Permintaan Jokowi Soal Daerah Tak Asal Lockdown Dinilai Bikin Bingung Presiden RI Jokowi. ANTARA/HO-Biro Pers Istana

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta agar daerah yakni kabupaten/kota jangan sok-sokan menerapkan lockdown.

Ia berharap, ada keseimbangan dalam penanganan COVID-19 sehingga ekonomi rakyat tak dikorbankan.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengaku, pernyataan Jokowi tersebut membingungkan.

Baca Juga:

Jokowi Instruksikan Provinsi Jangan Lockdown, Wagub DKI: Sesuatu yang Baik dan Benar

Jerry mengaku tak tahu yang diinginkan Presiden Jokowi.

"Karena, pernyataan yang berubah-ubah dikhawatirkan akan membingungkan masyarakat," jelas Jerry kepada kepada wartawan, Senin (5/10).

"Lebih baik, pemerintah konsisten saja dengan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa mengubah konsep," tambah dia.

Di sisi lain, penanganan COVID-19 belum tepat sasaran lantaran para menteri sebagai pembantu presiden juga masih berselisih pendapat tentang arah kebijakan dan intruksi presiden.

Menurutnya, dibutuhkan sinkronisasi kebijakan dari level pusat sampai daerah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Saya sarankan mengambil keputusan dalam setiap kebijakan harus terarah, terstruktur dan terukur. Atau dalam bahasa lain tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran," jelas dia.

Presiden Jokowi. (foto: Antara).
Presiden Jokowi. (foto: Antara).

Selain itu, Jerry juga memandang tim Jokowi kurang kompak menerapkan kebijakan pembatasan. Untuk itu, konsistensi harus dimulai dari Jokowi sebagai kepala pemerintahan.

"Justru itu ada tim ahli komunikasi dan politik presiden yang punya tugas untuk menggiring public opinion yang baik," katanya.

Di sisi lain, penanganan COVID-19 belum tepat sasaran lantaran para menteri sebagai pembantu presiden juga masih berselisih pendapat tentang arah kebijakan dan intruksi presiden.

Presiden Jokowi memang meminta agar tidak ada sok-sokan me-lockdown wilayah terkait upaya pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19). Jokowi meminta seluruh jajarannya di pusat ataupun daerah serius menangani pandemi ini.

"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas," kata Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Baca Juga:

Jokowi Didesak Segera Depak Menteri Berkinerja Buruk

Jokowi mengatakan, hasil dari upaya mencegah penyebaran corona adalah suatu hal yang penting. Dia meminta seluruh kebijakan didasari fakta di lapangan bukan perkiraan semata.

"Hasilnya bagaimana? Ini yang terpenting. Mari kita menilai berdasarkan fakta dan data, dan bukan berdasarkan kira-kira," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri menilai penanganan pandemi corona di Indonesia cukup baik.

Jokowi mengajak semua pihak untuk menilai penanganan corona di tanah air berdasarkan fakta.

"Saya bisa mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik. Maka saya hanya bicara fakta," sebut Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Ketum PB HMI MPO Akan Surati Jokowi Minta Menteri BUMN Erick Thohir Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Delapan Komitmen Komjen Listyo Jika Disahkan Jadi Kapolri
Indonesia
Delapan Komitmen Komjen Listyo Jika Disahkan Jadi Kapolri

Pertama, menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, transparan dan berkeadilan atau Presisi

Kapolda Metro Akui Corona 'Musuh' yang Tak Mudah Dikalahkan
Indonesia
Kapolda Metro Akui Corona 'Musuh' yang Tak Mudah Dikalahkan

Nana menyebutkan dalam menghadapi wabah tersebut tidaklah mudah karena corona yang telah menjadi wabah dunia merupakan virus yang tidak terlihat. Beda halnya dengan berbagai kasus kejahatan yang kerap ditangani polisi.

KPK Cecar Dirut PT PAL Budiman Saleh Soal Aliran Dana Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Cecar Dirut PT PAL Budiman Saleh Soal Aliran Dana Korupsi PT DI

Saat dugaan korupsi itu terjadi, Budiman menjabat sebagai Direktur Aircraft Integration 2010-2012 dan Direktur Niaga 2012-2017 PT DI.

Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 1,5 Tahun Penjara
Indonesia
Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Tommy Sumardi juga dituntut untuk membayar denda

Dokter Paru: Pakai Masker Cegah Penularan COVID-19 hingga 80 Persen
Indonesia
Dokter Paru: Pakai Masker Cegah Penularan COVID-19 hingga 80 Persen

Dokter spesialis paru, dr Pad Dilangga, Sp.P mengatakan, bahwa pemakaian masker bisa mencegah penularan COVID-19 hingga 80 persen

KPK Terima 1.500 Laporan Masalah Penyaluran Bansos, Wagub DKI: Kita Lakukan Perbaikan
Indonesia
KPK Terima 1.500 Laporan Masalah Penyaluran Bansos, Wagub DKI: Kita Lakukan Perbaikan

KPK menerima 1.500 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Jokowi Kecam Macron, PKS: Sudah Selayaknya Suarakan Kemarahan Umat Islam Indonesia
Indonesia
Jokowi Kecam Macron, PKS: Sudah Selayaknya Suarakan Kemarahan Umat Islam Indonesia

Dia mengatakan, Jokowi sebagai Presiden dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya menyuarakan kemarahan umat Islam Indonesia.

Sejumlah Anak Buah Gubernur Anies Reaktif COVID-19, Gedung Balai Kota Ditutup
Indonesia
Sejumlah Anak Buah Gubernur Anies Reaktif COVID-19, Gedung Balai Kota Ditutup

Penutupan sementara dilakukan di lantai 7 Blok G gedung Balai Kota DKI Jakarta.

Ratusan Warga di Jakarta Pusat Terima Bansos saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Ratusan Warga di Jakarta Pusat Terima Bansos saat Pandemi COVID-19

914 warga penerima PKM diwilayahnya tersebar di empat RW

Perpres Izin Reklamasi Jakarta Bisa Gerakan Roda Ekonomi Akibat Dampak Corona
Indonesia
Perpres Izin Reklamasi Jakarta Bisa Gerakan Roda Ekonomi Akibat Dampak Corona

Bidang properti sangat cocok untuk membantu menguatkan perekonomian.