Permenhub Terkait Ojol Dianggap Berbahaya dan Terkesan Plin-Plan Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik diterbitkanya Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 yang 'tiba-tiba' memperbolehkan pengemudi ojek online mengangkut penumpang saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Ujang, kebijakan yang diteken oleh Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan ini bertentangan dengan peratuan Kementerian Kesehatan soal pembatasan sosial.

Baca Juga:

Data Pemprov DKI, 36.963 orang Rapid Test Corona 1.203 Dinyatakan Positif

"Ini kebijakan yang aneh. Dan membahayakan. Kebijakan yang tak sinkron diantara pemerintah pusat sendiri (Menkes dan Menhub). Kebijakan yang plintat plintut," kata Ujang kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (13/4).

Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 yang diteken Luhut Panjaitan
Pengamat Politik Ujang Komarudin (Foto: Dok Pribadi)

Ujang mempertanyakan ketidaktegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimana dalam satu kabinet ada dua peraturan yang terkesan bertentangan.

"Ngapain presiden memberikan kewenangan kepada Menkes untuk mengatur PSBB Jakarta yang didalamnya melarang Ojol angkut penumpang. Jika harus dianulir oleh keluarnya SK Menhub tentang Ojol tersebut," sesal Ujang.

Ujang beranggapan, jika pemerintah pusat bekerja baik. Tak akan ada perbedaan kebijakan diantara pemerintah pusat sendiri. Menkes Terawan Agus Putranto melarang sementara Luhut mebolehkan.

"Jika ingin mebolehkan sejatinya dari awal. Dari Menkes terkait PSBB tersebut," sebut Ujang.

Selain lucu, Ujang menganggap langkah Luhut ini bisa saja dilakukan untuk membangun pencitraan.

Ojol itu bisa saja istimewa, karena secara politis jumlahnya banyak. Dan itu bisa menjadi kekuatan politik bisa menakan pemerintah.

"Buktinya pemerintah membolehkan," terang Ujang.

Ujang menyarankan masyarakat harus lebih berhati terkait dengan penyebaran Corona yang masif.

"Karena ketika Ojol naik penumpang disitulah tak ada social distancing yang dianjurkan pemerintah sendiri," tutup Ujang.

Seperti diketahui, wabah virus corona atau COVID-19 makin eskalatif dan masif. Korban terus berjatuhan, termasuk korban meninggal dunia. Kini seluruh provinsi di Indonesia sudah terpapar Covid-19.

Pemerintah dianggap masih tersandera kepentingan ekonomi jangka pendek dengan memperbolehkan ojol mengangkut penumpang.

Baca Juga:

Polisi Masih Gamang Tindak Kendaraan Pelanggar PSBB

Hal ini terbukti dengan keluarnya Permenhub No. 18 Tahun 2020. Salah satu inti yang diatur Permenhub 18/2020 adalah :...dalam hal tertentu untuk tujuan melayani masyarakat dan kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan..."(Pasal 11 ayat 1 huruf d).

Bahkan secara normatif, Pasal 11 ayat 1 huruf d tersebut bertentangan dengan berbagai regulasi yang ada, termasuk melanggar UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Secara operasional juga bertolak belakang dengan Pergub No. 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Menanggulangi Covid-19, di DKI Jakarta.(Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Harap Masyarakat Jangan Jadi Korban Hukum PSBB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Rencana Anies Bolehkan Sepeda Masuk Tol Disetujui
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Rencana Anies Bolehkan Sepeda Masuk Tol Disetujui

Video tersebut menayangkan sekelompok pesepeda masuk jalan tol dan mengambil jalur lawan arah.

 PKB-PKS-PDIP Komitmen Tak Calonkan Koruptor di Pilkada Serentak 2020
Indonesia
PKB-PKS-PDIP Komitmen Tak Calonkan Koruptor di Pilkada Serentak 2020

"Dicek saja tahun 2019 kemarin itu partai mana yang mencalonkan mantan koruptor? dan sekali lagi, di situ tidak ada PKB. Kalau di Pileg saja tidak ada apalagi di Pilkada," kata Wahid

PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres
Indonesia
PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres

PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya.

Eks Bos Petral Masih Hirup Udara Bebas Usai Diperiksa Perdana Sebagai Tersangka
Indonesia
Eks Bos Petral Masih Hirup Udara Bebas Usai Diperiksa Perdana Sebagai Tersangka

Bambang mengaku belum dicecar penyidik mengenai uang USD 2,9 juta

 Berpotensi Picu Kegaduhan Saat Pandemi COVID-19, DPR dan Buruh Harusnya Peka Situasi
Indonesia
Berpotensi Picu Kegaduhan Saat Pandemi COVID-19, DPR dan Buruh Harusnya Peka Situasi

Hak-hak kaum proletar memang tidak boleh dikangkangi. Kepentingan kaum buruh harus dilindungi, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat.

Ini Agenda Besar Jokowi dalam Kunjungan ke Australia
Indonesia
Ini Agenda Besar Jokowi dalam Kunjungan ke Australia

IA-CEPA akan disahkan melalui undang-undang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol
Indonesia
PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol

Menurut Justin, lahan 6 ha tersebut bisa digunakan untuk membangun rusun nelayan sekurangnya 4.000 unit

Sejumlah Terduga Teroris Jaringan JAD Ditangkap di Papua
Indonesia
Sejumlah Terduga Teroris Jaringan JAD Ditangkap di Papua

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap delapan terduga teroris di Jayapura, Papua.

Rumah Warga Dirusak karena Lapor Masjid Gelar Salat Tarawih, DPRD DKI Bereaksi
Indonesia
Rumah Warga Dirusak karena Lapor Masjid Gelar Salat Tarawih, DPRD DKI Bereaksi

"Ibadah Ramadan di rumah bersama keluarga mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ketika kita menjalankan ibadah bersama keluarga, InsyaAllah," ujar Suhaimi

Update COVID-19 DKI: 958 Positif 96 Meninggal, 370 Kasus Positif Belum Diketahui Titiknya
Indonesia
Update COVID-19 DKI: 958 Positif 96 Meninggal, 370 Kasus Positif Belum Diketahui Titiknya

Penyebaran orang positif corona ada di 588 titik kelurahan yang telah diketahui