Perpanjangan PSBB di Jakarta Perlu Pengetatan Berbasis Lokal Warga berjalan di Jalan Kali Besar Timur yang ditutup untuk kendaraan di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (12/1), selama PPKM. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

MerahPutih.com - Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Jakarta kembali diperpanjang mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Kebijakan ini tetapkan kembali karena tren kasus COVID-19 di DKI terus melonjak.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani meminta, semua pihak mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar penyebaran penyakit corona bisa lebih terkendali dan tidak mengalami peningkatan tiap harinya.

Baca Juga

PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini

Untuk itu, ucap Yani, masyarakat tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan termasuk selalu memakai masker jika keluar rumah, tidak berkumpul, menghindari keramaian dan selalu menjaga jarak serta rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Para tokoh dan pemimpin lokal seperti tokoh agama, Ketua RT, RW, LMK, Lurah dan Dewan Kota maupun anggota DPRD harus ikut melakukan sosialisasi, edukasi dan imbauan kepada masyarakat untuk semakin ketat menjalankan protokol kesehatan.

Secara khusus Yani meminta, agar penerapan PSBB ini menekankan pada pengetatan berbasis lokal pemukiman. Karena data dari Dinas Kesehatan menunjukkan masih ada 54 RW dengan status Zona Rawan dan 2452 RW yang masih terdapat kasus positif aktif di seluruh Jakarta.

“Saat ini terdapat 25 kelurahan di Jakarta dengan kasus aktif positif tertinggi dengan paling tinggi adalah kelurahan Jagakarsa yang memiliki 312 kasus positif aktif," ucap Yani di Jakarta.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani

Anggota Komisi B DPRD DKI ini mendorong perkantoran, instansi pemerintah, pusat perbelanjaan dan rumah makan serta pengelola ransportasi publik ikut mematuhi aturan yang ditetapkan dalam PSBB ketat ini, agar membantu penurunan penambahan kasus harian.

“Penularan kasus baru masih banyak terjadi dari tempat bekerja yang kemudian dibawa ke rumah. Sehingga dari klaster perkantoran menyebar menjadi klaster keluarga,” imbuh Yani.

Yani mengatakan, dirinya dapat memahami bila masyarakat dan pelaku usaha memiliki kejenuhan karena harus menerapkan protokol kesehatan.

Tapi, kata dia, hal ini perlu dipahami juga bahwa dengan penularan yang masih tinggi, saat ini semua kamar perawatan di RS rujukan COVID-19 hampir seluruhnya penuh. Sehingga ada orang yang terpapar corona dengan gejala sedang atau berat, akan sulit mendapatkan kamar perawatan di RS dan bisa berakibat fatal.

"Semua pihak harus saling mendukung dalam menjalankan kebijakan perpanjangan PSBB ketat ini khususnya yang berbasis lokal dan pemukiman untuk menekan angka penularan COVID-19 di Jakarta," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPAI Kritik Wacana Polisi Persulit Pelajar Ikut Demo UU Ciptaker Dapat SKCK
Indonesia
KPAI Kritik Wacana Polisi Persulit Pelajar Ikut Demo UU Ciptaker Dapat SKCK

Mereka terancam sulit mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Hal itu salah satunya bakal diterapkan oleh Polresta Tangerang, Banten.

Sektor Perumahan Berperan Besar Serap Tenaga Kerja Kala Pandemi
Indonesia
Sektor Perumahan Berperan Besar Serap Tenaga Kerja Kala Pandemi

Menteri Basuki menekankan peningkatan penggunaan produk lokal dalam pembangunan perumahan, guna mendorong peningkatan lapangan kerja dalam negeri.

Klaim 88 Paslon yang Didukungnya Menang Pilkada, PSI: Sangat Menggembirakan
Indonesia
Klaim 88 Paslon yang Didukungnya Menang Pilkada, PSI: Sangat Menggembirakan

Seluruh kader PSI turun mendukung paslon yang didukung partai di daerahnya

KPK Eksekusi Mantan Dirut PT INTI ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Eksekusi Mantan Dirut PT INTI ke Lapas Sukamiskin

Eksekusi Darman berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan
Indonesia
UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

Kedaulatan pangan ini merupakan perlindungan kepentingan dalam negeri untuk menjaga dan memperkuat pangan nasional. Untuk itu, sektor pangan ini tidak boleh dilemahkan.

555 Orang Terpapar Corona di 107 Pasar Seluruh Jakarta
Indonesia
555 Orang Terpapar Corona di 107 Pasar Seluruh Jakarta

Berdasarkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, ada 555 orang positif corona yang tersebar di 107 pasar Jakarta.

Muhammadiyah: Peristiwa FPI Jangan Tutupi Kasus Korupsi
Indonesia
Muhammadiyah: Peristiwa FPI Jangan Tutupi Kasus Korupsi

PP Muhamadiyah mengingatkan masyarakat luas agar insiden tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) tidak menutupi kasus-kasus korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri: Wartawan Adalah Pahlawan Antikorupsi
Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri: Wartawan Adalah Pahlawan Antikorupsi

"Untuk itu KPK terima kasih karena rekan-rekan baik yang di KPK rekan-rekan adalah pahlawan antikorupsi," kata Firli

COVID-19 AS Lewati Angka 11 Juta Kasus
Dunia
COVID-19 AS Lewati Angka 11 Juta Kasus

Jumlah kasus virus corona di Amerika Serikat melewati 11 juta pada hari Minggu (15/11).

Besok Jokowi Lantik Komjen Listyo Sebagai Kapolri Setelah Divaksin
Indonesia
Besok Jokowi Lantik Komjen Listyo Sebagai Kapolri Setelah Divaksin

Pada Jumat (22/1), pihak Istana Kepresidenan menerima surat persetujuan DPR