Permintaan Jokowi Soal Daerah Tak Asal Lockdown Dinilai Bikin Bingung Presiden RI Jokowi. ANTARA/HO-Biro Pers Istana

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta agar daerah yakni kabupaten/kota jangan sok-sokan menerapkan lockdown.

Ia berharap, ada keseimbangan dalam penanganan COVID-19 sehingga ekonomi rakyat tak dikorbankan.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengaku, pernyataan Jokowi tersebut membingungkan.

Baca Juga:

Jokowi Instruksikan Provinsi Jangan Lockdown, Wagub DKI: Sesuatu yang Baik dan Benar

Jerry mengaku tak tahu yang diinginkan Presiden Jokowi.

"Karena, pernyataan yang berubah-ubah dikhawatirkan akan membingungkan masyarakat," jelas Jerry kepada kepada wartawan, Senin (5/10).

"Lebih baik, pemerintah konsisten saja dengan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa mengubah konsep," tambah dia.

Di sisi lain, penanganan COVID-19 belum tepat sasaran lantaran para menteri sebagai pembantu presiden juga masih berselisih pendapat tentang arah kebijakan dan intruksi presiden.

Menurutnya, dibutuhkan sinkronisasi kebijakan dari level pusat sampai daerah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Saya sarankan mengambil keputusan dalam setiap kebijakan harus terarah, terstruktur dan terukur. Atau dalam bahasa lain tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran," jelas dia.

Presiden Jokowi. (foto: Antara).
Presiden Jokowi. (foto: Antara).

Selain itu, Jerry juga memandang tim Jokowi kurang kompak menerapkan kebijakan pembatasan. Untuk itu, konsistensi harus dimulai dari Jokowi sebagai kepala pemerintahan.

"Justru itu ada tim ahli komunikasi dan politik presiden yang punya tugas untuk menggiring public opinion yang baik," katanya.

Di sisi lain, penanganan COVID-19 belum tepat sasaran lantaran para menteri sebagai pembantu presiden juga masih berselisih pendapat tentang arah kebijakan dan intruksi presiden.

Presiden Jokowi memang meminta agar tidak ada sok-sokan me-lockdown wilayah terkait upaya pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19). Jokowi meminta seluruh jajarannya di pusat ataupun daerah serius menangani pandemi ini.

"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas," kata Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Baca Juga:

Jokowi Didesak Segera Depak Menteri Berkinerja Buruk

Jokowi mengatakan, hasil dari upaya mencegah penyebaran corona adalah suatu hal yang penting. Dia meminta seluruh kebijakan didasari fakta di lapangan bukan perkiraan semata.

"Hasilnya bagaimana? Ini yang terpenting. Mari kita menilai berdasarkan fakta dan data, dan bukan berdasarkan kira-kira," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri menilai penanganan pandemi corona di Indonesia cukup baik.

Jokowi mengajak semua pihak untuk menilai penanganan corona di tanah air berdasarkan fakta.

"Saya bisa mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik. Maka saya hanya bicara fakta," sebut Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Ketum PB HMI MPO Akan Surati Jokowi Minta Menteri BUMN Erick Thohir Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Jokowi dan Anies Kolaborasi Keruk Sungai
Indonesia
Anak Buah Jokowi dan Anies Kolaborasi Keruk Sungai

Untuk pemasangan sheetpile atau batu kali tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat

DPRD Minta Dinas SDA Pelihara Tanggul Utara Jakarta
Indonesia
DPRD Minta Dinas SDA Pelihara Tanggul Utara Jakarta

Banjir roba terjadi ketika rusaknya konstruksi bangunan dari tanggul bagian bawah yang terkena erosi.

Gibran-Teguh dan Bajo Kompak Incar Nomor Urut Satu di Pilwakot Solo
Indonesia
Gibran-Teguh dan Bajo Kompak Incar Nomor Urut Satu di Pilwakot Solo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah akan melakukan pengundian nomor urut cawali dan cawawali di Pilwakot Solo, Kamis (24/9).

Pengacara Pastikan Novel Baswedan Hadir di Polda Metro Jaya
Indonesia
Pengacara Pastikan Novel Baswedan Hadir di Polda Metro Jaya

"Iya (dipanggil) jam 10. Pemeriksaan sebagai korban," kata Mumammad Isnur

Wapres Ingin Polemik Kehalalan Vaksin COVID Tidak Terjadi
Indonesia
Wapres Ingin Polemik Kehalalan Vaksin COVID Tidak Terjadi

Bio Farma dan Sinovac Biotech tengah melakukan uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19, yang melibatkan 1.600 orang.

Dikaitkan dengan Majalah Playboy, Begini Pembelaan Dirut Baru TVRI
Indonesia
Dikaitkan dengan Majalah Playboy, Begini Pembelaan Dirut Baru TVRI

Dia mengatakan, majalah Playboy Indonesia sangat berbeda dengan versi di luar negeri.

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum
Indonesia
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum

Tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

Komisi C DPRD DKI Dorong JakCard Bank DKI Bisa Buat Bayar Tol
Indonesia
Komisi C DPRD DKI Dorong JakCard Bank DKI Bisa Buat Bayar Tol

Hal itu dilakukan agar memudahkan nasabah dalam akses masuk tol.

Jadi Bencana Nasional, Kebijakan Daerah dalam Tanggulangi Corona Mesti Ikuti Pemerintah Pusat
Indonesia
Jadi Bencana Nasional, Kebijakan Daerah dalam Tanggulangi Corona Mesti Ikuti Pemerintah Pusat

Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan virus corona sebagai bencana nasional.

Kemampuan Intelijen dan Penguasaan Teknologi Polri Jadi Sorotan di Usia Ke-74
Indonesia
Kemampuan Intelijen dan Penguasaan Teknologi Polri Jadi Sorotan di Usia Ke-74

Polri telah menjadi harapan masyarakat dalam menjaga keamanan.