Perpanjangan PSBB di Jakarta Perlu Pengetatan Berbasis Lokal Warga berjalan di Jalan Kali Besar Timur yang ditutup untuk kendaraan di kawasan Kota Tua, Jakarta, Selasa (12/1), selama PPKM. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

MerahPutih.com - Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Jakarta kembali diperpanjang mulai 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Kebijakan ini tetapkan kembali karena tren kasus COVID-19 di DKI terus melonjak.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani meminta, semua pihak mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar penyebaran penyakit corona bisa lebih terkendali dan tidak mengalami peningkatan tiap harinya.

Baca Juga

PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini

Untuk itu, ucap Yani, masyarakat tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan termasuk selalu memakai masker jika keluar rumah, tidak berkumpul, menghindari keramaian dan selalu menjaga jarak serta rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Para tokoh dan pemimpin lokal seperti tokoh agama, Ketua RT, RW, LMK, Lurah dan Dewan Kota maupun anggota DPRD harus ikut melakukan sosialisasi, edukasi dan imbauan kepada masyarakat untuk semakin ketat menjalankan protokol kesehatan.

Secara khusus Yani meminta, agar penerapan PSBB ini menekankan pada pengetatan berbasis lokal pemukiman. Karena data dari Dinas Kesehatan menunjukkan masih ada 54 RW dengan status Zona Rawan dan 2452 RW yang masih terdapat kasus positif aktif di seluruh Jakarta.

“Saat ini terdapat 25 kelurahan di Jakarta dengan kasus aktif positif tertinggi dengan paling tinggi adalah kelurahan Jagakarsa yang memiliki 312 kasus positif aktif," ucap Yani di Jakarta.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani

Anggota Komisi B DPRD DKI ini mendorong perkantoran, instansi pemerintah, pusat perbelanjaan dan rumah makan serta pengelola ransportasi publik ikut mematuhi aturan yang ditetapkan dalam PSBB ketat ini, agar membantu penurunan penambahan kasus harian.

“Penularan kasus baru masih banyak terjadi dari tempat bekerja yang kemudian dibawa ke rumah. Sehingga dari klaster perkantoran menyebar menjadi klaster keluarga,” imbuh Yani.

Yani mengatakan, dirinya dapat memahami bila masyarakat dan pelaku usaha memiliki kejenuhan karena harus menerapkan protokol kesehatan.

Tapi, kata dia, hal ini perlu dipahami juga bahwa dengan penularan yang masih tinggi, saat ini semua kamar perawatan di RS rujukan COVID-19 hampir seluruhnya penuh. Sehingga ada orang yang terpapar corona dengan gejala sedang atau berat, akan sulit mendapatkan kamar perawatan di RS dan bisa berakibat fatal.

"Semua pihak harus saling mendukung dalam menjalankan kebijakan perpanjangan PSBB ketat ini khususnya yang berbasis lokal dan pemukiman untuk menekan angka penularan COVID-19 di Jakarta," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Wagub DKI: PPKM Sebelumnya Belum Efektif Turunkan Kasus COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PT Angkasa Pura II Sediakan Layanan PCR Test dan Rapid Test Antigen
Indonesia
PT Angkasa Pura II Sediakan Layanan PCR Test dan Rapid Test Antigen

Hasil PCR test dapat diketahui dalam waktu 15 menit dengan biaya Rp1,385 juta, dan dalam 24 jam dengan biaya Rp885 ribu.

 KPK Dalami Kasus Bansos Lewat Penyuap Bekas Mensos Juliari
Indonesia
KPK Dalami Kasus Bansos Lewat Penyuap Bekas Mensos Juliari

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos.

 Luhut Puji Transformasi BLK Kemenaker
Indonesia
Luhut Puji Transformasi BLK Kemenaker

Kementerian Ketenagakerjaan sedang melakukan transformasi BLK sebagai salah satu dari 9 Lompatan Kemnaker. Dari 21 BLK UPTP yang ada di seluruh Indonesia, hingga kini terdapat delapan BLK yang sudah berhasil ditransformasi.

100 Rumah Dibangun di Perbatasan Indonesia - Timor Leste
KPR
100 Rumah Dibangun di Perbatasan Indonesia - Timor Leste

pemerintah daerah dapat memiliki perencanaan dan pendataan terhadap rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni untuk diajukanmelalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU)

Ini Dana PNS Yang Dialihkan Pemerintah ke BP Tapera
KPR
Ini Dana PNS Yang Dialihkan Pemerintah ke BP Tapera

Saat ini, tengah melakukan finalisasi seluruh aturan terkait BP Tapera. Dari 10 peraturan terkait BP Tapera, delapan peraturan diantaranya telah selesai diundangkan.

 Pemkot Bandung Akui Data Vaksinasi Tercecer
Indonesia
Pemkot Bandung Akui Data Vaksinasi Tercecer

"Jika memperhitungkan ketersediaan vaksin, jumlah vaksinator, dan kecepatan penyuntikan kepada masyarakat, insya allah target akan tuntas pada tahun ini," ujar Oded.

Fakta Baru dari CDC Tiongkok: Bir Tidak Kebal COVID-19
Dunia
Fakta Baru dari CDC Tiongkok: Bir Tidak Kebal COVID-19

Temuan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (CDC) Kota Tinjin, Tiongkok

Pengamat Militer Sebut Pemilihan KSAD di Era Jokowi Sarat Kepentingan Politis
Indonesia
Pengamat Militer Sebut Pemilihan KSAD di Era Jokowi Sarat Kepentingan Politis

Pemilihan kepala staf TNI Angkatan Darat (Kasad) pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sarat kepentingan politis jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Hasil Penggabungan Bank Syariah Milik Negara Punya Aset Rp214 Triliun
Indonesia
Hasil Penggabungan Bank Syariah Milik Negara Punya Aset Rp214 Triliun

Nama tiap direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS) bank hasil penggabungan akan dibahas dalam RUPSLB BRIS yang diperkirakan dilaksanakan pada 15 Desember 2020.

Ratusan Kendaraan Dapat Stiker Lolos Uji Emisi, Bagaimana yang Tidak Lolos?
Indonesia
Ratusan Kendaraan Dapat Stiker Lolos Uji Emisi, Bagaimana yang Tidak Lolos?

Perawatan berkala dilakukan agar kendaraan tak lolos uji emisi memenuhi standar gas buang emisinya