Perpanjang PSBB, Pemprov DKI Klaim Dapat Dukungan Penuh Pusat Operasi yustisi yang dilaksanakan di Kelurahan Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat, Jumat (18/9/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Barat)

MeraPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengklaim mendapat dukungan dari pemerintah pusat terkait keputusanya memperpanjang kembali penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dimulai Senin 28 September hingga 11 Oktober 2020.

"Dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat (perpanjangan PSBB)," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (25/9).

Riza mengaku, Pemda DKI setiap hari selalu melakukan rapat dengan pemerintah pusat membahas berbagai sektor terkait penanganan COVID-19. Dengan begitu, dalam pemutusan kembali PSBB ini, dipastikan ada campur tangan pemeritah Jokowi-Maruf Amin.

Baca Juga:

PSBB DKI Terpaksa Diperpanjang Gegara Kasus COVID Terus Melonjak

"Karena kita selama ini kita terus melakukan koordinasi dialog dikusi mencarikan solusi-solusi terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 ya," papar dia.

Poitikus Gerindra ini juga mengatakan, Gubernur Anies Baswedan telah berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto; dan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai perkembangan corona, termasuk perpanjangan PSBB selama 14 hari.

Petugas mendata warga yang kedapatan tidak mengenakan masker saat digelar razia penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total di wilayah perbatasan DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Petugas mendata warga yang kedapatan tidak mengenakan masker saat digelar razia penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total di wilayah perbatasan DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

"Sudah disampaiakan bahwa dalam dua pekan ke depan yang PSBB kita perketat ini sejak tanggal 14 sampai tanggal 27 ke depan kita akan perpanjang berarti mulai tanggal 28-11 Oktober kita akan perpanjang," ungkapnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memperpanjang PSBB. Hal itu lantaran masih berpotensi terjadinya kenaikan angka kasus positif COVID-19 jika pelonggaran diberlakukan.

Baca Juga:

PSBB Diperpanjang, Ganjil-Genap Tidak Berlaku

Hasil itu diketahui dari pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI dan juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020 yang mana perlu dilakukan perpanjangan pembatasan selama 14 hari berikutnya jika kasus belum menurun secara signifikan.

"Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marives) menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan," jelas Anies, Kamis (24/9) kemarin. (Asp)

Baca Juga:

Anies Disarankan Cabut Kebijakan PSBB Jakarta Demi Ekonomi Warga

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 DKI Selasa (12/8): 27.242 Positif, 17.349 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Selasa (12/8): 27.242 Positif, 17.349 Sembuh

jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 27.242 kasus.

Melalui Omnibus Law, Pusat Diduga Ingin Kuasai Semua Aturan di Daerah
Indonesia
Melalui Omnibus Law, Pusat Diduga Ingin Kuasai Semua Aturan di Daerah

Pasal 170 dalam draf RUU yang dinilai sangat diarahkan untuk menarik kekuasaan ke pusat.

Pasien Sembuh di RSD Wisma Atlet Nyaris Tembus 8 Ribu Orang
Indonesia
Pasien Sembuh di RSD Wisma Atlet Nyaris Tembus 8 Ribu Orang

Perkembangan jumlah pasien rawat inap di RSD Wisma Atlet total 1.222 orang

 Sinyal DPP PDIP Rekomendasi Jatuh ke Anak Muda, Gibran: Tunggu Pengumuman Resmi
Indonesia
Sinyal DPP PDIP Rekomendasi Jatuh ke Anak Muda, Gibran: Tunggu Pengumuman Resmi

Gibran mengaku sampai sekarang masih menunggu pengumuman resmi dari DPP PDIP soal rekomendasi. Ia mengatakan sejauh ini belum ada perkembangan update mengenai rekomendasi.

Pengamat Intelijen Desak Pemerintah Buka Data Rekam Perjalanan Pasien Corona
Indonesia
Pengamat Intelijen Desak Pemerintah Buka Data Rekam Perjalanan Pasien Corona

“Jujur mengungkap data itu perlu sebagai suatu langkah kewaspadaan," ujarnya

Purnomo Kalah Survei, Pengamat Politik UNS Sebut Manuver Blusukan Gibran Efektif
Indonesia
Purnomo Kalah Survei, Pengamat Politik UNS Sebut Manuver Blusukan Gibran Efektif

Hasil survei itu sebagai bagian yang wajar dalam dinamika politik di Pilkada Solo 2020.

Update Corona DKI Minggu (9/8): Bertambah 472 Kasus
Indonesia
Update Corona DKI Minggu (9/8): Bertambah 472 Kasus

Saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah 4 kali lipat standar WHO

Besok KPK Lantik Dirdik dan Lima Korwil Asal Korps Bhayangkara
Indonesia
Besok KPK Lantik Dirdik dan Lima Korwil Asal Korps Bhayangkara

12 pejabat strukturan itu di antaranya Direktur Pengaduan Masyarakat Tomi Murtomo, Direktur Pengolahan Informasi dan Data (Pinda) Riki Arif Gunawan, Direktur Penyidikan Brigjen Setyo Budiyanto

PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri
Indonesia
PDIP Minta Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin Tak Dikebiri

Politik dinasti itu adalah penempatan seseorang dalam jabatan publik tertentu

  Pemerintah Harus Antisipasi Oknum PNS 'Bandel' yang Salahgunakan Kebijakan WFH
Indonesia
Pemerintah Harus Antisipasi Oknum PNS 'Bandel' yang Salahgunakan Kebijakan WFH

Bamsoet berujar, pemerintah harus membuat aturan khusus bagi ASN yang bekerja di rumah seperti dengan memonitor dan menerapkan sistem yang harus dibarengi mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.