Permintaan Jokowi Soal Daerah Tak Asal Lockdown Dinilai Bikin Bingung Presiden RI Jokowi. ANTARA/HO-Biro Pers Istana

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta agar daerah yakni kabupaten/kota jangan sok-sokan menerapkan lockdown.

Ia berharap, ada keseimbangan dalam penanganan COVID-19 sehingga ekonomi rakyat tak dikorbankan.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengaku, pernyataan Jokowi tersebut membingungkan.

Baca Juga:

Jokowi Instruksikan Provinsi Jangan Lockdown, Wagub DKI: Sesuatu yang Baik dan Benar

Jerry mengaku tak tahu yang diinginkan Presiden Jokowi.

"Karena, pernyataan yang berubah-ubah dikhawatirkan akan membingungkan masyarakat," jelas Jerry kepada kepada wartawan, Senin (5/10).

"Lebih baik, pemerintah konsisten saja dengan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tanpa mengubah konsep," tambah dia.

Di sisi lain, penanganan COVID-19 belum tepat sasaran lantaran para menteri sebagai pembantu presiden juga masih berselisih pendapat tentang arah kebijakan dan intruksi presiden.

Menurutnya, dibutuhkan sinkronisasi kebijakan dari level pusat sampai daerah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Saya sarankan mengambil keputusan dalam setiap kebijakan harus terarah, terstruktur dan terukur. Atau dalam bahasa lain tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran," jelas dia.

Presiden Jokowi. (foto: Antara).
Presiden Jokowi. (foto: Antara).

Selain itu, Jerry juga memandang tim Jokowi kurang kompak menerapkan kebijakan pembatasan. Untuk itu, konsistensi harus dimulai dari Jokowi sebagai kepala pemerintahan.

"Justru itu ada tim ahli komunikasi dan politik presiden yang punya tugas untuk menggiring public opinion yang baik," katanya.

Di sisi lain, penanganan COVID-19 belum tepat sasaran lantaran para menteri sebagai pembantu presiden juga masih berselisih pendapat tentang arah kebijakan dan intruksi presiden.

Presiden Jokowi memang meminta agar tidak ada sok-sokan me-lockdown wilayah terkait upaya pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19). Jokowi meminta seluruh jajarannya di pusat ataupun daerah serius menangani pandemi ini.

"Tidak, tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas," kata Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Baca Juga:

Jokowi Didesak Segera Depak Menteri Berkinerja Buruk

Jokowi mengatakan, hasil dari upaya mencegah penyebaran corona adalah suatu hal yang penting. Dia meminta seluruh kebijakan didasari fakta di lapangan bukan perkiraan semata.

"Hasilnya bagaimana? Ini yang terpenting. Mari kita menilai berdasarkan fakta dan data, dan bukan berdasarkan kira-kira," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri menilai penanganan pandemi corona di Indonesia cukup baik.

Jokowi mengajak semua pihak untuk menilai penanganan corona di tanah air berdasarkan fakta.

"Saya bisa mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia tidak buruk, bahkan cukup baik. Maka saya hanya bicara fakta," sebut Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Ketum PB HMI MPO Akan Surati Jokowi Minta Menteri BUMN Erick Thohir Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Pandemi COVID-19, 15 Ribu Pengunjung Ditolak Masuk Solo Zoo
Indonesia
Selama Pandemi COVID-19, 15 Ribu Pengunjung Ditolak Masuk Solo Zoo

Ia berharap pandemi COVID-19 segera berakhir supaya pengunjung Solo Zoo kembali normal

PT KCI Tambah Jumlah Perjalanan KRL di 2021
Indonesia
PT KCI Tambah Jumlah Perjalanan KRL di 2021

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menambah jumlah perjalanan KRL Jabodetabek di tahun 2021.

Belasan Sumur Warga Klaten Amblas, ESDM Jateng Pastikan Tidak Ada Kaitan dengan Merapi
Indonesia
Belasan Sumur Warga Klaten Amblas, ESDM Jateng Pastikan Tidak Ada Kaitan dengan Merapi

Belasan sumur milik warga di Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tiba-tiba amblas dalam waktu berdekatan.

Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat
Indonesia
Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan memasukkan batas usia kendaraan yang diizinkan beroperasi.

Langgar Protokol Kesehatan, 70 Peserta Pilkada Dapat Surat Peringatan dari Bawaslu
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, 70 Peserta Pilkada Dapat Surat Peringatan dari Bawaslu

Surat tersebut merespon kejadian pelanggaran yang terjadi di 40 kabupaten/kota

'Prime Time' Aktivitas Internet Masyarakat Indonesia Jam 8 Malam
Indonesia
'Prime Time' Aktivitas Internet Masyarakat Indonesia Jam 8 Malam

Pengguna internet paling dominan selama pandemi COVID-19 di Indonesia adalah generasi Z

Selalu Dikaitkan dengan Kelompok Teroris, Eks FPI Heran
Indonesia
Selalu Dikaitkan dengan Kelompok Teroris, Eks FPI Heran

Aziz Yanuar berkomentar tentang pengakuan terduga teroris yang disebut-sebut sebagai anggota FPI.

Cleaning Service Tajir yang Diduga Terlibat Kebakaran Kejagung Bisa Lolos dari Jeratan Tersangka
Indonesia
Cleaning Service Tajir yang Diduga Terlibat Kebakaran Kejagung Bisa Lolos dari Jeratan Tersangka

"Itu perlu pendalaman, harus ada benang merahnya, termasuk bukti-bukti dan alat bukti yang kita kumpulkan untuk menuduh seorang itu terlibat atau tidak terkait kasus itu," kata Awi

Bawaslu Diminta Konsisten dan Bersinergi Lakukan Pengawasan Pilkada 2020
Indonesia
Bawaslu Diminta Konsisten dan Bersinergi Lakukan Pengawasan Pilkada 2020

Penyelenggara dan pengawas selama ini kesulitan mengendalikan mobilisasi massa

Ini Alasan Pasien COVID-19 'Kabur' Dari RSD Wisma Atlet
Indonesia
Ini Alasan Pasien COVID-19 'Kabur' Dari RSD Wisma Atlet

Suyanto sudah meninggalkan Wisma Atlet dan berada dirumahnya yaitu di apartemen Mitra Oasis, Kecamatan Senen Jakarta Pusat