Pernyataan Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda Dianggap Bikin Gaduh Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Foto: Dok. DPR RI

MerahPutih.com - Pernyataan Anggota DPR RI Arteria Dahlan yang meminta Kejaksaan Agung untuk memberhentikan seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) hanya karena berbicara bahasa Sunda dinilai tidak etis.

"Lagi-lagi membuat kegaduhan yang menyentuh wilayah SARA dan melecehkan Konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 32 ayat (2) UUD 1945," ucap Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus melalui keterangan tertulis, Rabu (19/1).

Baca Juga

Paguyuban Pasundan Sebut Pernyataan Arteria Lukai Masyarakat Sunda

Menurut dia, aturan itu memberi keleluasaan kepada setiap orang warga masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerahnya sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang harus dihormati.

Petrus menyampaikan, Arteria seharusnya mengemban fungsi representasi rakyat dengan hak-hak tradisionalnya sebagai kekayaan budaya nasional termasuk bahasa daerah.

"Dengan demikian tidak ada yang salah dari seorang Kepala Kejaksaan Tinggi, ketika berbahasa Sunda dalam sebuah forum resmi maupun tidak resmi di hadapan siapapun rakyat Indonesia," tegasnya.

Baca Juga

Wanita di Balik Layar Perdamaian Arteria dan Ibunya dengan Anggiat Pasaribu

Di sisi lain, dia meminta PDIP untuk mempertimbangkan untuk merecall Arteria. Pasalnya, Arteria disebut berkali-kali melakukan hal yang kontrapoduktif dan mengabaikan tata krama.

"Karena itu PDIP tidak boleh anggap remeh dengan perilaku Arteria Dahlan, karena bukan hanya sekali atau dua kali membuat gaduh di publik, tetapi sudah berkali-kali apalagi soal bahasa Sunda sudah masuk wilayah SARA," tegasnya. (Pon)

Baca Juga

Ridwan Kamil Hingga Sesama DPR Desak Arteria Dahlan Minta Maaf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demokrat Tegaskan Foto AHY Pelesiran Saat SBY Sakit Hoaks tak Bermoral
Indonesia
Demokrat Tegaskan Foto AHY Pelesiran Saat SBY Sakit Hoaks tak Bermoral

Netizen NKRI mengunggah postingan foto keluarga AHY berswafoto di sebuah kota di luar negeri.

150 Ribu Tentara Rusia Kepung Perbatasan Ukraina, AS Coba Upayakan Diplomasi
Dunia
150 Ribu Tentara Rusia Kepung Perbatasan Ukraina, AS Coba Upayakan Diplomasi

Terdapat lebih dari 200 pertemuan, panggilan telepon, dan konferensi video dalam upaya diplomasi mencegah invasi Rusia ke Ukraina.

Khusus Takmir, Masjid Nasional Al Akbar Surabaya Tak Gelar Salat Id untuk Umum
Indonesia
Khusus Takmir, Masjid Nasional Al Akbar Surabaya Tak Gelar Salat Id untuk Umum

Salat Id di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Selasa (20/7), hanya diikuti oleh takmir.

Sebut Penetapan Rapur Interpelasi Formula E Ilegal, Wakil Ketua dan 7 Fraksi Tolak Hadir
Indonesia
Sebut Penetapan Rapur Interpelasi Formula E Ilegal, Wakil Ketua dan 7 Fraksi Tolak Hadir

Penetapa rapat paripurna interpelasi Formula E Selasa (28/9) besok, disebut tindakan ilegal yang diinisiasi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi

Syarat Vaksinasi COVID-19 untuk Ibu Hamil
Indonesia
Syarat Vaksinasi COVID-19 untuk Ibu Hamil

Ibu hamil dinyatakan bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi.

Pimpinan DPRD DKI Diperiksa, PSI: KPK Harus Kejar Dalang Mafia Tanah Munjul
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Diperiksa, PSI: KPK Harus Kejar Dalang Mafia Tanah Munjul

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pihak-pihak yang terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Dorong RUU TPKS Berpihak pada Korban, PSI Sampaikan Sejumlah Usul dan Saran
Indonesia
Dorong RUU TPKS Berpihak pada Korban, PSI Sampaikan Sejumlah Usul dan Saran

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menyatakan, LBH PSI, Direktorat Perempuan dan Anak DPP PSI, serta Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak DPP PSI terlibat dalam proses ini.

Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari
Indonesia
Menaker Sebut Klaim JHT Cair Maksimal 5 Hari

Kemudian pembayaran manfaat JHT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha, di mana tunggakan iuran tersebut wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha.

Presidential Threshold Terbaik adalah 0 Persen
Indonesia
Presidential Threshold Terbaik adalah 0 Persen

Ketua DPD RI A La Nyalla Mahmud Mattalitti berpendapat bahwa Presidential Threshold terbaik adalah 0 persen.

Bupati Langkat Akui Kerangkeng di Kediamannya Buat Anggota Pemuda Pancasila Pecandu Narkoba
Indonesia
Bupati Langkat Akui Kerangkeng di Kediamannya Buat Anggota Pemuda Pancasila Pecandu Narkoba

Terbit mengaku karangkeng manusia yang berada di kediamannya awalnya dibuat untuk membina anggota Pemuda Pancasila (PP) pecandu narkoba.