Perpanjang Bansos Tunai, Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat Pembagian bansos tunai (Foto: Asropih).

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakart belum memutuskan untuk memperpanjang bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, Pemerintah DKI sifatnya mengikuti arahan Pemerintah Pusat terkait nasin bantuan tunai ini. Pempus yang berwenang melanjutkan atau tidak BST COVID-19.

"Kita melihat kebijakan pusat ya," ujar Premi saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Jumat (16/4).

Baca Juga:

Kemensos Akui Ada Data Penerima Bansos Tunai Miliki NIK dan Alamat Tidak Valid

Penyaluran BST dilakukan selama 4 bulan, sejak Januari hingga April 2021 ini. Tapi Premi tidak menjawab kapan dana tunai tahap terakhir ini akan cair ke warga. BST Pemprov DKI bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dna Belanja Daerah (APBD) DKI.

Bantuan disalurkan melalui rekening Bank DKI sebesar Rp300.000 per bulan. Disalurkan dalam bentuk Kartu Tabungan dan Kartu ATM Bank DKI Total penerima BST DKI secara keseluruhan berjumlah 1,041,905 orang.

Dengan rician, Jakarta Pusa 57,643 orang, Jakarta Selatan 166,977 penerima, Jakarta Barat 83,823 orang, Kepulauan Seribu 4,200 penerima, Jakarta Utara 219,309 penerima dan Jakarta Timur 509,957 orang.

Bansos Tunai. (Foto: Asropih)
Bantuan sosial tunai. (Asropih)

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan meminta pemerintah memperpanjang Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam rangka menggenjot konsumsi masyarakat menyambut periode lebaran 1442 hijriah.

Heri berpendapat, memperpanjang BST akan menjadi solusi atas rendahnya konsumsi atau daya beli masyarakat setelah pemerintah melarang mudik Lebaran. Padahal, mudik dinilai bisa memantik konsumsi masyarakat lebih tinggi.

"Memperpanjang BST yang telah digulirkan selama empat bulan pertama tahun 2021 (Januari-April) juga diharapkan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,3 persen," ujar Heri dalam keteranganya, Kamis (15/4). (Asp)

Baca Juga:

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kata Disdik Soal PPDB 2021-2022 Tak Beri Ruang Warga Luar DKI
Indonesia
Ini Kata Disdik Soal PPDB 2021-2022 Tak Beri Ruang Warga Luar DKI

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menanggapi anggapan bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021-2022 tidak memberikan ruang untuk siswa di luar Jakarta.

Pemerintah Diminta Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Sengketa Tanah di Labuan Bajo
Indonesia
Pemerintah Diminta Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Sengketa Tanah di Labuan Bajo

"Ini belum tuntas proses pemilikannya, namun dikemas seolah-olah Pemda Mabar pemegang Hak yang sah," jelas Petrus.

Ihsan Yunus Mengaku Tidak Tahu Potongan Fee Paket Bansos untuk Juliari
Indonesia
Ihsan Yunus Mengaku Tidak Tahu Potongan Fee Paket Bansos untuk Juliari

Ihsan mengaku pernah bertemu Juliari di kantor Kemensos, namun tidak membicarakan proyek pengadaan bansos 2020.

Perpanjang PPKM Mikro, Pemerintah Kembali Berlakukan WFH
Indonesia
Perpanjang PPKM Mikro, Pemerintah Kembali Berlakukan WFH

“Work from home 75 persen,” kata Airlangga

Anji Direhabilitasi, Polisi: Masih Ditahan di Polres
Indonesia
Anji Direhabilitasi, Polisi: Masih Ditahan di Polres

Anji menjalani assessment di BNNP Jakarta

Pasien COVID-19 di Indonesia Tembus 500 Ribu
Indonesia
Pasien COVID-19 di Indonesia Tembus 500 Ribu

Maka total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 502.110.

75 Tahun TNI, Begini Catatan Kontras
Indonesia
75 Tahun TNI, Begini Catatan Kontras

KontraS mendesak Jokowi, melalui kementerian terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar merumuskan rancangan Peraturan Presiden Tugas TNI terkait terorisme secara cermat.

Sambil Wisata Kuliner, Saraswati Sarankan Trik-trik Ini untuk UMKM di Tangsel
Indonesia
Sambil Wisata Kuliner, Saraswati Sarankan Trik-trik Ini untuk UMKM di Tangsel

Rahayu Saraswati berpesan agar UKM dan UMKM tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.

DPR Harus Rampungkan RUU Prioritas Sesuai Target
Indonesia
DPR Harus Rampungkan RUU Prioritas Sesuai Target

Empat bulan mendekati akhir 2021, ada beberapa RUU dalam prolegnas prioritas tahun ini yang belum rampung dibahas, di antaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Badan Usaha Milik Desa.

Siklus Kekerasan Bisa Bikin Trauma Generasi Muda Papua
Indonesia
Siklus Kekerasan Bisa Bikin Trauma Generasi Muda Papua

Pendekatan kekerasan malah justru berpotensi memunculkan lingkaran kekerasan baru yang menimbulkan trauma.