Perpanjang PSBB, Pemprov DKI Klaim Dapat Dukungan Penuh Pusat Operasi yustisi yang dilaksanakan di Kelurahan Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat, Jumat (18/9/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Barat)

MeraPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengklaim mendapat dukungan dari pemerintah pusat terkait keputusanya memperpanjang kembali penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dimulai Senin 28 September hingga 11 Oktober 2020.

"Dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat (perpanjangan PSBB)," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (25/9).

Riza mengaku, Pemda DKI setiap hari selalu melakukan rapat dengan pemerintah pusat membahas berbagai sektor terkait penanganan COVID-19. Dengan begitu, dalam pemutusan kembali PSBB ini, dipastikan ada campur tangan pemeritah Jokowi-Maruf Amin.

Baca Juga:

PSBB DKI Terpaksa Diperpanjang Gegara Kasus COVID Terus Melonjak

"Karena kita selama ini kita terus melakukan koordinasi dialog dikusi mencarikan solusi-solusi terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 ya," papar dia.

Poitikus Gerindra ini juga mengatakan, Gubernur Anies Baswedan telah berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto; dan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai perkembangan corona, termasuk perpanjangan PSBB selama 14 hari.

Petugas mendata warga yang kedapatan tidak mengenakan masker saat digelar razia penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total di wilayah perbatasan DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Petugas mendata warga yang kedapatan tidak mengenakan masker saat digelar razia penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total di wilayah perbatasan DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

"Sudah disampaiakan bahwa dalam dua pekan ke depan yang PSBB kita perketat ini sejak tanggal 14 sampai tanggal 27 ke depan kita akan perpanjang berarti mulai tanggal 28-11 Oktober kita akan perpanjang," ungkapnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB. Hal itu lantaran masih berpotensi terjadinya kenaikan angka kasus positif COVID-19 jika pelonggaran diberlakukan.

Baca Juga:

PSBB Diperpanjang, Ganjil-Genap Tidak Berlaku

Hasil itu diketahui dari pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI dan juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020 yang mana perlu dilakukan perpanjangan pembatasan selama 14 hari berikutnya jika kasus belum menurun secara signifikan.

"Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marives) menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan," jelas Anies, Kamis (24/9) kemarin. (Asp)

Baca Juga:

Anies Disarankan Cabut Kebijakan PSBB Jakarta Demi Ekonomi Warga

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nahkoda Kapal Maut yang Tewaskan 7 Wisatawan di Boyolali Masih Berusia 13 Tahun
Indonesia
Nahkoda Kapal Maut yang Tewaskan 7 Wisatawan di Boyolali Masih Berusia 13 Tahun

Dikatakannya, hasil penyidikan polisi dalam kasus tersebut, nahkoda kapal maut itu diketahui masih di bawah umur, yakni 13 tahun berinisial GH. Nahkoda kapal masih berstatus sebagai saksi.

Gerbong Kereta Api Disulap Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19
Indonesia
Gerbong Kereta Api Disulap Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19

"Gerbong ini akan digunakan untuk merawat pasien COVID-19 di Kota Madiun dan sekitarnya," ujar Wali Kota Madiun, Maidi

Ombudsman Selidiki Dugaan Malaadminstrasi Polisi Saat Tangani Demo Hardiknas
Indonesia
Ombudsman Selidiki Dugaan Malaadminstrasi Polisi Saat Tangani Demo Hardiknas

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho menyampaikan, pihaknya bakal melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Soal Polemik TWK, Pimpinan KPK Sampaikan Ini ke Ombudsman
Indonesia
Soal Polemik TWK, Pimpinan KPK Sampaikan Ini ke Ombudsman

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron rampung menjalani pemeriksaan dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Anggota DPR Usulkan Dua Insentif Kelompok Terdampak Larangan mudik
Indonesia
Anggota DPR Usulkan Dua Insentif Kelompok Terdampak Larangan mudik

Dua insentif yang bisa diberikan pemerintah untuk meringankan beban awak angkutan akibat dampak larangan mudik Lebaran 2021.

Ditangkap Densus, Munarman Bakal Ajukan Praperadilan Didukung Puluhan Advokat
Indonesia
Ditangkap Densus, Munarman Bakal Ajukan Praperadilan Didukung Puluhan Advokat

Kubu Munarman menolak alasan penangkapan yang disebutkan kepolisian

Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit
Indonesia
Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit

Pemprov DKI Jakarta mengubah aturan baru dalam kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang berlaku mulai 16 hingga 23 Agustus 2021.

Pemprov Jateng Bikin Satgas Oksigen, Kapolda: Jangan Sampai Terlambat Kirim
Indonesia
Pemprov Jateng Bikin Satgas Oksigen, Kapolda: Jangan Sampai Terlambat Kirim

Keberadaan Satgas oksigen tersebut bisa menjamin ketersediaan oksigen di rumah sakit dan pengirimannya tidak terlambat.

Kamera e-TLE Dipasang di Jalur Transjakarta, Intai Pengendara Bandel
Indonesia
Kamera e-TLE Dipasang di Jalur Transjakarta, Intai Pengendara Bandel

"Sehingga kendaraan yang menerobos jalur busway itu juga bisa ditilang dengan kamera e-TLE," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo

Polri Sebut Sejumlah Pemudik yang Lakukan Arus Balik Terindikasi Positif COVID-19
Indonesia
Polri Sebut Sejumlah Pemudik yang Lakukan Arus Balik Terindikasi Positif COVID-19

Dari 3.250 kali rapid test yang dilakukan kepada pemudik 24 dinyatakan positif. Sementara 3.226 orang negatif.