Pernyataan Muhadjir Sebut Indonesia di Situasi Darurat Tuai Sorotan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir, Jumat (16/7). (MP/Ismail)

Merahputih.com - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyebut Indonesia kini tengah berada dalam situasi darurat militer menuai sorotan.

Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, pernyataan Menko PMK itu ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Ini bisa mengacaukan upaya penanganan pandemi secara komprehensif karena masyarakat akan dibingungkan dengan istilah-istilah yang tidak jelas maksudnya,” ungkap Sukamta kepada wartawan, Sabtu (17/7).

Baca Juga

Kasus COVID-19 Naik 54 Ribu, Pakai Masker Harga Mati

Menurut Sukamta, istilah darurat militer punya definisi tersendiri yang dijelaskan dalam Perppu 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Sementara jika saat ini dinyatakan sebagai darurat militer, berdasar UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), setiap mobilisasi TNI-Polri harus dengan persetujuaan DPR.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir, Jumat (16/7). (MP/Ismail)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir, Jumat (16/7). (MP/Ismail)

Nah, sampai sekarang tidak pernah DPR dimintai persetujuaan soal mobilisasi TNI. "Jadi pak menteri jangan asal menggunakan istilah, karena ada konsekuensi hukumnya. Belum lagi daerah-daerah yang dinyatakan darurat akan dipimpin komandan militer. Kan tidak seperti itu kondisinya," jelas dia.

Sukamta menyebut persoalan COVID-19 saat ini rujukannya UU Nomor 20 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. "Perangkat di UU ini sudah sangat jelas, termasuk soal karantina wilayah atau lockdown yang bisa digunakan untuk pengendalian pandemi,” urainya.

Baca Juga

Menko PMK: PPKM Darurat Diperpanjang sampai Akhir Juli

Anggota DPR asal Yogyakarta ini meminta Muhadjir untuk lebih memahami Undang-Undang. Hal ini supaya pengerahan TNI POLRI dalam penanganan covid dikerangkakan secara tepat sesuai dengan peraturan perundangan

“Silahkan pemerintah libatkan TNI POLRI, tetapi harus dengan ketugasan yang jelas dan terukur sehingga upaya pengendalian lonjakan COVID-19 bisa berjalan dengan baik,” tutup Sukamta. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Pastikan Tidak Ada Proses Seleksi Bagi 57 Mantan Pegawai KPK
Indonesia
Polisi Pastikan Tidak Ada Proses Seleksi Bagi 57 Mantan Pegawai KPK

Hingga kini ke-57 mantan pegawai KPK masih terus intensif melakukan komunikasi antarsatu sama lain.

Tanggapan Albertina Ho Soal Tudingan Terlibat Pemecatan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Tanggapan Albertina Ho Soal Tudingan Terlibat Pemecatan Novel Baswedan Cs

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho buka suara menanggapi tudingan keterlibatan pembuatan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Digitalisasi Bikin Kinerja Bank Jabar dan Banten Moncer
Indonesia
Digitalisasi Bikin Kinerja Bank Jabar dan Banten Moncer

Tahun ini bank bjb meluncurkan beberapa layanan digital baru yang tumbuh dengan cepat, yakni penyaluran kredit secara online untuk UMKM hingga Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Kecelakaan Bus Vs 2 Minibus di Sragen, 1 Orang Tewas dan 10 Luka
Indonesia
Kecelakaan Bus Vs 2 Minibus di Sragen, 1 Orang Tewas dan 10 Luka

Kecelakaan melibatkan bus PO Rela dengan dua minibus di Sragen, Jawa Tengah, Kamis (11/1) mengakibatkan satu orang tewas dan 10 lainnya luka.

Virtual Police Dikhawatirkan Bias Saat Beri Teguran
Indonesia
Virtual Police Dikhawatirkan Bias Saat Beri Teguran

Akun yang mendapat teguran itu kebanyakan lantaran mengunggah konten yang berbau provokasi.

Komnas HAM Bakal Turun Tangan Selidiki Penganiayaan Jurnalis di Surabaya
Indonesia
Komnas HAM Bakal Turun Tangan Selidiki Penganiayaan Jurnalis di Surabaya

Jurnalis adalah salah satu elemen penting dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 Nataru, Gibran: Saya Tidak Mau Menyulitkan Warga
Indonesia
Pemerintah Batalkan PPKM Level 3 Nataru, Gibran: Saya Tidak Mau Menyulitkan Warga

"Pada intinya saya ndak mau (tidak mau) menyulitkan warga," ujar Gibran pada awak media di Balai Kota, Selasa (7/12).

Pengembang Kooperatif Selesaikan Permasalahan
Indonesia
Pengembang Kooperatif Selesaikan Permasalahan

Diana mengaku pihak perusahaan pengembang kondotel D’Luxor dan dirinya telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluar

Duga Ada Sabotase, Adian tak Percaya Kebakaran Kilang Cuma Dipicu Alam
Indonesia
Duga Ada Sabotase, Adian tak Percaya Kebakaran Kilang Cuma Dipicu Alam

Adian melepar kemungkinan adanya sabotase karena bahan bakar minyak merupakan komponen penting untuk industri

Kejagung Lelang Barang Sitaan Tersangka Asabri, dari Ferarri hingga Rolls Royce
Indonesia
Kejagung Lelang Barang Sitaan Tersangka Asabri, dari Ferarri hingga Rolls Royce

Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simajuntak mengungkapkan, pelelangan tersebut berasal dari barang bukti yang disita dari tersangka Heru Hidayat, Jimmy Sutopo, Adam Rachmat Damiri dan Ilham W Siregar.