dua Biduan Cairkan Suasana Rapat Paripurna

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menarik perhatian peserta Rapat Paripurna Istimewa HUT Jakarta.