Perpanjangan Stimulus Listrik hingga Akhir 2021 Dinilai Tepat Para pembicara dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang dilakukan secara daring, Kamis (29/7/2021). ANTARA/HO-Humas Kementerian ESDM

MerahPutih.com - Perpanjangan stimulus ketenagalistrikan oleh pemerintah hingga akhir 2021 dinilai akan membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam menghadapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 saat ini.

"Kebijakan yang diambil pemerintah ini baik. Dalam situasi seperti sekarang ini, pemerintah turun tangan, dalam hal ini untuk subsidi listrik, tentu pemerintah memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero). Jadi, ini hal yang baik untuk pelanggan 450 VA sampai 900 VA, rumah tangga, industri, bisnis, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena kalau tidak diberikan (stimulus), akan ambruk," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (30/7).

Namun ia mengingatkan PLN agar membuat data pelanggan, yang menunjukkan adanya perubahan ekonominya setelah mendapatkan bantuan stimulus listrik tersebut.

Baca Juga:

Pasok Listrik di Rusun Isolasi COVID-19 Nagrak, PLN Siagakan Daya 7 Juta VA

"PLN bisa membuat data dari kelompok masyarakat yang dibantu itu, apakah mereka meningkat atau tidak ekonominya, atau paling tidak bisa survive. Jadi, data ini bisa menunjukkan mana yang bertahan, mana yang berkembang. Dengan demikian, PLN punya data yang bisa dipakai oleh regulator yang menunjukkan kalau stimulus ini memang menolong masyarakat," ujarnya.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan stimulus ketenagalistrikan untuk masyarakat dan pelaku usaha tertentu hingga Desember 2021.

Bantuan ini merupakan salah satu upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus wujud kehadiran negara dalam meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ida Nuryatin Finahari mengatakan, pemerintah memberikan bantuan sosial tambahan berupa perpanjangan stimulus ketenagalistrikan dalam rangka meringankan beban masyarakat terdampak pandemi termasuk saat penerapan PPKM.

Bantuan sosial ketenagalistrikan tersebut meliputi diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, pelanggan bisnis kecil 450 VA, dan pelanggan industri kecil 450 VA; pembebasan biaya beban atau abonemen 50 persen; serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum 50 persen kepada pelanggan sosial, bisnis, industri, dan pelanggan khusus PT PLN (Persero) sampai Desember 2021.

"Perpanjangan stimulus ketenagalistrikan ini diberikan sebagai wujud kehadiran pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi," ujarnya.

Listrik PLN. (Foto: Antara)
Listrik PLN. (Foto: Antara)

Total anggaran stimulus ketenagalistrikan selama 2021 yang akan diberikan pemerintah diperkirakan Rp 11,72 triliun, terdiri atas diskon tarif tenaga listrik Rp 9,46 triliun dan pembebasan rekening minimum dan biaya beban Rp 2,26 triliun.

Sebanyak 32,6 juta pelanggan akan memperoleh diskon listrik dengan skema diskon 50 persen untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri 450 VA, diskon 25 persen untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi, serta ada 1,14 juta pelanggan bisnis, industri, dan sosial mendapatkan keringanan bantuan rekening minimum atau biaya beban 50 persen.

Direktur Niaga dan Pelayanan PT PLN (Persero) Bob Saril menambahkan, pihaknya siap menjalankan penugasan yang diberikan pemerintah untuk memperpanjang stimulus ketenagalistrikan bagi pelanggan tertentu.

"Kami siap melaksanakan penugasan dari pemerintah sebagaimana yang sebelumnya sudah kami lakukan. PLN sudah melakukan penyaluran listrik program stimulus kepada 31,94 juta pelanggan untuk periode Januari sampai Juli 2021, dengan nilai Rp 7,2 triliun," ujarnya.

Baca Juga:

PLN Salurkan 1,2 Juta VA Listrik ke RS Darurat Asrama Haji Pondok Gede

Bob menambahkan awal Juli 2021 telah ditetapkan perpanjangan program stimulus keringanan pembayaran listrik untuk triwulan III 2021 senilai Rp2,51 triliun, dengan besaran diskon yang diberikan kepada masyarakat sama seperti triwulan II 2021, yaitu untuk konsumen R1/I1/B1 450 VA besaran stimulusnya sebesar 50 persen, konsumen R1 900 VA sebesar 25 persen, dan program relaksasi sosial, bisnis, dan industri 50 persen.

"Jumlah penerima bantuan periode Juli hingga Desember 2021 mengalami kenaikan, pertama tentu karena adanya penambahan pelanggan dari daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) yang memang disubsidi, kemudian ada juga pelanggan golongan tidak mampu yang datanya masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data hasil pendataan terakhir yang sudah disetujui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan disetujui Kementerian Sosial. Semua itu, kita masukkan juga kepada pelanggan yang mendapat subsidi," jelas Bob. (*)

Baca Juga:

Sepanjang Kamis, Kalimantan Timur dan Selatan Tidak Dapat Pasokan Listrik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Berikan Sentimen Positif Bagi Ekonomi
Indonesia
Vaksinasi Berikan Sentimen Positif Bagi Ekonomi

Indonesia mendapatkan proyeksi utang paling rendah dibandingkan negara lain.

Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR 2021
Indonesia
Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR 2021

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021.

Datangi Polres Tangsel, Rahayu Saraswati Desak Pelaku Pelecehan Dirinya Diproses Hukum
Indonesia
Datangi Polres Tangsel, Rahayu Saraswati Desak Pelaku Pelecehan Dirinya Diproses Hukum

Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendatangi Polres Tangsel.

DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan
Indonesia
DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan

Komisi VI juga meminta Garuda Indonesia untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN serta melakukan evaluasi secara cepat dan maksimal untuk meminimalisir kerugian operasional.

Rizieq Mencak-mencak Ngotot Enggan Sidang Virtual
Indonesia
Rizieq Mencak-mencak Ngotot Enggan Sidang Virtual

Terdakwa Rizieq Shihab mencak-mencak saat menghadiri sidang perkara dugaan karantina kesehatan yang berjalan secara virtual di PN Jakarta Timur.

KSAD Andika Tegaskan Tes Keperawanan Izin Menikah Prajurit juga Dihapus
Indonesia
KSAD Andika Tegaskan Tes Keperawanan Izin Menikah Prajurit juga Dihapus

Rekrutan baru prajurit TNI-AD sudah tidak ada lagi tes atau pemeriksaan keperawanan bagi calon prajurit perempuan.

PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024
Indonesia
PAN Ungkap Tiga Alasan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Efektif untuk Pemilu 2024

Parliamentary threshold adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum

Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah
Indonesia
Dirjen Otda Sebut Kunjungan ke Timika Tak Terkait Papua Tengah

Rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sampai saat ini belum dilakukan lantaran masih akan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bareskrim Bongkar Sindikat Ilegal Akses yang Masuki Situs Pemerintah
Indonesia
Bareskrim Bongkar Sindikat Ilegal Akses yang Masuki Situs Pemerintah

Kalau naik, maka rating website judinya akan tinggi

Kekhawatiran Terbukti, Jumlah Pasien COVID-19 RSHS Melonjak Setelah Lebaran
Indonesia
Kekhawatiran Terbukti, Jumlah Pasien COVID-19 RSHS Melonjak Setelah Lebaran

Kekhawatiran libur lebaran memicu lonjakan kasus COVID-19 terbukti. Pasien Corona di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada awal Juni ini melonjak tajam.