Perppu Corona Terbitan Jokowi Layak Digugat Presiden Joko Widodo berbicara dalam rapat membahas Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19 melalui telekonferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/3/2020). (Biro Pers Istana)

Merahputih.com - Pengamat politik Jerry Massie mengganggap judicial review (JR) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan virus Corona ke MK oleh sejumlah tokoh secara eksistensi tepat sasaran.

Ia mengganggap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan virus Corona ini berpotensi 'maladministrasi' karena diduga terindikasi penyalahgunaan anggaran bencana non alam.

Baca Juga:

Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan

"Dalam hal ini, penegak hukum akan sulit mempidanakan pelanggaran penggunaan keuangan negara karena jika ada kerugian, maka kembali ke negara," kata Jerry kepada wartawan, Senin (20/4).

Sebagai contoh, bantuan COVID-19 yang dialokasikan ke pelatihan kartu prakerja secara online Rp5,6 triliun dan pemotongan Rp3,3 triliun tunjangan guru. Padahal ini sangat dibutuhkan para guru di masa pandemi Corona. Belum lagi surat yang dikirim ke camat-camat dari salah satu Staf Khusus Presiden.

"Yang mana ikut melibatkan perusahaannya dalam penanganan kasus virus Corona," jelas dia.

Sampel pengujian virus corona. ANTARA/Shutterstock/am.
Sampel pengujian virus corona. ANTARA/Shutterstock/am.

Menurut Jerry, sebetulnya pemerintah bisa merealisasikan anggaran Rp405,1 triliun secara optimal untuk penanganan Corona. Namun realitas di lapangan sepertinya belum nampak.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah mau belajar ke Jepang yang langsung memberikan BLT kepada warga Rp14,5 juta per keluarga.

"Seyogyanya pemerintah mampu membedakan program primer, sekunder dan tertier. Mampu membedakan antara wants (keinginan) atau kebutuhan (needs)," pungkasnya.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal sistem keuangan penanganan pandemi Covid-19 itu diuji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah tokoh, di antaranya politikus senior Partai Amanat Nasional Amien Rais, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, mantan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban.

Baca Juga:

Jumlah Pasien COVID-19 Kian Meningkat, Gubernur Khofifah Akan Panggil Risma

Kemudian guru besar ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga menantu mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sri Edi Swasono, mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua, dan lainnya.

Ada tiga pasal yang dipersoalkan para pemohon, yakni Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3; Pasal 27, dan Pasal 28. Pemohon meminta ketiga pasal ini dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Polisi Tetapkan Dua Tersangka Lagi Dalam Tragedi Susur Sungai di Sleman
Indonesia
Polisi Tetapkan Dua Tersangka Lagi Dalam Tragedi Susur Sungai di Sleman

Setelah dilakukan gelar perkara, Polda DIY menetapkan dua tersangka baru dengan inisial R dan DS. Penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka itu.

Bantah Jadi Sumber Klaster COVID-19, Ganjil Genap Dinilai Efektif Batasi Pergerakan Warga
Indonesia
Bantah Jadi Sumber Klaster COVID-19, Ganjil Genap Dinilai Efektif Batasi Pergerakan Warga

"Justru pergerakan warga ke pusat-pusat transportasi itu turun," kata Syafrin

Nasdem Dianggap Mainkan Sandiwara Politik
Indonesia
Nasdem Dianggap Mainkan Sandiwara Politik

manuver Nasdem saat ini merupakan bagian dari politik sandiwara

Angkatan Muda Kristen Kecam Polisi yang Tangkap Aktivis Keberagaman Sudarto
Indonesia
Angkatan Muda Kristen Kecam Polisi yang Tangkap Aktivis Keberagaman Sudarto

Idham Azis harus mengambil langkah yang tepat dan segera membebaskan Sudarto

 Wabah Virus Corona Menyebar, Ratusan Turis Asal Tiongkok Batal Kunjungi Solo
Indonesia
Wabah Virus Corona Menyebar, Ratusan Turis Asal Tiongkok Batal Kunjungi Solo

"Ya kami mulai menghentikan travel agent Tiongkok-Indonesia mulai hari Sabtu kemarin. Penghentian pelayanan paket wisata ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan," ujar Pupun

2 Kader PDIP Solo Daftar Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo, Pendamping Gibran?
Indonesia
2 Kader PDIP Solo Daftar Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo, Pendamping Gibran?

"Bakal calon yang tidak bisa mendaftar di DPC karena sudah ditutup bisa mendaftar lewat DPD PDIP Jawa Tengah," kata dia.

 Polisi Bakal Kejar Pengedar Surat Keterangan Sehat dan Bebas Corona
Indonesia
Polisi Bakal Kejar Pengedar Surat Keterangan Sehat dan Bebas Corona

Nantinya, kata Argo, jika pihaknya menemukan adanya unsur pidana dalam postingan tersebut, Polri akan langsung memproses kasus tersebut.

Cegah Virus Corona, Ini yang Harus Dilakukan Angkutan Umum di Jakarta
Indonesia
Cegah Virus Corona, Ini yang Harus Dilakukan Angkutan Umum di Jakarta

Dishub meminta kepada perusahaan angkutan umum untuk meningkatkan pencegahan penularan virus corona pada transportasi publik di ibu kota.

Gibran Diprediksi Menang Mudah di Pilwakot Solo
Indonesia
Gibran Diprediksi Menang Mudah di Pilwakot Solo

Ujang melanjutkan, majunya Gibran juga terkesan terlalu dipaksakan

Subsidi Gaji Tahap II Mulai Disalurkan
Indonesia
Subsidi Gaji Tahap II Mulai Disalurkan

Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan penyaluran tahap II subsidi gaji untuk pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta sudah mulai disalurkan.