Permintaan Pengurangan Karantina Bagi Atlet Dibawa ke Presiden Menpora menggelar rapat bersama Presiden NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari. (Foto: Kemenpora)

MerahPutih.com - Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) meminta adanya diskresi karantina pelaku olahraga dari luar negeri. Ajuan ini diungkapkan setelah mendengar pengalaman dan masukan dari federasi nasional yang menyelenggarakan turnamen internasional di Indonesia karena durasi karantina.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali berjanji membawa usulan ini agar bisa dibahas di Rapat Terbatas, pekan depan.

Baca Juga:

Jakarta Jadi Klaster Omicron, Menkes Minta Warga Waspada dan Jangan Panik

"Sesuai arahan BNPB, kami diminta menyampaikan surat kepada Presiden RI Joko Widodo aagar bisa dibahas di Rapat Terbatas dalam waktu dekat sehingga mereka memiliki landasan," kata Menpora dalam keteranganya, Rabu (19/1).

NOC menilai, panjangnya masa karantina dinilai juga menyulitkan perwakilan oganisasi olahraga internasional yang berencana ke Indonesia dalam rangka meninjau kesiapan tuan rumah single atau multi event berskala internasional.

Contohnya, Asosiasi Komite Olimpiade Indonesia (ANOC) yang dijadwalkan datang akhir Januari untuk melihat kesiapan Indonesia sebagai kandidat ANOC World Beach Games 2023.

"Kami mengusulkan diskresi karantina pelaku olahraga. Kami sudah berkirim surat ke Kemenpora pada 12 Januari, dan langsung ditindaklanjuti. Ini diperlukan karena banyak multi event tahun ini," ujarnya.

Ketua NOC Raja Sapta mengatakan, ketika cabor misalnya tryout 14 hari di luar negeri, terutama cabor kategori terukur, mereka ‘dikandangi’ tujuh sampai 10 hari maka tryout menjadi percuma.

"Tidak mungkin ketika kompetisi internasional, atlet, official, dan panitia dari luar yang datang menjalani karantina panjang. Harus ada solusi, bisa memakai sistem bubble,” kata Okto, sapaan Raja Sapta.

Sementara untuk perjalanan distinguished person di olahraga internasional, dikatakan Okto, bisa menggunakan sistem bubble. Dengan catatan sudah vaksin dan negatif PCR test setibanya di bandara.

"Hal ini seperti pengalamannya ketika datang ke Yunani, Dubai, dan Singapura untuk memenuhi undangan NOC Indonesia atau kebutuhan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA. Semua negara tersebut memiliki aplikasi serupa dengan PeduliLindungi yang bisa digunakan Warga Negara Asing (WNA)," katanya.

Okto menegaskan, terkait durasi karantina dan detailnya, pihaknya menyerahkan kepada ahlinya.

"Saya pribadi yakin karena pemerintah kalau dalam urusan olahraga pasti memberikan keputusan yang cepat semoga kita segera mendapatkan jawaban," tambah Okto.

Menpora menggelar rapat bersama Presiden NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari. (Foto:  Kemenpora)
Menpora menggelar rapat bersama Presiden NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari. (Foto: Kemenpora)

Ketua KONI Pusat Marciano Norman menyambut baik usulan NOC Indonesia. Hal ini karena, banyak masalah karantina terkait periodesasi atlet. Karantina di kamar tidak bisa membuat mereka bergerak.

Usulan NOC Indonesia juga disambut baik oleh federasi nasional. Lima federasi nasional hadir dalam rapat yaitu, Perbakin, PSSI, PELTI, PODSI, dan PABSI. Mereka satu suara untuk meminta kelonggaran masa karantina bagi pelaku olahraga.

"PSSI dalam situasi tidak nyaman. Kami menghargai prokes yang ketat, tapi di sisi lain kami perlu menjaga keseimbangan federasi di mata negara lain," kata Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Knu)

Baca Juga:

Kasus Omicron di DKI Merangkak Naik, Ganjil Genap Diminta Ditiadakan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Podcast Perdana SMTV Hadirkan Jebolan Havard University, Bahas 'The Indonesian Dreams'
Indonesia
Podcast Perdana SMTV Hadirkan Jebolan Havard University, Bahas 'The Indonesian Dreams'

Kemerdekaan menjadi gerbang utama bagi imajinasi kolektif tentang 'bangsa Indonesia

[HOAKS atau FAKTA] Singapura Negara Pertama yang Lakukan Otopsi Jenazah COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Singapura Negara Pertama yang Lakukan Otopsi Jenazah COVID-19

Singapura menjadi negara pertama yang melakukan otopsi pada jenazah COVID-19 dan menemukan bahwa COVID-19 bukanlah virus melainkan bakteri yang terpapar radiasi.

Polres Bogor Kota Minta Maaf Akun Twitter Resminya 'Like' Konten Tak Pantas
Indonesia
Polres Bogor Kota Minta Maaf Akun Twitter Resminya 'Like' Konten Tak Pantas

Hal tersebut baru diketahui setelah akun @txtdrberseragam memposting foto tangkapan layar yang disukai @polrestabogorkota tiga hari lalu

Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama
Indonesia
Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama

Bima Haria Wibisana mengklaim bahwa ide tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hasil dari keputusan bersama.

Ketum Partai Emas Bikin Aplikasi Ojek Online Saingi Gojek
Indonesia
Ketum Partai Emas Bikin Aplikasi Ojek Online Saingi Gojek

Digital economy Indonesia senilai USD 44 miliar, dan di tahun 2025 diproyeksikan sebesar lebih dari USD 124 miliar atau 40 persen dari digital economy Asia Tenggara.

Pembangunan Tahap Pertama Kawasan Inti IKN Nusantara Butuh Rp 30 Triliun
Indonesia
Pembangunan Tahap Pertama Kawasan Inti IKN Nusantara Butuh Rp 30 Triliun

dalam pembiayaan pembangunan IKN akan diciptakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga menciptakan berbagai skema pembiayaan lainnya.

Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Stagnasi Demokrasi di Indonesia
Indonesia
Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Stagnasi Demokrasi di Indonesia

Ada kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Ini yang kita jarang dengar karena lebih sering berbicara di national space.

Usulan Kepolisian di Bawah Kementerian Dinilai Belum Relevan
Indonesia
Usulan Kepolisian di Bawah Kementerian Dinilai Belum Relevan

"Sehingga, sekali lagi, yang diusulkan Lemhanas, saya kira belum relevan untuk kita lakukan saat ini,” tutup Rifqi.

Jokowi Minta TNI Fokus Investasi Dibanding Belanja Pertahanan
Indonesia
Jokowi Minta TNI Fokus Investasi Dibanding Belanja Pertahanan

Kepala Negara juga meminta para prajurit TNI untuk selalu bersiap menghadapi berbagai ancaman

PKS Bela Edy Mulyadi, Tifatul: Tidak Ada Delik Hukumnya
Indonesia
PKS Bela Edy Mulyadi, Tifatul: Tidak Ada Delik Hukumnya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi pernyataan mantan calegnya, Edy Mulyadi, yang menyebut lokasi ibu kota baru sebagai tempat jin buang anak.