Permainan Golkar Untuk Azis Syamsuddin Politisi Golkar Azis Syamsuddin. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberatasan Korupsi, Sabtu (26/7), telah menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP), yang diduga sebanyak Rp 3,1 miliar. Suap itu diberikan untuk penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin menjadi salah satu politisi Golkar yang hampir 4 periode di Senayan. Dia terpilih di tiga periode menjadi anggota DPR/MPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Pada periode keempat, 2019-2024, dia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Baca Juga:

Golkar Pastikan Beri Bantuan Hukum untuk Azis Syamsuddin

Pada periode 2004-2009, dia menjadi anggota lalu Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum. Pada periode 2009-2014 menjadi Wakil Ketua Komisi III dan menjabat Ketua Komisi III DPR pada 2014-19. Selain menjadi Wakil Ketua DPR RI, dia tercatat pula sebagai Anggota Komisi III.

Azis telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil ketua DPR RI setelah dia ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa saudara Azis Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 kepada DPP Partai Golkar Cq Ketua Umum DPP Partai Golkar,” kata Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Adies Kadir saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu.

Ia menyampaikan DPP Partai Golkar dalam waktu dekat akan mengumumkan pengganti Azis Syamsuddin untuk posisi wakil ketua DPR RI. Sejauh ini belum ada kader yang ditunjuk oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mengisi posisi itu.

Namun, ia memastikan, seluruh kader Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI punya kesempatan yang sama.

“Semua punya kans. Semua kader berkualitas. Kami punya 85 orang (di Fraksi Partai Golkar DPR RI). Ini merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai Golkar,” kata Adies menjawab pertanyaan wartawan.

DPP Partai Golkar meminta masyarakat memisahkan urusan partai dan masalah pribadi kader-kadernya, termasuk di antaranya kasus hukum yang dihadapi oleh Azis Syamsuddin.

"Kader dalam melakukan kegiatan, itu menjadi pertanggungjawaban oleh para kader, dan dipisahkan dengan kebijakan partai," kata Kepala Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa di Jakarta.

Terkait penetapan Azis Syamsuddin sebagai tersangka oleh KPK, Adies menyampaikan Partai Golkar menghormati proses hukum yang saat ini berjalan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Adies.

Ia menegaskan, Partai Golkar mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh Azis Syamsuddin.

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap," ucap Adies.

Adies menyampaikan, Partai Golkar siap memberi bantuan pendampingan hukum kepada kader-kadernya yang menghadapi masalah hukum, termasuk untuk Azis Syamsuddin.

"Jika kadernya itu telah menunjuk penasihat hukum sendiri, maka pihak partai akan tetap mengamati dan mengawal perkembangan kasus,"katanya.

Peneliti dari MeanPoll Indonesia Research Imran Mahmud menilai dugaan kasus suap yang menjerat Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diyakini tidak akan memengaruhi popularitas Partai Golkar.

Politikus Golkar Azis Syamduddin. (Foto: Antara)
Politikus Golkar Azis Syamduddin. (Foto: Antara)

"Airlangga Hartarto mendorong Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar merespons sangat tepat, sehingga bisa meredam serangan opini publik yang memojokkan Partai Golkar," katanya.

Sejak kasus dugaan suap yang melibatkan Azis Syamsuddin ramai muncul ke publik, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto langsung menugaskan Bakumham partai berlambang pohon beringin tersebut melakukan advokasi sekaligus penetrasi opini.

Ia menilai, digelarnya keterangan pers secara terbuka yang disampaikan DPP Partai Golkar melalui Bakumham mampu menepis serangan opini terhadap partai tersebut. Cara Golkar menangani potensi konflik dinilai baik sehingga publik tak frontal menyerang partai yang dikomandoi Airlangga Hartarto tersebut. Jawaban-jawaban Golkar atas kasus yang menjerat kadernya di televisi nasional juga tergolong baik.

"Ini jauh dari prediksi kita di mana Golkar akan melakukan pembelaan frontal, sepertinya mereka sudah tahu arah opini publik yang tak berpihak ke Golkar," kata Imran. (Pon)

Baca Juga:

Golkar: Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Turun Tangan Atasi Polemik Pemberian Honor Pemakaman ke Bupati Jember
Indonesia
KPK Turun Tangan Atasi Polemik Pemberian Honor Pemakaman ke Bupati Jember

"KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi telah berkoordinasi dengan Pemkab Jember terkait informasi tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding

Demokrat Kritik Eks Tim Sukses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
Demokrat Kritik Eks Tim Sukses Jokowi Jadi Ketua Seleksi Anggota KPU-Bawaslu

Jika pansel yang terpilih tidak bisa menjaga netralitas tersebut dalam menentukan proses seleksi penyelenggara tentu ini tidak boleh dibiarkan

Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk
Indonesia
Panja Revisi UU Otonomi Khusus Papua Resmi Dibentuk

Masih banyak permasalahan di papua

[HOAKS atau FAKTA] Sekumpulan Orang di Bekasi Ditangkap saat Hendak Salat Idul Adha
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Sekumpulan Orang di Bekasi Ditangkap saat Hendak Salat Idul Adha

Beredar di media sosial ungggahan video berdurasi 10 detik dengan klaim penangkapan sekumpulan orang saat hendak melaksanakan salat Idul Adha.

PPKM DKI, Layanan Makan di Kafe dan Resto Sampai Jam 21.00 WIB
Indonesia
PPKM DKI, Layanan Makan di Kafe dan Resto Sampai Jam 21.00 WIB

Pelanggaran aturan jam operasional tersebut akan diberi sanksi tegas, seperti halnya dua lokasi kafe dan restoran di kawasan Kelapa Gading Timur.

Demokrat Berhasil Manfaatkan Penurunan Elektabilitas PDIP Karena Kasus Bansos
Indonesia
Demokrat Berhasil Manfaatkan Penurunan Elektabilitas PDIP Karena Kasus Bansos

Elektabilitas PDI Perjuangan turun menjadi 22,3 persen, padahal sebelumnya naik dari 26,8 persen pada survei pada Juli 2020 menjadi 31,6 persen pada survei Oktober 2020.

Risma Tegaskan Penerima Bansos Tak Perlu Takut Melapor jika Ada Kecurangan
Indonesia
Risma Tegaskan Penerima Bansos Tak Perlu Takut Melapor jika Ada Kecurangan

Menteri Sosial Tri Rismaharini blusukan di Yogyakarta untuk mengecek langsung penerimaan bantuan untuk warga terdampak PPKM Darurat.

Kapolsek dan Anak Buah Diciduk Saat Nyabu, DPR Minta Polisi Transparan
Indonesia
Kapolsek dan Anak Buah Diciduk Saat Nyabu, DPR Minta Polisi Transparan

Kronologi diamankannya Kapolsek Astanaanyar Kompol YP berawal dari adanya satu anggota polisi yang terindikasi menyalahgunakan narkoba.

Bos Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir Berharta Rp3 Miliar Lebih
Indonesia
Bos Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir Berharta Rp3 Miliar Lebih

Harta Adil Fadilah terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak

Ingat! Booster Moderna Hanya untuk Tenaga Kesehatan
Indonesia
Ingat! Booster Moderna Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Vaksin produksi Amerika Serikat itu merupakan vaksin COVID-19 dengan platform mRNA