Permasalahan di Papua Dinilai Paling Kompleks dan Alot Satgas Nemangkawi bersama Pejabat Kapolres Puncak menyambangi warga masyarakat Ilaga. (ANTARA/HO/Humas Satgas Nemangkawi)

MerahPutih.com - Pendekatan kolaboratif dinilai bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan yang kompleks di Papua. Seperti masalah ekonomi, konflik sosial, SARA, hingga keamanan.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, permasalahan di Papua sangat rumit dan multidimensi.

Masalah di sana perlu dipahami dalam spektrum luas. Karenanya, penyelesaian Papua tak bisa solusi tunggal.

Baca Juga:

Pelabelan KKB Jadi Kelompok Teror Dinilai Perparah Konflik di Papua

"Kalau kita lihat data penyelesaian konflik wilayah, Papua tergolong paling alot dan memakan waktu lebih lama dibandingkan wilayah lain," kata Karyono dalam diskusi webinar tentang masalah Papua, Jumat (7/5).

Karyono mengatakan, perlu kajian lebih mendalam. Namun sejauh ini, ia melihat bahwa pendekatan kolaboratif bisa dikedepankan.

Jika ini dikedepankan, berarti penyelesaian konflik Papua akan diutamakan kerja sama, interaksi, kesepakatan bersama secara kolektif dari berbagai elemen, lembaga atau pihak terlibat langsung maupun tak langsung.

"Bila pendekatan kolaboratif hendak dituntaskan, perlu ada kesepakatan bersama antara elemen terkait," kata Karyono.

Menurutnya, Papua perlu dilihat dengan cara pandang yang berorientasi pada humanistik dan kebudayaan.

Sebab, masalah Papua bisa diselesaikan dengan pendekatan yang khas masyarakat sipil.

"Jadi bagaimana masyarakat sipil bisa terlibat secara sukarela dalam menyelesaikan masalah. Ini kedengarannya sederhana, tapi tidak mudah. Apalagi jika mereka masih ada trauma," ucap Karyono.

Aparat TNI-Polri melakukan pengejaran KKB yang melakukan aksi penembakan guru di Beoga Kabupaten Puncak, Jumat. (ANTARA News Papua/Satgas Humas Ops Nemangkawi)
Aparat TNI-Polri melakukan pengejaran KKB yang melakukan aksi penembakan guru di Beoga Kabupaten Puncak, Jumat. (ANTARA News Papua/Satgas Humas Ops Nemangkawi)

Staf Khusus Presiden/pengusaha muda Papua Billy Mambrasar menilai, pembangunan Papua sebenarnya sudah berjalan baik, terutama yang berkaitan dengan basis sumber daya manusia.

"Saya menerima beasiswa Otsus dan saya hanya satu cerita dari ribuan cerita lainnya. Kami ikut dalam human centered development process," tutur Billy.

Ia menilai, konsep membangun bersama masyarakat Papua telah membuka peluang semua usaha.

Jika dulu pemerintah pusat membangun ke Papua, maka sekarang waktunya mengkapitalisasi SDM anak Papua yang sudah siap ikut membangun daerahnya.

"Jadi dari human centered development process, ada perubahan dari give menjadi konsep share value," katanya.

Ia juga menyebut pembangunan di Papua harus berbasis potensi lokal. Mengembangkan potensi itu tentunya bersifat terstruktur melibatkan masyarakat asli Papua.

"Orang asli Papua adalah mitra pembangunan pemerintah," katanya.

Baca Juga:

OPM Ancam Habisi Militer dan Warga Pendatang di Papua, Begini Reaksi Polri

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyebut, salah satu ukuran dalam pembangunan di Papua bisa dilihat dari rasio ASN dengan penduduk Papua 1:38.

Rasio ini dianggap lebih ideal dibanding daerah lain seperti Jawa 1:111, Sumatera 1:59, Sulawesi 1:43, dan Kalimantan 1:50.

Namun yang menjadi masalah mendasar adalah sebaran ASN di Papua yang terkonsentrasi di kota-kota.

"Ini membuat layanan publik dan fasilitas belum dapat menjangkau masyarakat secara merata," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Kelompok Terafiliasi Tentara Pembebasan Papua dan KKB Dijerat Pidana Terorisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sederet Tantangan Berat yang Bakal Dihadapi Listyo Sigit Jika Jadi Kapolri
Indonesia
Sederet Tantangan Berat yang Bakal Dihadapi Listyo Sigit Jika Jadi Kapolri

Sementara, untuk tantangan jangka pendek yang dihadapi Listyo sebagai Kapolri nantinya yaitu pandemi COVID-19

Menantang Keberanian Menteri dan Anggota DPR Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Menantang Keberanian Menteri dan Anggota DPR Disuntik Vaksin COVID-19

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menantang para menteri dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk divaksin COVID-19.

Pemda DIY Larang Takbir Keliling Lebaran
Indonesia
Pemda DIY Larang Takbir Keliling Lebaran

"Kita komunikasi dengan organisasi takmir masjid yang ada di Yogyakarta maupun kabupaten/kota supaya tidak diselenggarakan takbir keliling yang memungkinkan timbulnya kerumunan," kata Aji di Yogyakarta, Rabu (21/4).

[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Mau Jokowi Tiga Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Mau Jokowi Tiga Periode

Tidak ditemukan pernyataan Arief bahwa Prabowo ingin Jokowi mengemban masa jabatan presiden selama tiga periode karena melihat dan merasakan kerjanya yang oke.

Sejumlah Provinsi Alami Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Sejumlah Provinsi Alami Lonjakan Kasus COVID-19

Satgas COVID-19 menyebut, dalam sepekan terakhir, terdapat tujuh provinsi yang mengalami kenaikan positif corona.

Terima Ante Mortem dari Keluarga, RS Polri Siap Identifikasi Jenazah Kecelakaan Sriwijaya Air
Indonesia
Terima Ante Mortem dari Keluarga, RS Polri Siap Identifikasi Jenazah Kecelakaan Sriwijaya Air

RS Polri menerima laporan ante mortem dari 12 keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN
Indonesia
1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melantik dan malaksanakan sumpah jabatan kepada 1.271 pegawai anti rasuah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mandikan Jenazah Positif COVID-19, Puluhan Warga Reaktif Rapid Test
Indonesia
Mandikan Jenazah Positif COVID-19, Puluhan Warga Reaktif Rapid Test

Warga di desa tersebut memandikan jenazah PR yang meninggal dunia pada Sabtu (1/8) pekan lalu saat menjalani perawatan di RSUD Sultan Iskandar Muda, Nagan Raya.

Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPR Minta Polisi Bertindak
Indonesia
Ratusan Juta Data Penduduk Bocor, DPR Minta Polisi Bertindak

Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.

Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Indonesia
Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat melakukan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.